Rentenir "Online"

Investor Daily Rabu, 19 Desember 2018 | 11:00 WIB

Relatif sulitnya menembus akses pembiayaan ke perbankan dan industri jasa keuangan konvensional membuat masyarakat mencari alternatif sumber pendanaan lainnya. Peluang ini dengan jeli ditangkap oleh para investor dan entrepreneur untuk membuat layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau yang populer dengan sebutan financial technology (fintech).

Mengekor Tiongkok yang industri fintech-nya sudah jauh lebih dulu maju pesat, Indonesia juga sedang dibanjiri layanan fintech. Fintech yang berkembang sangat pesat di Tanah Air dalam dua tahun terakhir adalah peer to peer (P2P) lending.

Dalam industri ini, perusahaan fintech menyediakan platform atau aplikasi yang mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pinjaman yang diberikan umumnya dalam jumlah kecil. Hingga kini, posisi pinjaman fintech P2P mencapai lebih dari Rp 13 triliun. Kemudahan proses pencairan yang tidak bertele-tele, di samping tidak memerlukan agunan, membuat fintech P2P berkembang kian menjamur. OJK menyebut bahwa tahun ini, jumlah pemberi pinjaman tumbuh 81% dibanding tahun lalu, namun jumlah peminjam dana di fintech melesat 1.000% dibanding 2017.

Sebagai sebuah layanan keuangan yang masih bayi, regulasinya pun relatif masih minim dan belum begitu ketat. Ini berbeda jauh dengan sistem perbankan yang dipagari dengan aturan-aturan prudential yang amat ketat. Fintech diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat POJK POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Akibat regulasi yang relatif masih longgar, banyak bermunculan fintech berbasis P2P yang tidak terdaftar di OJK alias ilegal. Sejauh ini, baru sebanyak 78 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Sementara itu, yang beroperasi ilegal mencapai lebih dari 400 entitas. Masalahnya, P2P ilegal ini tidak berada dalam pengawasan pihak mana pun.

Sudah bisa ditebak, akibat maraknya praktik fintech ilegal, belakangan muncul banyak kasus. Pekan lalu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menerima sekitar 1.330 pengaduan terkait layanan fintech dari 25 provinsi di Indonesia. Ada 89 penyelenggara fintech yang diadukan, yang 25 di antaranya telah terdaftar di OJK. Substansi yang diadukan ke LBH bervariasi, mulai dari penagihan cicilan pinjaman yang tidak sopan hingga pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah peminjam.

Pengaduan seputar pinjaman P2P itu adalah peringatan dini kepada regulator, Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 kementerian/lembaga, serta masyarakat. Ini adalah alarm bahaya agar regulator dan pengawas agar lebih ketat mengawasi penyelenggara fintech berbasis P2P. Apalagi, ada tendensi tingkat pinjaman P2P yang bermasalah mulai meningkat.

OJK dan SWI juga harus aktif menyosialisasikan nama-nama fintech P2P yang legal maupun yang ilegal, agar masyarakat tahu. OJK harus menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi, terutama oleh fintech yang terdaftar di OJK. Langkah OJK untuk lebih ketat mengawasi sepak terjang fintech P2P harus makin intensif. Respons masyarakat untuk melaporkan adanya fintech ilegal juga sangat diperlukan.

Kita juga mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Komkominfo) untuk memblokir situs dan aplikasi online pinjaman P2P. Dalam hal ini, Kemkominfo bekerja sama dengan Google dan Apple selaku penyedia layanan aplikasi online. Penyisiran terhadap situs dan aplikasi P2P ilegal harus lebih cermat, mengingat banyak aplikasi tersebut yang masih bisa diakses masyarakat.

Kerja sama OJK, Satgas Waspada Investasi, dan institusi terkait untuk menertibkan operasi fintech P2P perlu dilakukan. Terutama menyisir P2P ilegal yang masih marak. Seluruh fintech ilegal dilarang beroperasi, sehingga mereka harus mendaftar ke OJK.

Di lain sisi, masyarakat pun harus lebih jeli dalam memanfaatkan jasa fintech P2P. Jangan hanya tergiur kemudahan untuk memperoleh dana, tapi tidak memahami risiko yang muncul. Jangan sampai korban berjatuhan karena ketidakpedulian terhadap risiko pinjaman P2P.

Lebih dari itu, masyarakat konsumen juga mesti mencermati tingkat suku bunga yang diberlakukan, yang umumnya cukup tinggi, sehingga fintech P2P kerap mendapat stigma sebagai entitas rentenir online. Apalagi kini industri keuangan memasuki rezim bunga tinggi, tentunya tingkat bunga yang diberlakukan oleh fintech P2P pun jauh lebih tinggi dibanding perbankan.

Cegah terjadinya moral hazard oleh penyelenggara fintech P2P, terutama yang ilegal. Mereka jangan seenaknya menetapkan suku bunga pinjaman yang mencekik peminjam. Jangan sampai makin meningkatnya pinjaman P2P bermasalah dan maraknya P2P ilegal meruntuhkan kepercayaan industri jasa keuangan secara keseluruhan.

Indonesia harus belajar dari Tiongkok yang kini semakin memperketat operasi fintech P2P, akibat semakin banyaknya kasus, terutama pinjaman macet. Kita juga harus mengantisipasi agar fintech tidak menjadi shadow banking yang rapuh dan rawan terhadap guncangan sehingga membahayakan sistem finansial. Selain itu, hasrat pemerintah untuk menaikkan tingkat inklusi keuangan jangan sampai dirusak oleh banyaknya kasus pinjaman fintech.