Efek Jera Koruptor

Suara Pembaruan Kamis, 29 November 2018 | 18:00 WIB

Langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap dan memerangi korupsi rupanya belum berdampak signifikan. Praktik korupsi masih saja marak terjadi. Bahkan, tidak sedikit koruptor yang tidak menunjukkan ekspresi sedih, bahkan sambil tertawa di depan kamera wartawan, ketika dijerat KPK atau terkena operasi tangkap tangan (OTT).

Para koruptor tidak peduli kalau perilaku mereka tidak hanya merugikan negara, tetapi juga seluruh rakyat. Mereka hanya memperkaya diri sendiri dan proyek-proyek pembangunan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, perlu dipertimbangkan hukuman yang bisa memberikan efek jera.

Saat diskusi dengan jajaran pemimpin redaksi media massa, Rabu (28/11), Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya tengah memikirkan perlunya hukuman visual bagi para koruptor. Yang dimaksud Agus, saat memberikan keterangan kepada wartawan setelah diperiksa penyidik, tangan para tersangka koruptor dalam keadaan terborgol agar mereka tidak terkesan seperti selebritas.

Dikatakan, selama ini penampilan para tersangka koruptor tidak mendidik masyarakat, terutama kalangan muda. Sebab, ketika berhadapan dengan wartawan, para tersangka korupsi kerap menebar senyum, bahkan ada yang sambil melambaikan tangan. Mereka menunjukkan sikap seolah-olah korupsi adalah perbuatan yang biasa-biasa saja.

Ketua KPK juga meminta masyarakat untuk menunjukkan sikap melawan korupsi. Salah satu cara adalah dengan menjaga jarak dengan para koruptor. Tanpa harus bermusuhan, masyarakat tak perlu menunjukkan simpati kepada koruptor meski selepas penjara mereka masih tetap kaya atau memiliki pengaruh politik.

Yang terjadi selama ini, banyak koruptor yang tetap mendapat simpati dari masyarakat. Bahkan, koruptor yang berasal dari kalangan politisi, bisa kembali terjun ke panggung politik dan memenangkan pemilihan umum (pemilu). Menurut catatan KPK, dari 891 koruptor yang pernah dijerat lembaga itu, sebanyak 545 orang atau 61,17% berasal dari unsur politik, baik itu anggota DPD, DPR, DPRD I, DPRD II, kepala daerah, hingga kader-kader partai lainnya.

Dalam upaya untuk membuat efek jera itu pula, KPK kini tengah menyiapkan draf amendemen Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ada empat poin yang akan diperjuangkan dalam amendemen itu, yakni pengaturan korupsi sektor swasta, memperdagangkan pengaruh, penambahan kekayaan secara tidak wajar, dan pengembalian aset negara yang dikorupsi.

Agar empat aspek ini tercapai, KPK menyiapkan draf untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). KPK berharap, draf amendemen itu bisa dijadikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Masa kerja anggota DPR tinggal kurang dari setahun, sehingga revisi UU Tipikor tidak akan tuntas. Apalagi konsentrasi para anggota dewan kini pada kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menanggapi keinginan itu, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly telah meminta KPK untuk membuat draf revisi yang sudah lengkap. Menkumham meminta KPK yang merancang draf itu dan mengundang para pihak yang berkepentingan untuk membahasnya, sebelum diserahkan ke pemerintah.

Kita tentu sepakat dan mendukung keinginan KPK untuk membuat efek jera bagi praktik korupsi, termasuk dengan melakukan amendemen UU Tipikor. Namun, untuk menjadikan draf amendemen yang diusulkan KPK itu sebagai sebuah perppu, rasanya tidak mungkin dilakukan saat ini. Usulan dikeluarkannya perppu terkait amendemen UU Tipikor akan menjadi polemik yang berkepanjangan, apalagi tahun ini dan tahun depan adalah tahun politik. Akan ada kalangan yang mempertanyakan seberapa mendesak situasi saat ini sehingga perppu itu perlu dikeluarkan.

Kita menyarankan agar KPK dengan perangkat aturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini terus mengungkap kasus-kasus korupsi. Peraturan yang ada saat ini sudah cukup memadai bagi KPK untuk bertindak tegas. Upaya untuk membuat efek jera, seperti usulan tentang hukuman visual, tidak perlu diatur dalam revisi UU Tipikor. Aturan tentang itu cukup dibuat secara internal di KPK.

Kita mendorong agar KPK fokus pada praktik korupsi yang terkait dengan politik. KPK harus bisa menjalin kerja sama dengan partai politik, yang merupakan kawah candradimuka calon pemimpin bangsa, tidak hanya di legislatif dan eksekutif, bahkan juga di yudikatif. KPK perlu mencegah praktik politik uang, termasuk mahar politik, yang kerap dilakukan partai dan elite-elitenya.

Dengan demikian, KPK turut membantu partai melahirkan pemimpin yang baik, berintegritas, dan memiliki komitmen yang besar terhadap perang melawan korupsi. Bersama parpol, secara tidak langsung KPK telah melakukan pembenahan birokrasi, yang menurut hemat kita menjadi pangkal dari praktik-praktik korupsi selama ini. Bila birokrasi bisa menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih, mulai dari sistem hingga personelnya, upaya untuk mencegah korupsi menjadi sebuah keniscayaan.

CLOSE