Menanti Debat Berkualitas

Suara Pembaruan Senin, 7 Januari 2019 | 17:00 WIB

Pemilu presiden (pilpres) segera memasuki fase debat antarkandidat. Debat pertama, dari keseluruhan lima debat yang direncanakan, akan digelar 17 Januari pekan depan. Tema yang diangkat adalah hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

Momentum ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendalami visi, misi, dan program dua pasangan capres-cawapres yang akan berlaga pada pilpres 17 April mendatang. Selain itu, ini juga menjadi sarana untuk mencermati sisi personal masing-masing kandidat untuk mengukur kapasitas, integritas, serta kepercayaan diri sebagai calon pemimpin negeri ini lima tahun mendatang.

Menilik tema debat pertama, masyarakat dapat menyimak sejauh mana para capres-cawapres memahami agenda penegakan hukum, dan pengetahuan dua pasangan mengenai potensi ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan ke depan, serta konsep penyelesaiannya. Tema tersebut boleh dikata elemen paling mendasar bagi masa depan bangsa Indonesia. Empat aspek yang dibahas dalam debat, yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme harus diakui masih menyisakan banyak persoalan.

Di bidang penegakan hukum, misalnya, persepsi adanya “tebang pilih” kasus dan hukum yang lebih tajam ke bawah daripada ke atas, masih bisa kita lihat dalam praktik penegakan hukum dan masyarakat yang mencari keadilan. Para penegak hukum belum mampu menegakkan hukum secara objektif dan tanpa pandang bulu. Hukum kerap tidak berwibawa di hadapan elite politik. Apalagi, banyak pejabat publik di bidang hukum dipilih oleh DPR melalui proses fit and proper test. Kondisi ini menciptakan situasi utang budi terhadap elite politik yang telah memilihnya.

Demikian pula di bidang HAM, masih persoalan yang menjadi tantangan pemerintah, baik persoalan HAM di masa yang belum mampu dituntaskan oleh pemerintah sebelumnya, maupun kasus HAM di masa kini. Hak untuk beribadah dan pendirian tempat beribadah, misalnya, termasuk masalah HAM yang kerap muncul di masyarakat, dan hingga kini negara (aparat penegak hukum) tak berdaya menghadapi tekanan kelompok mayoritas.

Sedangkan korupsi menjadi persoalan akut yang dihadapi bangsa ini, hingga ada pandangan bahwa Indonesia tengah berada di fase darurat korupsi. Ratusan penyelenggara negara, baik menteri, kepala daerah, anggota legislatif pusat dan daerah, serta pimpinan lembaga negara, satu per satu masuk penjara karena terbukti terlibat tindak pidana rasuah ini. Bukannya berkurang, praktik korupsi seolah semakin banyak yang terbongkar akhir-akhir ini.

Penyakit korupsi tersebut dinilai tak lepas dari rezim pemilu langsung saat ini, dan banyaknya kader parpol yang duduk di pemerintahan. Pemilu langsung, membuat elite parpol dan mereka yang hendak menjadi pimpinan eksekutif tersandera oleh politik biaya tinggi. Hal itu berujung pada praktik korupsi baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, karena para elite politik yang duduk di dua lembaga itu memanfaatkan jabatannya untuk mencari dana politik.

Demikian pula praktik pemerintahan saat ini, masih belum memuaskan banyak pihak. Banyak jabatan strategis di eksekutif yang ditempati kader parpol, sehingga banyak penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik. Kondisi tersebut menunjukkan betapa banyak pejabat pemerintahan yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Mereka terjebak dengan konflik kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan politik, hingga berujung pada praktik korupsi.

Sementara itu, terorisme dan juga radikalisme masih menjadi ancaman. Keberadaan kelompok-kelompok yang mengusung agenda mengubah bentuk negara dan pemerintahan, diyakini masih ada.

Kombinasi berbagai persoalan tersebut tentu menuntut perhatian dari dua pasangan capres-cawapres yang akan berlaga. Capres dituntut tidak saja mampu memetakan persoalan, namun lebih penting dari itu, masyarakat ingin melihat konsep penyelesaiannya. Konsep dimaksud tentu tidak sekadar janji-janji bombastis, publik mengharapkan program kerja konkret dan terukur. Melalui debat, masyarakat berkesempatan menyimak dan mempelajari visi dan program kerja capres-cawapres terkait persoalan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Masyarakat harus cerdas dalam memilih. Visi, misi, dan program yang disampaikan melalui debat merupakan aspek penting untuk disimak. Namun, aspek lain yang tak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan adalah, mana capres yang lebih independen atau memiliki keleluasaan untuk mewujudkan agenda pembangunannya, dengan melihat peta koalisi pendukung dan rekam jejak masa lalu.

CLOSE