Mengintegrasikan Transportasi Jabodetabek

Suara Pembaruan Rabu, 9 Januari 2019 | 17:00 WIB

Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun, sementara di Jakarta Rp 67,5 triliun. Angka tersebut hampir senilai dua kali koridor mass rapid transit (MRT) Selatan-Utara, dari Lebak Bulus ke Kampung Bandan, yang hanya Rp 38 triliun. Sungguh sayang bila kerugian itu didiamkan hingga terus terjadi dan bahkan membengkak.

Satu-satunya cara meminimalkan kerugian adalah mencari solusi kemacetan secara komprehensif. Upaya ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta melainkan bersama dengan pemerintah daerah di seputaran Jakarta serta campur tangan pemerintah pusat.

Pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi adalah kata kunci. Hal inilah yang juga diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kemarin. Sebagai mantan orang nomor satu DKI Jakarta, Jokowi mestinya paham benar permasalahan menyangkut kemacetan Jakarta serta kendala mengatasinya.

Integrasi antarmoda angkutan massal adalah sebuah keharusan. Persoalannya, integrasi sistem angkutan yang di atas kertas sesuai pakem manajemen pembangunan kota atau kawasan tidak akan berjalan bila tidak ada integrasi dari para pembuat dan pelaksana kebijakan.

Ide membangun Jabodetabek secara menyeluruh dan terintegrasi sudah muncul puluhan tahun lalu. Bukan sekadar mengatasi kemacetan, berbagai masalah kawasan Jabodetabek seperti permukiman, urbanisasi, atau banjir, perlu dipikirkan dan dikerjakan bersama. Pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek harus mau dan mampu bersama-sama memikirkan solusi permasalahan yang ada serta mengantisipasi persoalan di masa mendatang.

Tercatat sejak tahun 1970-an ketika DKI Jakarta dipimpin Ali Sadikin sudah muncul ide pembangunan Jakarta dan sekitarnya. Artinya, sudah hampir setengah abad lalu ide pembangunan Jakarta terkait dengan wilayah sekelilingnya.

Sudah pula dibentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek pada 1975. Tugas badan ini mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, serta memantau pembangunan di Jabodetabek. Tentunya, pembangunan infrastruktur transportasi dan konektivitas antarwilayah juga masuk di dalamnya. Lantas Gubernur DKI Sutiyoso beberapa kali menegaskan perlunya pengembangan terpadu Megapolitan Jabodetabekjur sebagai solusi untuk masalah-masalah pembangunan di wilayah tersebut. Gubernur Fauzi Bowo menekankan perlunya dimensi organisasi pengaturan untuk pembangunan tersebut. Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur berikutnya pun getol mendorong integrasi antara Jakarta dan Bodetabek.

Di tingkat pusat, sebelum Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengemukakan gagasan pembangunan Greater Jakarta. Toh persoalan tidak kemudian selesai. Kemacetan, urbanisasi, banjir, dan persoalan lain masih saja menghantui Jabodetabek yang kian berkembang.

Contoh soal keberadaan BKSP. Lembaga ini tak punya kewenangan atas pelaksanaan pembangunan di Jabodetabek karena otoritas ada di pemprov dan kabupaten/kota masing-masing. Lembaga ini juga tak punya sumber daya keuangan dan staf sendiri karena sangat tergantung pada alokasi Pemprov DKI, Jabar, dan Banten. Di sisi lain masing-masing pemerintah daerah masih belum padu dalam menggagas pembangunan bersama meski acuan sudah ada dari Bappenas.

Pengalaman sebelumnya harus menjadi pelajaran. Paparan Presiden dalam rapat kabinet terbatas mengenai pembangunan sistem transportasi Jabodetabek yang terintegrasi, hanya akan jadi omong kosong bila tidak diimplementasikan oleh kementerian terkait serta pemda-pemda.

UU 29/2007 tentang Status Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI menetapkan Pemprov DKI, Jabar, dan Banten bersama pemerintah kota/kabupaten yang berbatasan dengan DKI dapat bekerja sama atas dasar kesepakatan di antara mereka. UU ini secara eksplisit juga menyatakan kerja sama harus difokuskan pada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang dikoordinasikan pemerintah pusat lewat kementerian terkait: Kementerian PU, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Amanat UU ini sekali lagi hanya macan ompong bila masing-masing lembaga, seperti yang diungkapkan Presiden, saling tunggu.

BPTJ sudah memiliki konsep dan sebagian sudah diimplementasikan. Intinya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan membangun sistem transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau masyarakat. Sistem ini terintegrasi baik antarmoda maupun antarwilayah yang terkoneksi.

Jakarta yang sudah memiliki bus rapid transit dan KRL commuter line serta MRT dan LRT plus ditambah lagi dengan selesainya tol lingkar luar II pada akhir 2019 nanti. Pembangunan tol lingkar luar Jakarta 2 atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 terdiri atas 7 ruas tol yaitu Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi-Cimanggis, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing, dan Cilincing-Tanjung Priok.
Kesemuanya itu tersambung dengan moda angkutan dan jalur ke dan dari daerah sekitarnya. Penambahan moda transportasi massal juga terus dibangun antara lain rencana MRT koridor Timur-Barat sehingga menghubungkan Tangerang dan Bekasi.

Pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi bakal terhambat bila inisiatif pembangunan dan pendanaan muncul sepihak, hanya dari Pemprov DKI Jakarta, tanpa dukungan dari pusat atau pemerintah daerah di Bodetabek. Semoga Presiden dan kementerian serta pemda-pemda terkait, konsisten pada prinsip integrasi membangun transportasi Jabodetabek.

CLOSE