Menuju Parpol Berintegritas

Suara Pembaruan Selasa, 27 November 2018 | 16:00 WIB

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kita tercengang. Dari 891 koruptor yang dijerat lembaga tersebut, sebanyak 545 atau 61,17 persen adalah aktor politik. Mereka terdiri 69 anggota DPR, 169 anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 pihak terkait aktor politik.

Berdasarkan kenyataan tersebut tak berlebihan apabila kita menyebut partai politik (parpol) adalah sumber korupsi. Terlepas hingga saat ini belum bisa dibuktikan aliran dana korupsi juga dinikmati parpol, setidaknya patut diduga kuat beberapa pengurus parpol mengetahui kasus korupsi tersebut.

Hipotesis ini diperkuat pernyataan beberapa terdakwa dan terpidana kasus korupsi bahwa sebagian dana hasil korupsi dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan parpol. Iuran anggota tak cukup untuk membiayai kegiatan parpol. Untuk itu, kader parpol yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif dibebani tanggung jawab membiayai parpol. Bagi kader yang tak berintegritas, menerima suap, bahkan memeras, menjadi jalan untuk mendapat dana bagi operasional partai, mempertahankan posisi pada kepengurusan parpol, hingga modal untuk melakukan politik uang saat pemilu.

Kondisi ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dalam sistem demokrasi, parpol memiliki peran sentral. Semua posisi strategis di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tak lepas dari campur tangan parpol. Hanya parpol yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengusung calon anggota legislatif, calon kepala daerah, hingga calon presiden. Pejabat yudikatif pun harus mendapat restu parpol melalui fraksinya di DPR.

Oleh karena itu, parpol harus berintegritas. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah negara harus membiayai parpol. Namun, diperlukan sejumlah prasyarat untuk merealisasikannya, sekaligus sanksi yang memberi efek jera.

Berdasarkan simulasi yang dibuat KPK dan LIPI pada Agustus 2017, 10 parpol yang memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2014 hanya mendapat dana bantuan Rp 13,2 miliar setahun. Jumlah tersebut sangat jauh dari kebutuhan dewan pimpinan pusat (DPP) untuk membiayai operasional parpol dalam setahun. Kebutuhan menjadi berlipat apabila ditambah biaya operasional kepengurusan parpol di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. KPK dan LIPI memperkirakan kebutuhan DPP 10 parpol tersebut sekitar Rp 2,6 triliun. Bahkan, ada yang mengusulkan besaran pendanaan parpol 1% dari belanja APBN. Dengan besaran belanja APBN Rp 2.000 triliun, alokasi anggaran bantuan parpol mencapai Rp 20 triliun.

Jumlah tersebut boleh jadi sangat minim, apabila dibandingkan dengan uang negara yang bocor atau dikorupsi, serta kongkalikong pembuatan peraturan perundangan untuk menguntungkan segelintir orang.
Saat ini, pemerintah baru mampu memberi bantuan sekitar Rp 122 miliar per tahun bagi 10 parpol yang memiliki wakil di DPR. Kita mendukung negara membiayai parpol minimal 1 persen belanja APBN asal diikuti sejumlah prasyarat dan sanksi tegas.

Pertama, pertanggungjawaban dana bantuan yang diterima. Laporan pertanggungjawaban keuangan parpol disampaikan ke BPK untuk diaudit. Apabila ditemukan penyelewengan, pihak-pihak yang diduga melakukannya harus bertanggung jawab dan dipidana untuk memberi efek jera. Laporan tersebut juga disampaikan secara terbuka kepada publik dan dipampang pada laman masing-masing parpol.

Kedua, membuat kode etik internal parpol dan memberdayakan lembaga pengawas internal atau ombudsman. Kader yang menyimpang harus diberi sanksi dan bisa ditindaklanjuti ke ranah hukum.

Ketiga, parpol tak boleh lagi meminta mahar politik dari bakal calon anggota legislatif dan kepala daerah. Politik tanpa mahar diharapkan memunculkan calon-calon pemimpin yang kapabel dan berintegritas, tetapi minim modal. Ke depan, kita berharap model perekrutan politik tanpa mahar menjadi sebuah kebutuhan untuk melahirkan pemimpin yang merakyat.

Keempat, parpol juga tak boleh lagi meminta sumbangan atau dana partisipasi dari kadernya yang duduk di lembaga legislatif.

Kelima, dana bantuan dari negara juga digunakan untuk membiayai kampanye saat pilkada, pemilu legislatif, dan pilpres.

Keenam, perekrutan kader secara profesional serta pelatihan kader untuk mencetak calon politikus dan kepala daerah yang berintegritas.

Ketujuh, parpol yang melakukan penyelewengan hendaknya dikenai sanksi, mulai dari pengurangan dana bantuan secara signifikan, tidak mengikuti pemilu pada jenjang tertentu, hingga pembekuan parpol.

Ke depan, kita berharap parpol betul-betul menjadi candradimuka bagi calon pemimpin daerah dan bangsa. Semua itu bisa terwujud apabila negara membiayai kebutuhan parpol dalam upaya mewujudkan parpol berintegritas.

CLOSE