Suku Bunga Acuan

Investor Daily Jumat, 21 Desember 2018 | 10:10 WIB

Di luar proyeksi para analis, Bank Indonesia (BI) kemarin mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR) di level 6%. Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility juga bergeming di posisi 5,25% dan 6,75%. Padahal, beberapa jam sebelumnya, Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan Fed funds rate (FFR) 25 bps menjadi 2,25-2,5%.

Keputusan BI untuk tidak mengekor kebijakan The Fed lumayan mengejutkan. Langkah tersebut mematahkan asumsi selama ini bahwa kebijakan suku bunga BI akan terus mengikuti kebijakan suku bunga The Fed, demi mencegah keluar dana asing (capital outflow) dan menyelamatkan rupiah.

Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6% tergolong berani. Bukan apa-apa, pasar selama ini telanjur berasumsi BI 7-DRRR bakal terus mengikuti FFR, setidaknya hingga akhir tahun ini. Apalagi BI mengumumkan hasil rapat dewan gubernur (RDG) itu sebelum pasar saham tutup.

Mudah ditebak, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin melemah 28,21 poin (0,45%) ke level 6.147,87. Nilai tukar rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) juga terkoreksi turun ke posisi Rp 14.499 dari hari sebelumnya di level Rp 14.380 per dolar AS.
Meski BI 7-DRRR bukan satu-satunya faktor--mengingat pasar saham regional sedang terperosok di zona merah--keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan tetap saja punya andil dalam pelemahan IHSG dan rupiah. Pasar kecewa karena kebijakan BI ternyata tak sejalan dengan kebijakan The Fed.

Salahkah BI? Tentu saja tidak. Kita percaya, BI telah mengambil kebijakan yang tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan matang dan terukur. Sasaran BI adalah jangka menengah dan panjang. Pelemahan IHSG dan rupiah hanya akan belangsung temporer. Ke depan, kita yakin IHSG dan nilai tukar rupiah bakal kembali menguat dan stabil.

BI beralasan, tingkat suku bunga acuan tersebut masih konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) ke dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Bank sentral juga telah mempertimbangkan tren pergerakan suku bunga global dalam beberapa bulan ke depan.

BI, seperti juga pemerintah, memang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apa pun pilihan yang diambil, hasilnya tetap dilematis. Bila mengejar pertumbuhan ekonomi, BI harus memberlakukan rezim bunga rendah. Risikonya, Indonesia bisa dilanda arus modal keluar yang lebih masif, diikuti depresiasi rupiah yang semakin parah.

Dampak pelemahan rupiah, bila sudah akut, bisa memicu efek domino. Kepercayaan investor asing bakal anjlok, sehingga capital outflow mengalir semakin deras. Dampaknya, pasar saham bisa jebol. Rupiah yang kian terpuruk akan memicu inflasi barang impor (imported inflation). Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai bisa buyar, angka kemiskinan dan pengangguran bisa menggelembung.

Namun, mengejar stabilitas melalui kebijakan uang ketat (tight money policy) juga bukan pilihan yang ideal. Mengerek tinggi-tinggi suku bunga acuan demi mencegah modal asing keluar tak selalu tegak lurus dengan stabilnya perekonomian. Dalam titik tertentu, kebijakan uang ketat malah bisa kontraproduktif terhadap perekonomian.

Sekarang adalah titik di mana BI harus mengerem kenaikan suku bunga. Posisi rupiah saat ini memang masih terpaut jauh dari asumsi APBN 2018 sebesar Rp 13.400 per dolar AS. Namun, dibanding bulan-bulan sebelumnya yang sempat tembus Rp 15.000, posisi rupiah sekarang terbilang lumayan.

Menaikkan BI 7-DRRR saat ini tergolong riskan. Dengan suku bunga saat ini saja, sektor riil sudah menjerit. Bila suku bunga dipaksakan terus naik, sektor riil bakal mengurangi produksi, bahkan melakukan efisiensi besar-besaran yang berujung PHK massal.

Suku bunga rendah adalah insentif bagi dunia usaha. Dalam rezim bunga rendah, sektor riil bisa lebih ekspansif karena mendapat kredit modal kerja dan kredit investasi dari perbankan dengan tarif lebih murah. Lapangan kerja akan banyak tersedia, konsumsi masyarakat naik, penjualan meningkat, perekonomian rakyat terdongkrak.
Rezim bunga rendah mungkin tinggal harapan. Namun, membiarkan rezim bunga terlalu tinggi bukanlah keputusan yang bijak. Apalagi pemerintah tahun depan mematok target pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis sebesar 5,3% dibanding tahun ini yang kemungkinan hanya terealisasi 5,1-5,2%.

Lagi pula, risiko-risiko global tahun depan diproyeksikan tak seganas tahun ini. The Fed pada 2019 kemungkinan hanya menaikkan FFR dua kali dibanding empat kali tahun ini. Dengan demikian, potensi capital outflow semakin berkurang. Itu artinya, ancaman terhadap rupiah juga menurun. Kecual itu, inflasi di dalam negeri hingga pengujung tahun diperkirakan tetap rendah, tak sampai 3,5%.

Tahun depan, perang dagang antara AS dan Tiongkok pun kemungkinan mereda. Andai perang dagang masih berkecamuk, tensinya tidak akan setinggi tahun ini, mengingat Donald Trump dan Xi Jinping secara prinsip telah sepakat berdamai.

Risiko yang patut diwaspadai justru berasal dari dalam negeri. Selain harus menjamin terselenggaranya pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) yang aman, damai, dan demokratis, pemerintah tahun depan tak boleh kendur membenahi sendi-sendi perekonomian nasional, salah satunya defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD), terutama di sisi neraca perdagangan.

CAD memang masih di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagai batas aman. Namun, bila dibiarkan menganga lebar, CAD akan menjadikan rupiah terus bergejolak. Rupiah yang lemah dan tak stabil adalah peluang bagi bertahtanya rezim bunga tinggi. Maka atas nama stabilitas, perekonomian nasional akan terus tumbuh ala kadarnya. Jika demikian, kapan bangsa ini sejahtera?