Mengakrabi Ancaman Bencana

Suara Pembaruan Rabu, 26 Desember 2018 | 17:22 WIB

Tahun 2018 menjadi tahun bencana alam bagi bangsa Indonesia. Sejumlah bencana alam yang memakan banyak korban jiwa mengguncang Tanah Air. Setidaknya ada tiga bencana besar yang terjadi, yakni gempa bumi di Lombok pada Juli dan Agustus, gempa bumi di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada September, serta gelombang tsunami di Selat Sunda yang menerjang lima kabupaten di Banten dan Lampung pada Sabtu (22/12) malam lalu.

Sedikitnya 560 warga tewas dan lebih 1.500 orang terluka akibat gempa bumi bermagnitudo 7,0 di Lombok. Sedangkan, gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi di Sulteng, mengakibatkan lebih 2.100 warga tewas, 1.300 orang hilang, dan lebih dari 4.000 orang luka-luka.

Bencana terakhir, gelombang tsunami di Selat Sunda mengakibatkan sedikitnya 420 orang tewas, lebih 154 orang hilang, lebih dari 1.400 orang terluka, dan sedikitnya 16.000 warga mengungsi. Gelombang tsunami setinggi 2,5 meter tersebut disebabkan longsoran akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Lima kabupaten diterjang tsunami, yakni Pandeglang dan Serang di Provinsi Banten, serta Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus di Provinsi Lampung.

Serangkaian bencana yang terjadi sepanjang tahun ini, menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Gempa dan tsunami yang telah menelan nyawa ribuan orang itu patut menjadi catatan bagi kita untuk semakin menyadari bahwa wilayah Indonesia rawan bencana. Kesadaran itu tidak hanya harus ada di pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Kesiapsiagaan penting agar jumlah korban jiwa dan kerusakan yang dialami akibat bencana bisa diminimalisasi. Oleh karena itu, sosialisasi dan mitigasi atau serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, harus terus dilakukan tanpa kenal lelah, baik melalui pembangunan fisik dan infrastruktur, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Wilayah Indonesia memang dikenal rentan terhadap bencana gempa bumi. Indonesia berada di daerah dengan tingkat aktivitas gempa bumi tinggi. Ada tiga lempeng tektonik yang bertemu di Indonesia. Di selatan ada lempeng Samudera India-Australia, di timur ada lempeng Samudera Pasifik, dan lempeng Eurasia yang ada di sebagian besar wilayah Indonesia.

Di sinilah pentingnya sosialisasi dan mitigasi bencana. Indonesia bisa belajar dari negara lain, seperti Jepang, yang wilayahnya juga rawan bencana alam gempa bumi tektonik dan vulkanik. Di Jepang, warga telah ditanamkan kesiapsiagaan terhadap gempa sejak dini. Anak-anak sekolah, mulai dari tingkat TK, sudah diajari cara evakuasi ketika terjadi gempa. Di sekolah-sekolah disiapkan helm agar para siswa terlindungi saat terjadi bencana. Bahkan, materi tentang kegempaan masuk dalam kurikulum pendidikan di Negeri Sakura.

Tidak hanya warganya, Pemerintah Jepang juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai penelitian yang terkait kegempaan. Bangunan-bangunan di sana sudah dirancang tahan gempa. Penelitian terhadap daerah-daerah yang rawan gempa juga terus dilakukan sampai sekarang. Bencana gempa dan tsunami tidak bisa diprediksi secara pasti kapan akan terjadi. Namun, dengan kesiapsiagaan paling tidak jumlah korban bisa diminimalisasi.

Warga yang tinggal di wilayah rawan bencana harus ditanamkan pola hidup yang akrab dengan bencana. Ini penting agar cara hidup mereka mencerminkan upaya antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Misalnya, tidak menebang pohon secara liar, dan turut menjaga atau memelihara infrastruktur pemantau kebencanaan agar bisa berfungsi baik.

Selain siap dalam menghadapi gempa, kita patut pula siap dalam penanggulangan pascabencana. Indonesia perlu memiliki peralatan-peralatan yang memadai, mulai untuk penyaluran bantuan, mengevakuasi korban, hingga melakukan rekonstruksi.

Lembaga-lembaga terkait, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional, TNI, Polri, serta satuan-satuan relawan yang dibentuk oleh banyak lembaga dan perusahaan, perlu semakin diperkuat. Lembaga-lembaga itu harus memiliki peralatan berat yang canggih, kapal-kapal angkut yang bisa berlabuh di pantai, hingga pesawat atau helikopter angkut yang besar.

Terakhir, standard operating procedure (SOP) dan koordinasi antaraparat juga harus dibenahi. Hal ini penting agar ketika terjadi bencana, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah bisa bergerak cepat dan terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, semua korban bisa mendapat pertolongan secepatnya, bantuan logistik pun dapat terdistribusi dengan baik dan merata. Hal ini agar tidak ada warga yang tidak mendapatkan bantuan, sehingga mereka melakukan penjarahan saat terjadi bencana. 

CLOSE