Menarik Investor Dunia

Investor Daily Sabtu, 1 Desember 2018 | 10:00 WIB

Mata dunia tertuju pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang kini berlangsung di Buenos Aires, dengan bintang utama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Banyak yang berharap ketegangan perang dagang kedua ekonomi terbesar di dunia itu mereda, sehingga pemulihan ekonomi tak tersendat dan investasi kembali mengalir lancar, termasuk ke negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, daya tarik dan kemudahan usaha masing-masing negara juga tetap menjadi penentu arah aliran modal.

KTT G20 ini mempertemukan kepala negara atau pemerintahan kelompok 20 ekonomi terbesar di dunia, sebagai puncak agenda pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentralnya. G20 mencakup Amerika Serikat, Tiongkok, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis, Uni Eropa, Korea Selatan, Kanada, Australia, Rusia, Italia, India, Indonesia, Brasil, Arab Saudi, Meksiko, Afrika Selatan, Argentina, dan Turki.

Pembentukan G20 itu berawal dari terjadinya krisis keuangan 1998 dan munculnya pendapat bahwa forum negara-negara industri kuat G7 kurang efektif bila tidak melibatkan kekuatan dan kepentingan ekonomi lain, agar keputusan yang dibuat memiliki pengaruh lebih besar. Kelompok yang menghimpun dua per tiga penduduk dunia ini memiliki hampir 90% produk nasional bruto (gross national product/GNP) dan 80% total perdagangan global.

Momen penting yang berlangsung di Argentina 30 November-1 Desember itu tentu saja tak dilewatkan oleh Indonesia. Dalam diskusi Investor Forum yang dihadiri investor, kepala negara, menteri keuangan, dan pimpinan lembaga keuangan dunia, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membeberkan tiga strategi dalam menarik investasi jangka panjang untuk memacu perekonomian. Pertama, kebijakan publik harus dirancang secara baik dan stabil agar terdapat kepastian hukum dan investasi. Kedua, pemerintah harus dapat menjadi institusi yang dipercaya dengan reputasi yang baik. Ketiga, pemerintah harus bisa menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang.

Berlandaskan ketiga faktor tersebut, Sri Mulyani mengklaim, pemerintah Indonesia telah membuat inovasi skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau public private partnership (PPP), untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, meluncurkan 16 paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan izin usaha melalui online single submission, serta perluasan insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowances.

Selain itu, pemerintah RI menderegulasi aturan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, seperti penjaminan atas pinjaman kepada BUMN yang menangani proyek infrastruktur, akselerasi pengadaan tanah, dan pembayaran untuk masyarakat yang terdampak. Pemerintah juga melakukan reformasi institusi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, di antaranya dengan membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), penggabungan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Pusat Investasi Pemerintah untuk memperkuat kemampuan pembiayaan, pendirian Lembaga Manajemen Aset Negara untuk menyediakan tanah pada proyek strategis nasional, dan pendirian Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) untuk menjamin proyek yang tidak berskema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Untuk meningkatkan peran swasta, pemerintah RI juga menyusun beberapa insentif skema pembiayaan, antara lain viability gap funding (VGF), availability payment, revolving fund, dan risk sharing guideline. Ada pula SDG Indonesia One, skema yang menggabungkan pembiayaan pembangunan dari sumber campuran hibah dan investasi swasta.

Lalu, bagaimana kondisi investasi kita? Pada kuartal III-2018, realisasi penanaman modal asing (PMA) menurun 20,2% menjadi Rp 89,1 triliun, dibanding periode sama 2017 sebesar Rp 111,7 triliun. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 84,7 triliun, meningkat 30,5% dibanding periode sama 2017 senilai Rp 64,9 triliun. Hal ini membuat total realisasi PMDN dan PMA pada periode tersebut turun 1,6% (year on year/yoy) menjadi Rp 173,8 triliun.

Penurunan investasi kuartal III itu seirama dengan peringkat Indonesia berdasarkan indeks kemudahan berusaha yang dirilis World Bank, Ease of Doing Business (EODB) 2019. Ranking Indonesia turun satu tingkat dari 72 ke posisi 73, dari total 190 negara. Kenaikan nilai indeks total sepuluh variabel pengukur yang diraih negeri ini tidak cukup kuat untuk bersaing dengan kenaikan besar indeks beberapa negara lain, seperti Tiongkok dan Turki.

Indonesia disalip oleh Tiongkok yang melesat ke posisi 46 dari sebelumnya hanya di peringkat 78 dalam EODB 2018. Indonesia juga kalah dari negara Asean lain, yaitu Vietnam yang berada di posisi 69, Thailand di posisi 27, dan Malaysia di posisi 15. Sedangkan Turki berada di posisi 43.

Jika dibedah lebih lanjut, mengapa misalnya Vietnam bisa lebih menarik investor dibandingkan Indonesia. Ini antara lain karena lahan di Vietnam lebih siap untuk digunakan dibandingkan Indonesia yang butuh waktu lama untuk pembebasannya. Masalah pertanahan ini di Vietnam lebih murah.

Meski sejumlah proyek di Tanah Air yang sebelumnya mangkrak belasan tahun karena masalah pembebasan lahan kini sudah mulai dibangun, bukan berarti persoalan lahan di Indonesia sudah selesai. Hingga kini, untuk mendapatkan sertifikat tanah ataupun izin mendirikan bangunan (IMB) bisa memakan waktu tahunan, karena tidak ada standar waktu pengurusan dan proses yang harus dilaluinya. Biaya yang harus dikeluarkan juga tidak ada standarnya.

Padahal, kini banyak negara berkembang di Asia berkompetisi menarik investor, memanfaatkan momentum kebutuhan relokasi para pengusaha yang selama ini memiliki pabrik di Tiongkok. Para pebisnis asing maupun yang semula berasal dari Indonesia itu tengah berhitung ulang, karena bea masuk produk buatan Tiongkok menjadi sangat tinggi di Amerika Serikat pascaperang dagang dengan negara komunis itu.

Artinya, untuk menarik investasi asing yang luar biasa besar itu, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus all-out membawa Indonesia ke standar kelas dunia. Presiden harus mampu menciptakan dan menerapkan ukuran, kriteria, dan kenyamanan investasi kelas dunia untuk bisa membawa masuk investor kelas kakap. Hal ini tidak hanya diberlakukan bagi jajaran pemerintahannya di kementerian, namun juga harus bisa efektif di semua daerah di Tanah Air. Sebab, presiden Indonesia tak hanya merupakan kepala pemerintahan, namun juga kepala negara yang mengamankan seluruh kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 7%, menuju negara maju.

Selain ke depan Indonesia harus segera masuk 10 besar peringkat kemudahan bisnis, agar tidak kehilangan momentum, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi kawasan ekonomi khusus yang bisa menjadi tujuan relokasi pabrik-pabrik yang ingin pindah dari Tiongkok. Selain memastikan semua insentif yang menarik diberikan secara transparan dan mudah kepada investor, semua perizinan apa pun cukup di satu tangan, di kepala badan otorita dan pengelola kawasan khusus yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

CLOSE