DPR Terancam Lumpuh

Suara Pembaruan Kamis, 6 Desember 2018 | 17:00 WIB

Kinerja DPR menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 terancam lumpuh. Pasalnya, banyak anggota parlemen yang absen menghadiri persidangan, karena mayoritas kembali menjadi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Para caleg incumbent lebih berkonsentrasi mempersiapkan diri menghadapi pemilu.

Berdasarkan penelusuran Daftar Calon Tetap (DCT), sebanyak 529 orang atau 94% dari 560 anggota DPR periode 2014-2019 kembali maju menjadi caleg pada Pemilu Legislatif 2019. Banyaknya caleg berstatus petahana tersebut mengganggu lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satunya fungsi legislasi atau membuat UU bersama pemerintah. Pada tahun 2018, dari 50 RUU prioritas yang direncanakan, baru 5 RUU yang sudah disahkan menjadi UU. Itu artinya masih ada 45 RUU yang masih menjadi beban legislasi DPR tahun ini, dan mustahil para wakil rakyat bisa menyelesaikan sisanya karena masa persidangan akan berakhir pada 13 Desember pekan depan.

Fungsi legislasi menjadi salah satu titik lemah DPR yang tak pernah tuntas. Dari tahun ke tahun, target penyelesaian RUU yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tak pernah tercapai.
Tak hanya itu, RUU yang selesai dibahas dan ditetapkan menjadi UU pun tidak sedikit yang kandas saat diuji material di Mahkamah Konstitusi (MK). Alhasil, bukan hanya dari aspek kuantitas, sisi kualitas dari pelaksanaan fungsi legislasi oleh wakil rakyat di Senayan terbukti lemah.

Tentu menjadi pertanyaan publik, apa saja yang dilakukan DPR selama setahun, sehingga hanya mampu menuntaskan 10% dari target RUU prioritas? Jawabannya, karena para wakil rakyat lebih memprioritaskan pelaksanaan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, memang tampak lebih menonjol dan menjadi prioritas ketimbang fungsi legislasi.

Mendorong optimalisasi fungsi pengawasan bukan hal yang salah, karena itu juga termasuk kewajiban konstitusional DPR. Namun, di tengah budaya politik kepentingan atau kelompok yang masih mengakar kuat di Senayan, penonjolan fungsi pengawasan itu berpotensi untuk dimanipulasi guna menjatuhkan lawan politik, dan meningkatkan posisi tawar mereka guna meraih keuntungan politik, bahkan tak tertutup kemungkinan keuntungan pribadi, dari persoalan-persoalan yang disorot parlemen.

Para wakil rakyat seharusnya menyadari, fungsi legislasi pada hakikatnya refleksi dari kepentingan rakyat. Bahkan, peran pengawasan DPR sebenarnya bisa tercakup dalam fungsi legislasi, yakni bagaimana merumuskan aturan perundangan yang bisa menciptakan mekanisme pengawasan secara melekat, tanpa DPR harus turun tangan secara langsung.

Namun, empat bulan menjelang Pemilu 2019, kinerja legislasi para wakil rakyat dikhawatirkan lumpuh. Menjelang tahun politik tersebut, elite parpol, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif, tak lagi fokus pada tugas-tugas kenegaraan. Sebab, energi dan perhatian mereka mulai tersedot pada kepentingan elektoral mereka.

Selain tensi politik yang memanas akibat manuver antarelite dan antarparpol, agenda penting pembangunan dan penyelesaian persoalan-persoalan penting di masyarakat menjadi tak maksimal lantaran para penyelenggara negara lebih memilih mengurusi parpolnya. Sudah menjadi rahasia umum, penyelenggara negara lebih merasa menjadi representasi parpol, ketimbang mewakili kepentingan rakyat.

Para wakil rakyat di DPR, terutama mereka yang kembali menjadi caleg lebih memilih menyikapi hal-hal aktual, atau mengintensifkan fungsi pengawasan. Sebab, langkah itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi cukup strategis menjadi panggung guna meraih simpati calon konstituen dan mendongkrak popularitas. Di sisi lain sangat berpotensi dimanfaatkan sebagai alat menyerang dan menjatuhkan lawan politiknya.

Anggota DPR sepatutnya menghormati dan menghargai mandat yang sudah diberikan rakyat sampai akhir masa jabatannya. Justru dengan bekerja optimal di DPR, termasuk menjalankan fungsi legislasi, juga akan menjadi pesan pemasaran politik tersendiri. Sebaliknya, kalau mereka abai dengan fungsi-fungsinya, yang ada adalah antipati publik.

Banyaknya anggota yang mangkir menjelang pemilu, menjadi persoalan yang seolah tak terselesaikan. Sebab, tidak pernah ada sanksi tegas baik dari DPR maupun dari partai. Mekanisme kontrol dari internal DPR melalui Badan Kehormatan tak bisa efektif. Pun mengharapkan parpol untuk menindak kadernya malas di parlemen, ibarat pungguk merindukan bulan.

Harapan tersisa ada pada publik dengan tidak memilih caleg petahana yang malas atau hanya mengutamakan kepentingan elektoral mereka. Lembaga-lembaga independen pemantau parlemen membantu masyarakat dengan memasok informasi mengenai kinerja para wakil rakyat selama lima tahun mengabdi.

Di tahun politik bukan berarti rakyat dilupakan. Para elite di DPR diingatkan untuk menjalankan politik yang bermartabat, dengan mendahulukan tugas-tugas kenegaraan, dengan tidak membuat kepentingan rakyat semakin terpinggirkan.

CLOSE