Optimalkan Pasar Domestik Sawit

Investor Daily Kamis, 6 Desember 2018 | 11:00 WIB

Merosotnya harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO) di pasar internasional sangat memukul Indonesia. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar dunia, penurunan harga minyak sawit berdampak bagi kinerja perusahaan sawit, pendapatan petani, serta menurunkan perolehan devisa dan penerimaan negara dari komoditas ini. Sejumlah strategi harus ditempuh agar pelaku usaha dan petani sawit tidak makin menderita.

Anjloknya harga minyak sawit --yang saat ini berada di bawah US$ 500 per ton-- dipicu oleh turunnya permintaan (demand) pasar ekspor, sementara dari sisi pasokan (supply) berlebih. Tahun ini, terjadi oversupply CPO Indonesia sebesar 4 juta ton. Selain sulit mengatur supply dan demand minyak nabati di pasar global, harga minyak sawit tidak bisa dikendalikan karena juga dipengaruhi oleh sentimen pasar dan sentimen bisnis terkait.

Sebagai upaya mengantisipasi penurunan harga CPO di pasar internasional, pemerintah telah menerbitkan aturan baru pembebasan tarif pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Aturan baru pembebasan tarif ekspor sawit tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/PMK.05/2018 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Aturan baru ini mulai berlaku efektif sejak 4 Desember 2018.

Beleid tersebut mengatur tarif pungutan ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah, dan produk turunannya. Pemerintah memberikan tarif 0% (nol persen) alias membebaskan tarif pungutan ekspor jika harga CPO internasional di bawah US$ 570 per ton. Sementara itu, apabila harga CPO internasional US$ 570-619 per ton, tarif pungutan ekspor yang dikenakan 25%. Sedangkan apabila harga CPO internasional di atas US$ 619 per ton, tarif yang dikenakan sebesar 50%.

Para pelaku usaha sawit mendukung keluarnya PMK ini karena akan sangat membantu para eksportir dan petani sawit. Di saat harga sawit global sangat rendah seperti sekarang ini, penghapusan pungutan dapat membantu menutup biaya produksi. Kebijakan baru ini juga akan memberi ruang tambahan bagi eksportir untuk mendapatkan laba.

Ketika permintaan pasar ekspor sedang lesu, upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menciptakan pasar domestik dan meningkatkan serapan sawit. Indonesia perlu melakukan keseimbangan (balancing) antara pasar ekspor dan domestik. Dari total produksi sekitar 42 juta ton, yang diekspor sebanyak 70% dan pasar domestik 30%. Di saat harga jatuh di pasar internasional, produk sawit kita harus lebih banyak diserap pasar domestik dibanding pasar ekspor.

Untuk memperbesar pasar domestik, beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah peningkatan penggunaan CPO pada pembangkit listrik. Pemerintah dapat menugaskan PLN untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar miyak sawit. Agar PLN tidak terbebani dengan program ini, BPDP-KS dapat membantu biaya untuk pilot plant, uji coba, dan perencanaan. Begitu juga jika ada selisih harga antara BBM dan BBN.

Upaya lainnya adalah mengakselerasi program pencampuran 20% bahan bakar nabati (BBN) ke dalam bahan bakar minyak (BBM) fosil atau program B20 dan B30 (30% BBN). Di samping itu, pemerintah juga bisa mendorong Pertamina untuk memiliki kilang yang dapat memproses minyak mentah (crude oil) dengan CPO menjadi bahan bakar. Kilang co-processing ini diharapkan menyerap CPO hingga 20 juta ton per tahun atau 340 ribu barel per hari (bph).

Ke depan, pemerintah sebaiknya mengutamakan bahan bakar transportasi yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) seperti CPO. Jika melihat besarnya produksi minyak sawit ini, program mandatori biodiesel B20 maupun B30 tidak akan pernah mengalami kesulitan bahan baku. Perusahaan sawit dapat memasok kebutuhan B20 dan B30 karena memang sedang oversupply.

Bersamaan dengan memperbesar pasar domestik, ekspor CPO perlu terus diperluas dan diperkuat agar tidak diisi oleh minyak nabati negara kompetitor. Para duta besar kita di luar negeri sepatutnya dapat bertindak sebagai marketing manager bagi komoditas andalan ekspor ini. Lobi-lobi dari para duta besar di negara-negara yang menjadi tempat tugasnya sangat diperlukan untuk meningkatkan pasar ekspor sawit kita.

Indonesia juga perlu menerapkan sistem resiprokal terhadap negara pengimpor CPO potensial seperti India, Pakistan, dan Turki agar ekspor CPO ke negara-negara tersebut dapat ditingkatkan. Di samping itu, Indonesia perlu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar CPO di dunia serta menjadi penentu harga. Di lain sisi, program hilirisasi perlu terus digenjot untuk mendapatkan produk bernilai tambah tinggi. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendongkrak harga CPO yang saat ini tengah tertekan.

Keberhasilan mendongkrak harga CPO tidak saja dinikmati perusahaan sawit. Tujuh juta orang yang menggantungkan hidupnya dari kebun sawit akan meningkat daya belinya seiring kenaikan harga CPO. Di saat harga CPO lagi bagus, para petani sawit pun dapat meningkatkan produksinya karena mereka mendapatkan tambahan dana untuk biaya tenaga kerja dan membeli pupuk untuk mempertahankan kualitas CPO.

CLOSE