Lindungi Hak Anak

Suara Pembaruan Rabu, 19 Desember 2018 | 16:00 WIB

Isu perlindungan anak kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim konstitusi memutuskan batas usia nikah 16 tahun untuk perempuan dalam pasal dan ayat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena secara hukum usia 16 tahun masuk kategori anak-anak dengan segala haknya.

Keputusan hakim konstitusi telah membuka mata kita bahwa selama ini hak-hak anak belum sepenuhnya dilindungi. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu bukti pengabaian hak anak. Dalam aspek kehidupan lainnya, seperti dalam bidang ketenagakerjaan, dan juga politik, hak-hak anak juga belum sepenuhnya dilindungi.

Bagi kita salah satu persoalan dalam upaya melindungi hak anak adalah hingga kini belum ada keseragaman batasan umur anak. Selain UU Perkawinan, kita mencatat UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), mencantumkan batasan umur yang berbeda.

Dalam UU Ketenagakerjaan, meski definisi anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun dan pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi ada juga ketentuan pengecualian untuk anak berumur 13, 14, dan 15 tahun, bisa bekerja atau dipekerjakan. Dalam UU Pemilu disebutkan pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun.

Oleh karena itu, kita mendorong penyeragaman batasan umur anak dalam semua peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan agar semua pihak hanya mempunyai satu patokan batasan umur ketika berbicara tentang anak. Kita tidak perlu lagi berdebat apakah seseorang disebut anak atau orang dewasa ketika mengetahui umurnya. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebaiknya, semua peraturan perundangan yang masih mencantumkan batasan umur di bawah 18 tahun bagi anak, perlu direvisi.

Langkah konkret untuk melindungi anak bisa dimulai dengan mempercepat revisi UU Perkawinan. Waktu maksimal tiga tahun yang diberikan hakim konstitusi kepada pembuat undang-undang untuk mengeksekusi putusan tersebut, terlalu lama. Pemerintah atau DPR bisa berinisiatif mengajukan revisi usia nikah bagi anak perempuan adalah minimal 18 tahun atau mungkin ditingkatkan menjadi 19 tahun, bahkan 21 tahun. Dengan umur yang semakin bertambah, kondisi fisik dan psikis perempuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga akan menjadi semakin matang. Kematangan tersebut akan membuat seorang perempuan yang kelak menjadi ibu bisa mendidik anak-anaknya dengan lebih baik.

Data yang dikutip dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan pada 2015 sebanyak 23% perempuan Indonesia berusia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum berusia 18 tahun. Perkawinan anak menjadi salah satu masalah yang berdampak cukup besar terhadap sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Usia perkawinan anak berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah dan berkontribusi terhadap kemiskinan. Hak anak mendapat pendidikan dan kehidupan layak pun terabaikan.
Selain itu, organ reproduksi anak juga belum berfungsi baik, sehingga berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Kemudian, kita juga perlu memberi perhatian pada pekerja anak. UU Ketenagakerjaan pun perlu direvisi agar tidak ada lagi pengecualian bagi anak usia 13, 14, dan 15 tahun, untuk bekerja. Semua pekerja Indonesia minimal berusia 18 tahun!

Demikian juga UU Pemilu perlu direvisi. Pemilih pada Pemilu 2024 dan pilkada di tahun-tahun sebelumnya harus berusia minimal 18 tahun, bukan 17 tahun. Pada usia 18 tahun diharapkan seseorang telah memiliki kematangan berpolitik, sehingga dapat dipilih dan memilih dengan mengedepankan akal sehat.

Kita sadar hingga kini masih banyak hak anak yang diabaikan. Revisi UU Perkawinan, UU Ketenagakerjaan, dan UU Pemilu bisa menjadi bukti awal bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang serius memperjuangkan hak-hak anak. Ke depan, masih banyak pekerjaan rumah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

CLOSE