Selamatkan APBN

Suara Pembaruan Senin, 3 Desember 2018 | 16:00 WIB

Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan penindakan terhadap para koruptor, termasuk dengan cara operasi tangkap tangan (OTT), praktik korupsi masih saja marak terjadi. Para koruptor seperti tidak jera untuk mencuri uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Sudah banyak uang negara yang berhasil diselamatkan KPK dari praktik korupsi. Dari 2016 hingga 2017, uang negara yang berhasil diselamatkan KPK sebanyak Rp 3,55 triliun. Sepanjang tahun lalu saja, KPK telah menyelematkan uang negara sebesar Rp 2,9 triliun.

Penyelamatan uang negara itu dari praktik-praktik korupsi yang berhasil diungkap KPK. Tentu masih banyak praktik korupsi yang belum bisa diungkap KPK, terutama karena keterbatasan jumlah personel lembaga tersebut. Banyak daerah yang belum tersentuh KPK, meski diyakini telah terjadi kasus korupsi di sana.

Selama ini, KPK fokus pada dugaan korupsi di sektor sumber daya alam, minyak dan gas bumi, kesehatan, pangan, infrastruktur, reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan pendidikan. Sektor-sektor ini memang rawan korupsi, karena anggaran negara yang dikucurkan sangat besar.

Setiap tahun, anggaran untuk sektor-sektor itu terus meningkat, contohnya anggaran di sektor pendidikan. Pada 2016, anggaran untuk sektor ini sebesar RP 370,4 triliun, naik 13,3% pada 2017 menjadi Rp 419,8 triliun, dan naik lagi sebesar 5,8% pada 2018 sebesar Rp 444,1 triliun.

Kemudian di sektor kesehatan, anggaran yang dikucurkan negara juga terus bertambah. Pada 2016, anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 92,3 triliun, naik sebesar 13,7% pada 2017 menjadi Rp 104,9 triliun, dan naik lagi 5,8% pada 2018 menjadi Rp 111 triliun.

Contoh lain adalah anggaran transfer ke daerah dan dana desar. Pada 2016 anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 710,3 triliun, lalu pada 2017 naik 6,4% menjadi Rp 755,9 triliun, dan pada 2018 naik 1,4% menjadi Rp 766,2 triliun. Untuk dana desa, yang saat ini sebesar Rp 60 triliun, pemerintah berencana menaikkannya menjadi Rp 70 triliun pada tahun depan.

Di sektor infrastruktur, anggaran yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga terus meningkat. Pada 2016, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 269,1 triliu, naik tajam sebesar 44,3% pada 2017 menjadi Rp 388,3 triliun, dan naik lagi tahun berikutnya sebesar 5,8% menjadi Rp 410,7 triliun.

Pemerintah tentu memiliki tujuan sehingga menaikkan anggaran di berbagai sektor yang dianggap penting itu. Tujuan utama adalah untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika anggaran-anggaran itu digunakan dengan baik, maka tujuan itu akan tercapai.

Maraknya praktik korupsi, mulai di tingkat pusat hingga daerah, tentu akan menghambat tujuan-tujuan tersebut. Pejabat penyelenggara negara, baik di eksekutif maupun legislatif, kerap mengabaikan tujuan-tujuan tersebut. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan memperkaya diri atau kelompoknya.

Berdasarkan data KPK, mayoritas pelaku korupsi (koruptor) adalah aktor-aktor politik yang ada di eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Dari 891 koruptor yang dijerat KPK selama ini, sebanyal 545 orang atau 61,17% adalah para aktor politik. Bila diperinci, ada 69 orang anggota DPR, 149 orang anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 politisi lain yang terlibat dalam perkara-perkara itu.

Berdasarkan data-data itu, kita tentu mendukung langkah KPK yang akan lebih fokus pada pengungkapan kasus-kasus korupsi yang melibatkan politik. Pada puncak peringakatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar besok, Selasa (4/12), KPK akan mengundang para pimpinan partai politik (parpol). KPK akan meminta komitmen mereka untuk membasmi korupsi, mulai dari tubuh partai.

Kita tentu sepakat dengan rencana KPK itu. Peran parpol dalam mencegah praktik korupsi sangat besar. Partai adalah kawah candradimuka calon pemimpin nasional, di eksekutif maupun legislatif. Dengan demikian, partai berperan sekaligus memiliki tanggung jawab yang besar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya kompeten dan memiliki kapabilitas, tetapi juga berintegritas. Partai harus bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkomitmen besar terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Untuk bisa melahirkan pemimpin yang berintegritas itu, partai harus berbenah diri. Praktik-praktik politik uang dan mahar politik dalam proses pemilihan umum, baik untuk memilih calon anggota legislatif maupun kepala daerah, harus dihilangkan. Partai harus benar-benar memilih calon yang kompeten dan berintegritas, bukan sekadar calon yang memiliki modal finansial besar atau memiliki “darah biru” di partai itu.

Langkah partai mendirikan sekolah partai, seperti yang dilakukan PDI-P, patut mendapatkan apresiasi. Namun, kita mengingatkan, sekolah partai itu jangan sekadar bersifat seremonial. Sekolah partai harus benar-benar bisa menjadi lembaga untuk mendidik dan membina calon-calon pemimpin yang berintegritas.

Tentu dibutuhkan dana yang besar untuk bisa mengelola partai dengan baik. Selain melalui iuran anggota, kita juga mendorong agar negara mengucurkan anggaran yang cukup untuk membantu partai. Dana bantuan sebesar Rp 1.000 per suara sah yang diperoleh partai patut ditambah menjadi Rp 250.000 per suara. Artinya, total dana bantuan partai bisa menjadi sekitar Rp 35 triliun.

Demi menyelamatkan APBN dari praktik korupsi, langkah-langkah ini patut dilakukan. Dengan demikian, anggaran yang dikucurkan negara selama ini bisa digunakan sesuai tujuannya, yakni mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

CLOSE