Paket Investasi

Investor Daily Sabtu, 17 November 2018 | 09:00 WIB

Di tengah kekhawatiran bakal anjloknya realisasi penanaman modal menjelang tahun politik 2019, pemerintah memperbarui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI. Ada tiga beleid yang dimutakhirkan, yaitu aturan pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu (tax holiday), Daftar Negatif Investasi (DNI), dan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Dalam aturan tax holiday, pemerintah menambah dua sektor usaha, yaitu sektor industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta sektor ekonomi digital. Di sisi lain, sektor komponen utama komputer dan smartphone digabung menjadi elektronika/telematika. Alhasil, jumlah penerima tax holiday berubah dari 17 menjadi 18 sektor.

Selain itu, pemerintah menambah 70 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga totalnya berjumlah 169 KBLI. Pemerintah juga menyempurnakan beberapa KBLI pada industri pionir dan memasukkan fasilitas tax holiday dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) secara online atau Online Single Submission (OSS).

Dalam relaksasi DNI, pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI dan menggabungkan 138 bidang usaha, sehingga terdapat 392 bidang usaha dalam DNI terbaru. Penetapan jumlah DNI diikuti pelonggaran persyaratan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang akan berinvestasi di Tanah Air.

Adapun dalam beleid DHE yang baru, pemerintah mewajibkan DHE sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan masuk Sistem Keuangan Indonesia (SKI). Eksportir yang melanggar diancam sanksi administratif, dari mulai tidak dapat mengekspor, denda, hingga pencabutan izin usaha.

Namun, eksportir yang mengonversi bunga deposito DHE SDA ke rupiah hanya dikenai pajak penghasilan (PPh) final 7,5% (1 bulan), 5% (3 bulan), dan 0% (6 bulan atau lebih). Sedangkan yang tidak dikonversi ke rupiah dikenai PPh final 10% (1 bulan), 7,5% (3 bulan), 2,5% (6 bulan), dan 0% (lebih dari 6 bulan).

Tak bisa dimungkiri, revisi PKE XVI --berlaku mulai pekan depan dan akhir Desember-- bukan semata bagian dari debirokratisasi investasi dan deregulasi ekonomi yang digulirkan pemerintah sejak awal 2015. Lebih dari itu, revisi PKE XVI merupakan respons pemerintah terhadap kekhawatiran bakal anjloknya penanaman modal, terutama penanaman modal asing (PMA).

Harus diakui, para pemodal asing kini memilih wait and see. Buktinya, aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) atau PMA akhir-akhir ini melambat. Selama kuartal III-2018, realisasi PMA hanya mencapai Rp 89,1 triliun, turun 6,9% dari kuartal II-2018, bahkan anjlok 20,2% dibanding kuartal III-2017. Realisasi PMA Januari-September 2018 yang mencapai Rp 293,7 triliun juga turun 7,8% dari periode sama 2017.

Banyak alasan yang mendorong investor asing bersikap wait and see. Dari faktor global, perang dagang antara AS dan RRT telah menimbulkan ketidakpastian tentang nasib pemulihan ekonomi dunia. Normalisasi ekonomi AS melalui penaikan Fed funds rate (FFR), juga membuat para investor khawatir karena kebijakan The Fed telah memicu gejolak mata uang global dan berisiko menyeret Negeri Paman Sam ke jurang resesi.

Alasan dari dalam negeri tak bisa diabaikan. Para investor memilih wait and see karena tahun depan bangsa Indonesia bakal menggelar pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Meski bangsa ini sudah berpengalaman melangsungkan pesta demokrasi yang aman, tertib, dan damai, tetap saja investor asing menganggap pemilu sebagai risiko.

Para investor asing pun merasa kurang sreg dengan sejumlah indikator ekonomi Indonesia. Gejolak rupiah tak hanya disulut oleh kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuan, tapi juga oleh melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), terutama akibat defisit neraca perdagangan.

Kinerja ekspor memang belum menggembirakan. Karena 75% bahan baku industri manufaktur nasional diimpor, pelemahan rupiah malah mengakibatkan ekspor tertekan. Neraca perdagangan Januari-Oktober 2018 digerogoti defisit US$ 5,51 miliar, sehingga CAD triwulan III-2018 naik menjadi US$ 8,8 miliar atau 3,37% terhadap produk domestik bruto (PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya US$ 8 miliar (3,02% PDB). CAD kumulatif Januari-September 2018 sudah mencapai 2,86% terhadap PDB.

Hanya karena itukah para investor asing wait and see? Tentu saja tidak. Mereka juga belum nyaman dengan aturan investasi di Tanah Air. Itu tercermin pada Doing Business 2019 yang dirilis Bank Dunia, awal November lalu. Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia menurun satu peringkat dibandingkan laporan yang sama tahun lalu.

Menurunnya peringkat Doing Business Indonesia cukup mencengangkan, mengingat pemerintah gencar melakukan debirokratisasi investasi. Sudah 16 PKE diluncurkan, termasuk PKE XVI yang baru direvisi, dan semuanya bernuansa kemudahan izin investasi. Pemerintah bahkan telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) secara online atau Online Single Submission (OSS).

Berkaca pada fakta-fakta tersebut, kita semakin yakin PKE-PKE yang diterbitkan pemerintah sejatinya belum berjalan optimal. Kita justru khawatir debirokratisasi investasi hanya menyentuh hal-hal yang tidak substantif. Bukankah para pengusaha masih mengeluhkan proses perizinan investasi yang berbelit-belit, lama, dan mahal?