Kebijakan Kurang Dialog

Investor Daily Sabtu, 24 November 2018 | 14:00 WIB

Pemerintah sepertinya tidak kapok menelurkan kebijakan yang seolah-olah datang tiba-tiba begitu saja. Begitu kebijakan itu diluncurkan ke publik, muncullah kehebohan di mana-mana. Dalam era ketika media sosial menjadi panglima seperti saat ini, reaksi yang muncul pun menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu dan akhirnya memukul balik pemerintah.

Itulah yang terjadi dalam kebijakan tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Lewat kebijakan ini, pemerintah menghilangkan 54 sektor usaha dari DNI. Ke-54 sektor tersebut seluruhnya masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan demikian, investor asing boleh menguasai 100% usaha di sektor tersebut.

Sektor-sektor yang diperbolehkan bagi asing tersebut antara lain galeri pertunjukan seni, angkutan online, wisata alam, jasa internet, multimedia, jasa komunikasi data, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak, layanan call center, jasa survei, pelatihan kerja, jasa konstruksi migas, jasa survei panas bumi, pelayanan fumigasi, hingga jasa akupunktur.

Kebijakan yang diumumkan Menko Perekonomian Darmin Nasution pada 16 November itu spontan langsung menuai protes, bukan hanya datang dari pelaku usaha yang terkena dampak langsung kebijakan ini, tapi juga para ekonom, pengamat, hingga masyarakat luas. Pemerintah dicap sebagai neoliberal dan tidak memihak UMKM. Pemerintah pun kemudian buru-buru merevisi kebijakan relaksasi DNI yang baru berumur sehari tersebut. Dari 54 sektor UMKM yang dibuka untuk asing akhirnya diciutkan menjadi hanya 25 sektor.

Namun, kritikan tidak surut. Apalagi kemudian tiga asosiasi pengusaha angkat bicara, yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kadin Indonesia, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Ketiga asosiasi memprotes dan mengaku sama sekali tidak diajak dialog pemerintah untuk merumuskan kebijakan tersebut. Akhirnya pemerintah pun menunda kebijakan tentang DNI tersebut. Padahal, pemerintah sedianya baru akan menyosialisasikan paket kebijakan ekonomi baru itu pada Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Solo pada 27 November mendatang.

Kasus ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah selaku regulator. Sebab bukan kali ini saja pemerintah menerbitkan peraturan yang tidak menjaring masukan kalangan pelaku usaha. Apalagi kebijakan yang diambil menyangkut liberalisasi asing, sebuah isu yang sangat sensitif dan mudah 'digoreng' oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan pemerintah.

Dalam konteks itu, pemerintah selaku regulator seyogianya berhati-hati bahwa setiap kebijakan ekonomi pasti memiliki implikasi dan dampak luas. Terlebih bagi pelaku ekonomi yang bakal terkena atau berkepentingan. Seberapa keuntungan dan kerugiannya bagi perekonomian nasional mesti dikaji secara mendalam sebelum dirumuskan sebagai peraturan dan diumumkan ke publik.

Liberalisasi bukan diharamkan dalam era globalisasi ketika semua negara berkepentingan menjaring sebanyak-banyaknya investor asing untuk masuk menanamkan modal. Namun, bukan berarti kita harus mengobral tanpa filter. Kita tetap harus selektif. Apalagi liberalisasi itu menyangkut kepentingan usaha kecil dan rakyat banyak. Ingat bahwa asing sudah menguasai berbagai sektor strategis di Indonesia, mulai dari sumber daya alam, perbankan, hingga telekomunikasi.

Hal lain yang menjadi catatan dari peristiwa ini adalah perlunya koordinasi di internal pemerintah sendiri, khususnya antarkementerian. Sebab, ternyata ada menteri yang tidak tahu bahwa banyak sektor usaha di kementeriannya yang terkena peraturan liberalisasi DNI ini. Jangan sampai publik melihat bahwa di dalam pemerintahan tidak kompak, jalan sendiri-sendiri, serta terkesan masih mengedepankan ego sektoral.

Ke depan, kita berharap pemerintah lebih bijaksana, cermat, hati-hati, dan cerdas dalam merumuskan sebuah kebijakan penting dan berdampak luas. Pertimbangkan matang-matang dan wajib menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, agar kebijakan yang diambil tidak menjadi bumerang. Jangan sampai pemerintah dinilai tidak probisnis, merugikan rakyat banyak, dan memihak asing.