Menikmati JKN-KIS

Suara Pembaruan Jumat, 30 November 2018 | 15:00 WIB

Rakyat Indonesia telah menikmati program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kita patut berterima kasih kepada pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang membuat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) sekaligus menginisiasi program JKN, lalu disempurnakan oleh Presiden Joko Widodo melalui JKN-KIS.

Sejak 2014 hingga kini, semakin banyak rakyat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan setelah terdata sebagai peserta dan memiliki kartu JKN-KIS. Pada tahun pertama diluncurkan tercatat 92,3 juta pemanfaatan, lalu pada 2015 bertambah menjadi 146,7 juta pemanfaatan, dan terus meningkat menjadi 223,4 juta atau rata-rata 612.000 pemanfaatan setiap hari pada 2017. Tahun ini jumlah tersebut melonjak menjadi rata-rata 700.000 pemanfaatan per hari.

Peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan melalui JKN-KIS membuktikan rakyat semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Sebelum 2014, sebagian orang tidak berani ke dokter atau rumah sakit karena tak sanggup membayar biaya pengobatan. Akibatnya, penderita tak mendapat pengobatan dan berujung kematian. Kini kondisinya berbalik 180 derajat. Saat diserang penyakit ringan pun, peserta mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti klinik dan puskesmas. Tak heran bila pemanfaatan JKN-KIS terus meningkat.

Di satu sisi, fenomena tersebut menggembirakan karena pelayanan kesehatan tak hanya menjadi milik kalangan berpunya, tetapi juga kaum papa. Setidaknya pemerataan pelayanan kesehatan mulai dirasakan rakyat banyak. Di sisi lain, peningkatan pemanfaatan tersebut berbanding lurus dengan biaya pengobatan.

Sayangnya, sistem asuransi yang diadopsi dalam program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan, khususnya menyangkut premi atau iuran peserta. Iuran yang berlaku saat ini masih jauh di bawah perhitungan aktuaria, kecuali untuk peserta kelas I sebesar Rp 80.000 per bulan. Bagi peserta kelas II, iuran yang dibayar Rp 51.000 per bulan lebih kecil dari perhitungan aktuaria sebesar Rp 63.000 atau minus Rp 12.000 dan peserta kelas III hanya membayar Rp 25.500 dari seharusnya Rp 53.000 atau terdapat selisih Rp 27.500. Demikian juga kelompok penerima bantuan iuran (PBI) hanya membayar Rp 23.000 dari seharusnya Rp 36.000.

Secara umum, total iuran peserta yang diterima per bulan mencapai Rp 6,4 triliun, tetapi biaya yang dikeluarkan BPJSK mencapai Rp 7,4 triliun. Akibatnya, tahun ini BPJSK diperkirakan mengalami defisit Rp 16,5 triliun, termasuk defisit Rp 4 triliun yang dibawa dari tahun sebelumnya. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan iuran setidaknya hingga akhir April 2019, membuat defisit operasional BPJSK harus ditutup dengan suntikan dana. Pemerintah telah menyuntikkan dana Rp 4,9 triliun pada September lalu dan akan ditambah Rp 5,6 triliun pada awal Desember 2018. Sisa defisit sekitar Rp 6 triliun akan diakumulasi dengan defisit tahun depan.

Kondisi ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sumber masalah defisit sudah diketahui, yakni premi yang jauh lebih kecil dari perhitungan aktuaria. Oleh karena itu, penaikan iuran menjadi jawaban atas defisit yang terjadi selama ini.

Namun, pemerintah juga bisa memilih jalan lain apabila tetap tidak ingin menaikkan iuran, yakni menaikkan cukai rokok. Ada dua keuntungan langsung yang didapat, yakni penerimaan negara meningkat, sekaligus menekan jumlah perokok, khususnya di kalangan usia muda.

Dari simulasi yang dibuat Centre for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Universitas Indonesia pada 2016, apabila harga rokok ingin dinaikkan menjadi Rp 50.000 sebungkus seperti yang diusulkan sejumlah pihak, maka cukai rokok harus dinaikkan hingga 438%. Penerimaan cukai pun melonjak dari target Rp 148 triliun dalam APBN 2018 menjadi sekitar Rp 259 triliun. Dengan tambahan penerimaan cukai hasil tembakau Rp 111 triliun, otomatis biaya operasional BPJSK sekitar Rp 90 triliun per tahun tertutupi tanpa memperhitungkan penerimaan iuran peserta.

Selain itu, kita tetap mendorong BPJSK melakukan sejumlah efisiensi dan menekan kecurangan klaim yang dilakukan rumah sakit. Peran pemerintah daerah (pemda) untuk menjamin kesehatan warganya melalui APBD juga tetap diperlukan. Pemda bisa membayar iuran bagi warga miskin kelompok PBI dan peserta yang menunggak iuran dalam jangka waktu tertentu, seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Semua upaya itu diharapkan membuat BPJSK lebih sehat dan semakin baik menyelenggarakan program JKN-KIS bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

CLOSE