Bijak Menyikapi Paket Kebijakan Ekonomi

Suara Pembaruan Rabu, 21 November 2018 | 16:00 WIB

Sorotan dan kritik sejumlah kalangan terhadap paket kebijakan ekonomi ke-16 yang diterbitkan akhir pekan lalu, perlu mendapat respons positif dari pemerintah. Selain memastikan bahwa paket ini fokus untuk mengurangi impor dalam rangka menurunkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), pemerintah juga harus menjamin keberpihakan dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berpotensi terdampak implementasi paket tersebut. Sebab, salah satu isi paket kebijakan itu adalah relaksasi penanaman modal di 54 bidang usaha yang sebelumnya masuk dalam daftar negatif investasi (DNI). Kebijakan relaksasi ini yang dikritik sejumlah kalangan karena mencakup bidang usaha yang selama ini ditekuni pelaku UMKM.

Perlu disadari, bahwa kritik yang disampaikan terhadap paket ekonomi terakhir ini juga dilatari implementasi 15 paket kebijakan ekonomi sebelumnya yang kurang optimal. Sebut saja kebijakan menyangkut kemudahan berusaha. Ikhtiar Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan memangkas dan menyederhanakan perizinan usaha, belum sepenuhnya dilaksanakan. Masih adanya pungutan liar (pungli) dan praktik suap mencerminkan adanya ketidakpastian aturan dan buruknya mental oknum birokrat yang bertanggung jawab dalam pelayanan perizinan.

Atas dasar itulah, kritik yang dilayangkan terhadap kebijakan relaksasai penanaman modal di 54 bidang usaha harus disikapi secara proporsional dan profesional. Pemerintah, antara lain harus memastikan bahwa sektor-sektor usaha rakyat yang membutuhkan modal di bawah Rp 10 miliar, harus tetap tertutup untuk investasi asing. Investor non-UMKM yang masuk ke bidang usaha yang direlaksasi benar-benar memiliki skala usaha yang besar, sehingga produk yang dihasilkan diarahkan untuk ekspor atau substitusi impor dalam rangka memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Jaminan ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berpihak pada pelaku usaha besar, tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Sektor UMKM memiliki peran penting untuk menopang perekonomian nasional. Setidaknya ada tiga peran penting UMKM. Pertama, sarana mengurangi kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, tahun lalu, sekitar 57 juta unit UMKM mampu menyerap 114 juta tenaga kerja, atau 87% dari total angkatan kerja 130 juta orang.

Kedua, UMKM menjadi alat pemerataan pertumbuhan ekonomi. Hal ini lantaran UMKM hadir secara merata hingga wilayah pelosok di 34 provinsi.

Ketiga, UMKM memberi kontribusi hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, banyak UMKM yang mampu menjadi penghasil devisa karena produknya diekspor. Tahun lalu, nilai ekspor UMKM mencapai US$ 28 miliar, atau 17% dari total ekspor.

Atas dasar kenyataan itulah, kita menilai kritik dan kekhawatiran bahwa inisiatif pemerintah untuk merelaksasi penanaman modal di 54 bidang usaha, termasuk bidang sektor usaha yang selama ini ditekuni pelaku UMKM, cukup beralasan. Para pengkritik tentu berharap agar inisiatif tersebut tidak mematikan pelaku UMKM yang dikenal tahan banting dan menjadi katup penyelamat di saat usaha besar berguguran manakalan badai krisis menerjang.

Di sisi lain, alasan kebijakan relaksasi penanaman modal yang dilakukan pemerintah juga masuk akal. Sebab, selama ini volume impor Indonesia cukup besar, sehingga memberi tekanan terhadap CAD. Data Bank Indonesia menunjukkan, hingga kuartal ketiga tahun ini, posisi CAD mencapai US$ 8,8 miliar, atau 3,37% dari PDB. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 8 miliar, atau 3,02%. Meski secara kumulatif dari Januari hingga September tahun ini besaran CAD sebesar 2,86% atau masih dalam batas aman, namun defisit yang terjadi sejak 2012 tersebut tentu sangat mengganggu kondisi ekonomi makro, lantaran juga menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sejak awal disadari bahwa tekanan terhadap transaksi berjalan karena besarnya impor. Hal ini antara lain konsekuensi dari tren pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada meningkatnya konsumsi dalam negeri serta masifnya proyek infrastruktur pemerintah, belum diimbangi dengan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan. Akibatnya, impor baik barang jadi maupun bahan baku bertambah. Kondisi inilah yang menciptakan defisit transaksi berjalan.

Dengan pertimbangan untuk menekan defisit tersebut, paket kebijakan ekonomi ke-16 dirilis pemerintah, yang antara lain memuat relaksasi penanaman modal pada 54 bidang usaha. Melalui relaksasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan arus investasi langsung pada bidang usaha yang bisa menjadi substitusi impor dan juga menjadi pendorong ekspor. Logikanya, dengan adanya substitusi impor yang bisa diproduksi di dalam negeri dengan jumlah memadai, dengan sendirinya akan mengurangi impor. Di sisi lain, volume dan nilai ekspor juga diharapkan meningkat. Kombinasi dari pengurangan impor dan kenaikan ekspor inilah yang akan mengurangi tekanan terhadap transaksi berjalan, sehingga diharapkan bisa mengubah keadaan dari defisit menjadi surplus.

Melalui ikhtiar ini, dalam jangka panjang sangat diharapkan akan memperkuat sektor manufaktur di dalam negeri. Di sisi lain, paket kebijakan ini juga tetap memberi ruang dan semakin memperkuat industri rakyat yang selama ini memberi andil besar bagi perekonomian nasional.