Swasembada Daging

Investor Daily Rabu, 9 Januari 2019 | 11:00 WIB

Di Indonesia, gejolak harga pangan adalah malapetaka. Harga pangan yang selangit bisa membuyarkan pencapaian-pencapaian ekonomi yang telah diraih pemerintah dengan susah payah. Harga pangan yang membubung tinggi akan menggerus daya beli masyarakat. Penduduk hampir miskin akan jatuh miskin, penduduk yang sudah miskin bakal semakin miskin.

Harga pangan memang teramat vital karena berkontribusi sekitar 50% terhadap laju inflasi dan 73,5% terhadap garis kemiskinan. Gagal menstabilkan harga pangan berarti gagal mengendalikan inflasi. Gagal mengendalikan inflasi berarti gagal menurunkan angka kemiskinan.

Tekanan inflasi akibat gejolak harga pangan juga bisa dengan mudah mengantarkan perekonomian ke rezim bunga tinggi bila Bank Indonesia (BI) meresponsnya dengan menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya, sektor riil tidak mampu berputar kencang karena terbebani bunga kredit yang mahal dari perbankan. Sektor riil yang berputar lamban tak bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Gejolak harga pangan bahkan berkorelasi langsung dengan fluktuasi nilai tukar dan cadangan devisa. Gejolak harga pangan akan mendorong impor. Hasilnya, triliun rupiah dana APBN harus digelontorkan pemerintah. Neraca perdagangan terus didera defisit. Defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) membengkak. Devisa banyak terkuras, rupiah terpuruk.

Tak mengherankan jika pemerintah memberikan perhatian seksama terhadap stabilitas harga pangan. Pemerintah selalu menjadikan harga pangan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengeluarkan kebijakan makro. Bank Indonesia (BI), sebelum menempuh kebijakan moneter, juga akan melihat inflasi pangan, terutama harga pangan yang mudah bergejolak (volatile food).

Salah satu harga pangan yang mudah bergejolak adalah daging sapi. Setiap tahun, terutama menjelang Lebaran, pemerintah selalu dibuat kalang kabut oleh kenaikan harga daging sapi. Jangan kaget bila kerap muncul kabar tak sedap bahwa harga daging sapi di dalam negeri dikendalikan mafia pangan. Gejolak harga daging sapi pula yang beberapa waktu lalu menyeret sejumlah elite politik ke hotel prodeo.

Kabar adanya mafia pangan yang mengendalikan harga daging sapi di dalam negeri bukan isapan jempol. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) beberapa waktu silam menghukum puluhan perusahaan penggemukan sapi (feedloter). Mereka terbukti melakukan praktik kartel atau persekongkolan usaha, di antaranya dengan cara menahan pasokan sapi, lewat Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo). Mereka dijatuhi denda Rp 194 juta hingga Rp 21 miliar.

Berbagai cara telah ditempuh pemerintah demi meredam gejolak harga daging sapi, dari mulai menerapkan kuota impor dan harga acuan, hingga memberlakukan tata niaga impor yang ketat, termasuk mewajibkan impor sapi indukan bagi para importir sapi bakalan. Anehnya, dalam kondisi normal saat ini, harga daging sapi segar masih di atas Rp 100 ribu per kg, lebih mahal dari harga acuan pemerintah Rp 80 ribu per kg. Memasuki siklus Lebaran mendatang, harga daging sapi kemungkinan bergolak lagi.

Adalah kabar yang menggembirakan manakala Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH Kementan) menargetkan Indonesia berswasembada sapi pada 2022 dan mengekspor sapi pada 2026. Bila berhasil berswasembada, apalagi sampai mengekspor daging sapi, risiko Indonesia untuk mengalami gejolak harga daging sapi akan berkurang. Bahkan, harga daging sapi di dalam negeri berpeluang turun.

Di luar masalah kartel yang mendistorsi pasar, gejolak harga daging sapi di dalam negeri memang tak lepas dari penawaran (supply) dan permintaan (demand). Konsumsi daging sapi nasional mencapai 660 ribu ton daging, namun baru sekitar 67%-nya yang dipenuhi dari dalam negeri. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para mafia pangan untuk memainkan harga.

Dengan alasan itu, kita mendukung berbagai program pemerintah, khususnya yang dijalankan Kementan, dalam mendongkrak populasi sapi domestik agar konsumsi daging nasional bisa dipenuhi dari dalam negeri. Indonesia punya sentra-sentra sapi potong yang sangat potensial, dari NTB, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, hingga Bali.

Demi meningkatkan populasi sapi nasional, Kementan antara lain telah menggulirkan program kombinasi sinkronisasi estrus (gertak birahi) dan inseminasi buatan atau GBIB dan Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab). Kementan juga terus menekan pemotongan sapi betina produktif, memberikan pendampingan kepada para peternak sapi di daerah, melakukan pengendalian penyakit, dan menambah sapi indukan impor.

Pada akhirnya kita harus mengatakan bahwa swasembada pangan dan harga pangan, khususnya daging sapi, tak semata bertali-temali dengan variabel-variabel ekonomi, tapi juga kepercayaan masyarakat. Sukses atau tidaknya pemerintahan saat ini turut ditentukan oleh terjaganya harga pangan. Tebal-tipisnya kepercayaan masyarakat turut ditentukan oleh berhasil atau tidaknya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.