Bijak di Tahun Politik

Suara Pembaruan Rabu, 2 Januari 2019 | 17:00 WIB

Kita telah menapakkan kaki di tahun 2019. Harapan besar terbentang di depan mata, bahwa di tahun ini dan tahun-tahun mendatang, kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang bakal lebih baik.

Namun, di balik harapan besar itu, tersembul kecemasan sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2019. Tahun ini tensi politik bakal memanas, seiring dengan persiapan elite politik dan partai politik (parpol) menyambut ritual demokrasi lima tahunan tersebut.

Untuk pertama kalinya, pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) digelar serentak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hari pemungutan suara adalah 17 April 2019.

Sejak enam bulan terakhir, suhu politik di Tanah Air meningkat. Dimulainya kontestasi figur-figur yang ingin menjadi caleg maupun kandidat capres-cawapres telah melahirkan kegaduhan politik. Sistem pemilihan langsung saat ini memaksa para calon untuk menyosialisasikan diri lebih dini, guna meraup dukungan publik.

Konsekuensi dari kegaduhan politik itu bisa berimbas pada bidang kehidupan lain, seperti ekonomi, hankam, dan sosial. Stabilitas kehidupan bangsa di segala bidang memasuki situasi rawan.

Untuk itu, semua elite politik diharapkan mengedepankan sikap kenegarawanan dalam mengaktualisasikan perjuangan politik mereka. Segenap elemen masyarakat juga bersikap waspada mengantisipasi segala dampak negatif dari gesekan antarelite dan antarparpol tersebut.

Menghadapi pilpres, tak bisa dielakkan masing-masing kandidat beserta tim suksesnya berupaya menonjolkan kapasitas dan integritas personal, seraya mendorong isu-isu negatif yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas dan reputasi lawan politiknya. Fitnah, hoax, ujaran kebencian, dan politisasi identitas yang mengangkat sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), masih marak digunakan sebagai materi kampanye, terutama di media sosial (medsos). Inilah titik rawan yang dikhawatirkan berimbas pada kehidupan kebangsaan kita.

Hal lain yang patut mendapat perhatian adalah konsolidasi parpol menghadapi pemilu. Dimulainya tahap konsolidasi membuat energi dan perhatian para elite akan tersedot untuk mengurusi parpol masing-masing. Apalagi, ada menteri di kabinet ada yang merangkap jabatan ketua umum dan beberapa menteri lainnya menduduki jabatan strategis dalam kepengurusan parpol. Mau tak mau upaya pemenangan pemilu menjadi tanggung jawab mereka.

Tak hanya itu, beberapa menteri juga maju menjadi calon anggota legislatif (caleg). Akibatnya, fokus pada tugas dan tanggung jawab di kementerian akan berkurang. Ini berpotensi melahirkan stagnasi di pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kegaduhan politik tersebut sangat berpotensi mengganggu bidang kehidupan yang lain, terutama ekonomi. Perekonomian nasional selama ini secara konsisten menorehkan pertumbuhan yang mengesankan. Dalam lima tahun terakhir, kita mampu tumbuh rata-rata di atas 5%. Tren pertumbuhan yang positif tersebut, diharapkan bisa berlanjut pada tahun ini.

Untuk itu, para pengurus parpol, caleg, dan pasangan capres-cawapres beserta seluruh tim suksesnya diminta memperhatikan asas kepatutan dalam menghadapi kontestasi politik empat bulan ke depan. Pertimbangkan secara cermat potensi dampak dari langkah-langkah politik yang hendak ditempuh agar tidak kontraproduktif bagi perekonomian nasional dan terutama kehidupan kebangsaan.

Kita perlu menyadari, pemerintahan sekarang, hasil Pilpres 2014 mampu mewariskan kondisi yang baik di segala bidang kehidupan. Hal tersebut sekaligus menjadi modal berharga bagi pemerintahan berikutnya, hasil pemilu April mendatang. Presiden yang akan terpilih akan memulai masa pemerintahannya dengan segala kondisi yang diwariskan oleh pemerintahan saat ini. Jika langkah politik yang dilakukan kontestan pemilu, tentu akan mereka merusak momentum pertumbuhan sehingga perekonomian nasional memburuk. Tugas berat akan mengadang pemerintahan baru untuk membangun kembali fondasi ekonomi yang hancur.

Negara yang selalu gaduh dan penuh gejolak di internal, akan sulit menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Energi yang seharusnya dikeluarkan untuk meraih kesejahteraan rakyat dan menciptakan daya saing, terbuang hanya untuk menyelesaikan dan menyembuhkan luka-luka buah dari kontestasi politik yang tidak beretika dan tak bermartabat, yang hanya memikirkan syahwat kekuasaan.

Masyarakat berharap para elite bisa menjalankan politik yang bermartabat, yang menjauhi pertarungan liar, dan lebih penting dari itu, tidak membuat kepentingan rakyat semakin terpinggirkan. Para politisi hendaknya tidak membuat kegaduhan yang justru menyengsarakan seluruh bangsa.