Membangun Integritas Partai Politik

Suara Pembaruan Selasa, 4 Desember 2018 | 16:00 WIB

Orde reformasi telah berjalan dua dasawarsa. Namun, upaya reformasi, khususnya di bidang politik dan demokrasi, belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Demokrasi baru sebatas stempel, bahwa dunia kini mengakui Indonesia sebagai negara yang demokratis. Namun, implementasi dari demokrasi itu sendiri baru sebatas prosedural, yakni di negara kita ada partai politik (parpol), ada parlemen, dan ada pemilu.

Persoalannya, semua unsur demokrasi itu belum menyentuh hal substansial dari apa yang diharapkan, yakni terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Justru sekarang muncul demokrasi transaksional. Kepercayaan yang diberikan rakyat, oleh parpol tidak digunakan untuk memperjuangkan substansi dari demokrasi, tetapi dimanipulasi parpol untuk tujuan pragmatisnya, dengan imbalan uang dan jabatan. Tentu saja hal itu hanya dinikmati segelintir elite parpol.

Parpol menjelma menjadi sumber korupsi akut di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, dari 891 koruptor yang dijerat, sebanyak 545 orang atau 61,17% adalah aktor politik.

Menghadapi kenyataan tersebut, tidak ada pilihan lain harus ada pembenahan parpol secara revolutif. Sebab, kehadiran parpol adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan politik dan demokrasi. Parpol harus mampu membangun sistem integritas. Dengan sistem integritas, parpol mampu menjalankan fungsi perekrutan politik secara optimal. Tidak ada lagi perekrutan politik, baik untuk calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon presiden dan wapres, serta calon pejabat publik lainnya yang didasarkan politik transaksional. Proses perekrutan dijalankan secara objektif, dengan mengedepankan kapasitas, kapabilitas, dan integritas calon.

Demikian pula, proses politik yang dijalankan wakil parpol di parlemen, juga didasarkan pertimbangan demi sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat. Tidak ada lagi pembahasan rancangan undang-undang berdasarkan titipan pihak-pihak tertentu. Tidak ada lagi penetapan proyek yang dibiayai APBN atau APBD lantaran ada fee yang diterima wakil rakyat.

Hal ini perlu menjadi penekanan, mengingat negeri ini menghadapi kondisi darurat korupsi parpol. Perlu dipahami, berjalannya suatu negara tak lepas dari sebuah sistem politik dan demokrasi, yang didalamnya melibatkan parpol. Di sini, parpol memainkan berbagai fungsi, seperti komunikasi politik, perekrutan politik, serta mengartikulasikan mandat atau kepentingan rakyat. Parpol juga memegang peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan perundangan.

Semua fungsi tersebut membentuk mata rantai yang saling berhubungan. Para politisi yang direkrut parpol dan duduk di parlemen, mengemban mandat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan perundangan. Bersamaan dengan itu, parpol mengawasi jalannya pemerintahan serta pelaksanaan dari setiap kebijakan dan aturan perundangan.

Parpol juga diberi mandat konstitusional untuk merekrut calon presiden dan calon wakil presiden, maupun calon kepala daerah. Melalui wakil-wakilnya di parlemen, parpol juga turut menyeleksi calon pejabat publik sebagai pimpinan lembaga-lembaga negara.

Hal itu mencerminkan pentingnya parpol dalam demokrasi di Indonesia. Sayangnya, kini publik dapat melihat dengan kasat mata, bahwa parpol menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya.

Partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah yang berkuasa, malah bergeser fungsi menjadi suatu kendaraan politik yang bertujuan semata-mata untuk bisa memperkaya orang-orang di dalamnya, atau dimanfaatkan sebagian oknum agar bisa menduduki jabatan-jabatan publik semata.

Padahal dalam kehidupan demokrasi modern, masyarakat menempatkan politik sebagai proses aktualisasi diri dan kepentingan mereka yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. Adanya pergeseran fungsi tersebut, mengakibatkan aspirasi masyarakat dianggap tak lebih sebagai wacana yang tidak wajib untuk diperjuangkan oleh para politisi di parlemen.

Pada akhirnya, rakyat tak kunjung sejahtera. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak semakin baik. Sebaliknya, para politisi baik di legislatif maupun eksekutif semakin sejahtera karena menjalankan demokrasi transaksional.

Berangkat dari kenyataan tersebut, sudah saatnya parpol dibenahi. Sebagai pilar demokrasi, eksistensi parpol tak bisa diabaikan, justru harus diperkuat. Buruknya kinerja parpol, tidak boleh disikapi dengan sikap skeptis yang berlebihan. Semakin banyaknya politisi yang tersangkut kasus korupsi, jangan sampai melahirkan pesimisme yang mengarah pada keputusasaan.

Kita mengetuk nurani para pengelola parpol untuk secara serius dan sistematis, mengupayakan pembenahan dengan membangun sistem integritas di internal parpol. Kunci dari pembenahan adalah kembali ke basis ideologi sebagai alat perjuangan. Hal itu harus ditopang dengan memperbaiki sistem perekrutan dan kaderisasi. Sebab, wajah parpol sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya.

Kita percaya, dari sekian banyak politisi busuk di negeri ini, masih lebih banyak politisi yang memiliki idealisme tinggi, memiliki nalar yang lurus, dan memiliki mental baja untuk mengabdikan dirinya demi terwujudnya politik dan demokrasi yang sehat, bermartabat, dan substansif, serta menghindarkan diri dari perilaku koruptif.

CLOSE