Kaji Ulang Pemilihan Wakil Kepala Daerah

Suara Pembaruan Rabu, 28 November 2018 | 17:00 WIB

Perilaku partai politik (parpol) semakin jauh dari harapan. Hak konstitusional untuk merekrut pasangan calon kepala daerah tidak dimanfaatkan untuk berbuat terbaik bagi rakyat, justru disalahgunakan untuk kepentingan politik mereka.

Hal itu tercermin dari kosongnya kursi wakil gubernur di dua provinsi, yakni Sulawesi Tengah (Sulteng) dan DKI Jakarta dalam waktu yang cukup lama. Di Sulteng, kursi wagub lowong lebih dari dua tahun, setelah pejabat lama, Sudarto, wafat pada 1 Oktober 2016. Adapun kursi orang nomor dua di DKI Jakarta kosong selama lebih tiga bulan, lantaran ditinggalkan Sandiaga Uno maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto menghadapi Pilpres 2019.

Hingga kini, parpol pengusung pasangan gubernur-wagub di Sulteng dan DKI Jakarta, belum bersepakat mengenai siapa yang ditunjuk menggantikan pejabat lama. Tarik ulur kepentingan diyakini menjadi penyebab lambannya proses pengisian kursi wagub.

Di Jakarta, misalnya, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih belum menyepakati mekanisme pemilihan cawagub yang akan menggantikan Sandiaga mendampingi Gubernur Anies Baswedan hingga berakhirnya masa jabatan pada 2022. Setelah sempat saling mengklaim jatah kursi wagub, akhirnya disepakati jabatan itu diberikan kepada PKS. Namun, dalam perkembangannya kedua partai belum bersepakat mengenai mekanisme penentuan apakah melalui fit and proper test atau langsung diajukan ke Gubernur yang kemudian meneruskan ke DPRD untuk dipilih.

Kuat dugaan, lambannya proses pengisian jabatn wagub di DKI Jakarta tak lepas dari konstestasi pilpres tahun depan. Di satu sisi, Gerindra sejatinya belum rela kursi wagub diserahkan ke PKS, karena sebelumnya posisi itu diisi kader Gerindra, dalam hal ini Sandiaga. Kesepakatan untuk menyerahkan kepada PKS berkaitan dengan dukungan politik partai itu yang sangat diperlukan Gerindra untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga dalam pilpres.

Dari fakta itu, tercermin betapa kalkulasi politik partai pengusung menyandera hak publik untuk memiliki pasangan kepala daerah yang bisa bekerja membangun wilayah dan melayani kepentingan publik. Tak bisa dimungkiri, kehadiran wakil kepala daerah sangat penting. Luasnya lingkup tugas kepala daerah, seringkali memerlukan pendelegasian tugas kepada wakil. Memang dalam struktur organisasi pemerintah daerah ada sekda dan kepala dinas yang memimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Secara fungsional mereka bisa membantu tugas-tugas kepala daerah. Namun, kewenangan mereka tidak sama dengan wakil kepala daerah.

Berlarut-larutnya proses pengisian jabatan wagub di dua provinsi yang bertele-tele tak lepas dari lemahnya aturan perundangan, yang tidak memberi batas waktu kepada parpol pengusung untuk mengajukan calon pengganti, dan tidak mengatur solusi atau jalan keluar jika terjadi deadlock.

Tidak adanya aturan tersebut membuat parpol pengusung seolah tidak memiliki urgensi untuk segera mengisi jabatan yang lowong. Jabatan itu seolah-olah menjadi milik mereka, dan tidak ada kepentingan publik di dalamnya.

Hal ini sangat berbahaya, mengingat sudah menjadi rahasia umum seleksi calon kepala daerah selama ini belum sepenuhnya lepas dari money politics. Praktik serupa dikhawatirkan juga mewarnai proses penggantian wakil kepala daerah yang berhalangan tetap.

Pemerintah harus segera mengatasi persoalan ini, dengan mengajukan usul inisiatif perubahan aturan dengan memberi batas waktu kepada parpol pengusung untuk menentukan calon pengganti. Jika melewati batas waktu tersebut, kewenangan bisa diberikan kepada kepala daerah untuk menunjuk siapa yang menjadi wakilnya.

Apa yang terjadi di Sulteng dan DKI Jakarta menjadi preseden untuk mengkaji kembali sistem pemilihan wakil kepala daerah, apakah dipilih satu paket dengan kepala daerah, atau diserahkan kepada kepala daerah. Evaluasi ini untuk menghindari adanya perbedaan kepentingan politik antara kepala daerah dan wakilnya, yang berpotensi mengganggu kinerja memimpin daerah selama lima tahun. Selain itu, juga untuk mencegah bagi-bagi kekuasaan di antara kepala dan wakil kepala daerah, atas dasar proporsi dukungan saat pilkada.

 

CLOSE