Merangkul Papua

Suara Pembaruan Rabu, 5 Desember 2018 | 17:00 WIB

Kasus pembunuhan 31 pekerja yang membangun jembatan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Minggu (2/12), menggegerkan publik. Pembunuhan diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Namun, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan penembakan pekerja di Kabupaten Nduga, Papua, bukan aksi kriminal, melainkan pemberontakan yang dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Isu separatisme kembali mencuat di Papua. Kasus pembunuhan di Nduga tak terlepas dari aksi sebelumnya yang digelar di beberapa kota. Pada Sabtu (1/12), sejumlah orang di beberapa kota melakukan aksi menuntut agar rakyat Papua diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Aksi tersebut berlangsung di beberapa kota, seperti Jakarta, Surabaya, Jayapura, Kupang, Ternate, Ambon, Manado, dan Makassar. Dalam aksi tersebut dikabarkan ratusan orang ditangkap, tetapi Mabes Polri menegaskan hanya 44 orang yang dimintai keterangan.

Aksi semacam itu memang bukan hanya terjadi tahun ini saja. Tahun-tahun sebelumnya, setidaknya puluhan sampai ratusan orang, juga melakukan kegiatan serupa setiap 1 Desember yang dianggap sebagai tanggal kemerdekaan Papua yang ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Bagi kita, aksi-aksi serupa tetap akan terjadi di tahun-tahun mendatang apabila mereka masih merasa diperlakukan tak adil oleh Pemerintah Indonesia. Bahkan, KKB tetap akan beraksi apabila kelompok tersebut tak bisa dibasmi tuntas oleh TNI dan Polri.

Kita tak ingin isu separatisme Papua terus mencuat. Kita percaya isu ini hanya dimainkan oleh segelintir orang demi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tetapi bukan buat rakyat Papua. Oleh karena itu, kita tetap mendorong Pemerintah Indonesia merangkul rakyat Papua sebagai bagian terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberpihakan pemerintah jelas terlihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Produk hukum tersebut menunjukkan ada political will dari pemerintah untuk memajukan Papua, sama seperti wilayah lainnya di Indonesia. Papua terus dibangun agar sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kalaupun sampai saat ini masih ada kekurangan dan ketidakpuasan, hal itu yang harus dibenahi, bukan malah terus menyuarakan pemisahan Papua dari Republik Indonesia.

Pembenahan itu dilakukan dengan mengefektifkan penggunaan dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua. Hingga kini penggunaan dana otsus selalu dipertanyakan publik. Salah satu hal yang memicu pertanyaan tersebut adalah kasus 71 orang yang meninggal akibat wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat pada akhir Januari lalu. Padahal, dana puluhan triliun rupiah telah digelontorkan ke Papua. Lalu, ke mana dana tersebut mengalir, sehingga ada wabah campak dan gizi buruk?

Dana otsus untuk Papua telah digelontorkan sejak 2002 dan akan berakhir pada 2021. Sekitar 70 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk Provinsi Papua dan sisanya buat Provinsi Papua Barat. Dana tersebut, antara lain dialokasikan untuk pembangunan bidang kesehatan. Untuk kesehatan dan perbaikan gizi, misalnya, pemerintah daerah harus menyisihkan sekurang-kurangnya 15 persen dari dana otsus setiap tahun. Dengan total dana otsus Rp 75,13 triliun yang mengucur sejak 2002 hingga 2018, sekurang-kurangnya ada alokasi Rp 11,27 triliun untuk pembangunan kesehatan di Papua dalam 17 tahun terakhir. Dengan anggaran sebesar itu, mengapa masih ada wabah campak dan gizi buruk?

Tak hanya dana otsus, Papua juga mendapat dana tambahan infrastruktur. Dana ini dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun, semua kota provinsi, kabupaten/kota, distrik, atau pusat-pusat penduduk lainnya terkoneksi dengan transportasi darat, laut, juga udara. Dalam APBN 2018, Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat alokasi dana otsus Rp 8 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp 4 triliun.

Kita mendorong Pemprov Papua dan Papua Barat memprioritaskan dana otsus untuk pembangunan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan orang miskin. Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian juga ikut membangun bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan orang miskin. Apabila program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, kita percaya kualitas SDM Papua akan meningkat.

Selain itu, KPK dan aparat penegak hukum juga harus tegas apabila ditemukan indikasi penyelewengan dana otsus. Jangan sampai sebagian besar dana otsus dinikmati elite dan kroninya, sementara rakyat Papua hanya mendapat remah.

CLOSE