Perayaan dan Pengamanan Natal

Suara Pembaruan Jumat, 21 Desember 2018 | 17:15 WIB

Pengamanan perayaan keagamaan dipandang serius setelah bom malam Natal pada 2000. Kala itu, bom meledak di 22 gereja yang tersebar di 12 kota di Indonesia. Tercatat 16 orang tewas dan 96 lainnya terluka dan cacat seumur hidup. Salah satu korban tewas adalah Riyanto, anggota Barisan Ansor Serba-Guna (Banser) yang sedang bertugas penjagaan di Gereja Eben Haezer, Mojokerto. Teror yang menjadikan umat beragama dan tempat ibadah sebagai sasaran terus berlanjut seiring evolusi kelompok Jamaah Islamiah. Kelompok Amrozi Cs sudah dibekuk, tetapi kelompok teroris yang sudah diberangus itu kemudian melancarkan aksi-aksi teror individual.

Sejak teror bom, pengamanan Natal selalu ketat. Sebelumnya, pengamanan pada perayaan Natal dan Tahun Baru adalah rutinitas penjagaan ketertiban dalam sebuah keramaian. Aparat berjaga mengantisipasi kejahatan konvensional seperti copet, penodong, atau pencuri spesialis rumah kosong. Polisi lalu lintas lebih sibuk karena harus berjaga di jalur-jalur padat, seperti jalur mudik atau jalur wisata.

Kita mengapresiasi upaya Polri dan Detasemen Khusus Antiteror yang telah mengantisipasi ancaman selama ini, khususnya pada perayaan Natal. Pengamanan yang menggunakan sandi Operasi Lilin, tahun ini melibatkan 94.946 polisi. Mereka mengamankan 57.946 objek termasuk 48.798 gereja dan tempat ibadah. Pengamanan semacam ini rutin dilakukan. Yang di luar rutinitas, Polri telah menangkap 21 terduga teroris pada November hingga Desember 2018.

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, polisi mendeteksi bahwa tidak ada rencana serangan teror Natal dan tahun baru. Meski demikian polisi akan terus melakukan pemonitoran

Jaminan dari aparat keamanan seperti ini melegakan. Masyarakat pun diimbau tetap waspada kendati situasi kondusif. Pemeriksaan terhadap jemaat yang hendak beribadah, pengunjung mal, serta pemeriksaan mendadak di sejumlah titik jalan, perlu tetap dilakukan. Intinya, kita tidak boleh lengah.

Perkembangan ancaman keamanan dan gangguan ketertiban sudah membuat masyarakat dan aparat makin sigap. Meski demikian, jangan kita lupa bahwa kepekaan akan perubahan gejala sosio-kulural harus terus diasah. Jangan sampai kepekaan itu tumpul sehingga ancaman yang seharusnya bisa diantisipasi malah akhirnya meledak.

Semua warga negara wajib waspada terhadap gerakan yang memanfaatkan perbedaan keyakinan sebagai sumber perpecahan. Sudah ada banyak contoh ada kelompok-kelompok radikal yang menyusup ke masyarakat dan memantik api permusuhan dalam sekam keberagaman. Suasana masyarakat yang rukun dirusak oleh provokasi kelompok radikal yang mengatasnamakan agama.

Contoh termutakhir di Kotagede, DI Yogyakarta, baru-baru ini. Sejumlah warga meminta keluarga berduka agar memotong salib makam karena dianggap sebagai simbol agama. Misa arwah di rumah duka tidak diperbolehkan sehingga misa dilakukan di gereja. Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kevikepan DI Yogyakarta memberikan rekomendasi bahwa interaksi warga setempat dengan keluarga berduka terjalin sangat baik, tetapi ada sekelompok orang pendatang dengan dukungan luar yang memberi tekanan fisik dan psikis secara langsung maupun tidak langsung melalui sebagian warga.

Sikap intoleran tersebut sekarang ini sudah semakin terang-terangan. Seolah-olah kelompok intoleran ini inin menunjukkan jati dirinya dan diakui serta ditakuti. Mereka tak segan memasang spanduk di ruang publik menyatakan larangan umat Nasrani merayakan Natal di tempat-tempat selain gereja.

Intoleransi serta provokasi bisa berujung pada persekusi. Konflik horizontal akan mudah terjadi bila gejala-gejala intoleransi seperti ini tidak diantisipasi. Dan bila konflik meledak, aparat keamanan lebih sulit mengatasi sebab mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit, apakah harus menegakkan hukum atau tunduk pada tekanan massa. Karena itu, alangkah arif bila aparat kepolisian di lapangan sebagai penjaga keamanan didukung penuh oleh satuan senyap yang mampu memantau pergerakan kelompok-kelompok intoleran.

CLOSE