Akreditasi dan Kualitas Rumah Sakit

Suara Pembaruan Selasa, 8 Januari 2019 | 17:00 WIB

Kita tersentak mendengar kabar sejumlah rumah sakit swasta dan pemerintah daerah sejak 1 Januari 2019 tak lagi melayani pasien yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK). Informasi simpang siur soal jumlah dan penyebab rumah sakit yang tak lagi melayani pasien BPJSK pun beredar luas. Ada informasi yang menyebutkan 65 rumah sakit, bahkan 169 rumah sakit. Salah satu penyebabnya, BPJSK tak memenuhi kewajiban membayar klaim, sehingga rumah sakit tak lagi mau melayani pasien pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Akibatnya, sejumlah pemegang kartu JKN-KIS pun khawatir tak bisa lagi mendapat pelayanan kesehatan memadai dari pemerintah.

Kesimpangsiuran itu segera direspons pemerintah. Dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (7/1), Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan BPJSK memutuskan kerja sama dengan rumah sakit yang belum terakreditasi. Namun, pihaknya memastikan semua pemegang kartu JKN-KIS tetap mendapat pelayanan, dan rumah sakit yang belum terakreditasi tetap bisa melayani peserta BPJSK dengan syarat menyelesaikan akreditasi paling lambat Juni 2019. Dirut BPJKS Fachmi Idris juga memastikan per Januari 2019 hanya dua rumah sakit yang tak lagi bekerja sama karena izin operasionalnya habis.

Bagi kita, akreditasi rumah sakit merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan kepada semua pasien. Sesungguhnya proses akreditasi rumah sakit sudah berlangsung sejak lama. Secara khusus, pemerintah membentuk Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada 2004 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165A/Menkes/SK/X/2004, lalu diperbarui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/Menkes/Per/II/2011. Dalam proses akreditasi rumah sakit juga dikenal istilah “akreditasi versi 2007” yang diperbarui dengan “akreditasi versi 2012”. Semua itu dilakukan demi memastikan rumah sakit memberi pelayanan kepada pasien sesuai standar yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, kita mendukung sikap BPJSK yang memutus kerja sama dengan rumah sakit belum terakreditasi. Kebijakan pemerintah melalui menteri kesehatan yang memberi dispensasi selama enam bulan kepada rumah sakit belum terakreditasi, hendaknya dilihat sebagai niat baik untuk tetap melayani peserta program JKN-KIS dengan sebaik-baiknya.

Namun, kita mengingatkan agar pemerintah dan BPJSK tidak mengendurkan kebijakan akreditasi rumah sakit. Setiap rumah sakit tetap harus memiliki peralatan yang memadai, tenaga kesehatan dan dokter yang cakap, serta manajemen yang profesional. Standar pelayanan yang dibuat KARS dalam proses akreditasi wajib dipertahankan, bahkan ke depan perlu ditingkatkan. Tidak boleh ada kompromi dengan menurunkan standar pelayanan hanya untuk meloloskan rumah sakit yang kini mendapat dispensasi!

Apabila sampai akhir Juni 2019, masih ada rumah sakit yang belum lolos akreditasi, BPJSK tak perlu ragu lagi memutus kerja sama. Bagi kita, rumah sakit yang tak lolos akreditasi pasti rumah sakit yang bermasalah. Rumah sakit tersebut juga patut diduga selama ini bertindak curang, sehingga memperparah defisit BPJSK.
Praktik curang oleh manajemen rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan tak boleh dibiarkan terus terjadi.

Akreditasi merupakan langkah jitu untuk meminimalisasi berbagai penyelewengan yang terjadi dalam program JKN-KIS. Akreditasi juga akan membuat rumah sakit serta fasilitas kesehatan bekerja profesional melayani peserta BPJSK, sekaligus diharapkan dapat menekan defisit yang terus meningkat setiap tahun.

Sejalan dengan itu, kita selalu mendorong BPJSK terus menggalakkan penghimpunan iuran, terutama dari peserta yang merupakan pekerja bukan penerima upah (PBPU). Apabila iuran peserta bisa dihimpun maksimal, otomatis penerimaan BPJSK pun akan meningkat, sehingga defisit dapat terus ditekan.

Data BPJSK per April 2018 menunjukkan sekitar 12 juta dari total 215 juta peserta menunggak pembayaran iuran. Data lain menyebutkan sejak awal beroperasi pada 2014 sampai Mei 2017, jumlah tunggakan iuran mencapai Rp 3,4 triliun. Apabila jumlah tersebut bisa dipungut, defisit BPJSK tahun lalu bisa berkurang dari Rp 16,5 triliun menjadi Rp 13,1 triliun. Dengan demikian, suntikan dana dari pemerintah pun akan berkurang.

Persoalan utama defisit BPJSK adalah besaran iuran yang lebih kecil dari perhitungan aktuaria. Pemerintah tak mungkin terus-menerus menyuntikkan dana untuk menutup defisit BPJSK. Oleh karena itu, kita tetap menanti keberanian pemerintah menaikkan iuran sesuai perhitungan aktuaria, sehingga BPJSK bisa lebih maksimal melayani kesehatan masyarakat Indonesia.

CLOSE