OSO vs KPU

Suara Pembaruan Selasa, 22 Januari 2019 | 17:00 WIB

Konflik antara Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif masih berlanjut. Kedua pihak merasa berada pada posisi yang paling benar dan mendapat dukungan hukum yang kuat.

Perseteruan antara OSO dan KPU bukan sekadar konflik antara dua pihak, tetapi juga menjadi gambaran umum persoalan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Hukum dan perundang-undangan kita masih bersifat multitafsir, sehingga pihak-pihak yang bersengketa selalu merasa paling benar karena memiliki tafsir masing-masing.

Awal persoalan ini adalah pencalonan OSO sebagai caleg untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). OSO sedianya maju sebagai calon anggota DPD dari Kalimantan Barat (Kalbar). Tetapi, Komisioner KPU menolak pencalonannya itu. Mereka menganggap OSO tidak memenuhi syarat sebagai caleg DPD, karena masih menjadi pengurus partai. Hingga kini, OSO masih menjabat sebagai ketua umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

KPU berpatokan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam pandangan KPU, UU Pemilu melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. Atas dasar itu, maka KPU mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018. PKPU itu juga berdasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018. MK memutuskan bahwa caleg DPD dan anggota DPD tidak boleh menjabat posisi apa pun di partai politik (parpol).

Pasal 60 A PKPU itu menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan perseorangan peserta pemilu menjadi bakal calon anggota DPD, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi, dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten atau kota.
PKPU itu kemudian digugat OSO. Politisi yang juga pengusaha itu kemudian mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, pada 25 Oktober 2018, MA mengabulkan gugatan OSO. MA menyebutkan Pasal 60 A PKPU tentang pencalonan anggota DPD tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, MA juga menyatakan pasal itu berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017.

Atas putusan MA itu, KPU bergeming. Mereka tetap berpegang pada putusan MK. OSO pun tak mau menyerah. Dia lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta melaporkan putusan KPU itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasilnya, tiga lembaga itu memenangkan OSO dan meminta KPU untuk memasukan KPU ke dalam DCT dan surat suara peserta pemilu.
Meski PTUN, DKPP, dan Bawaslu telah meminta agar nama OSO dicantumkan pada surat suara pemilu, namun KPU tetap enggan bergeser dari sikap mereka semula. KPU memang bersedia mencantumkan nama OSO di surat suara, asalkan Ketua Umum Partai Hanura itu melepaskan jabatannya di partai. Batas waktu yang diberikan KPU adalah hari ini, Selasa (22/1).

Kemarin, Senin (21/1), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) telah menerbitkan surat eksekusi yang ditujukan kepada KPU agar segera menjalankan Putusan PTUN yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni Perkara Nomor 242/G/SP/SPPU/2018/PTUN-JKT tertanggal 14 November 2018. Putusan PTTUN menegaskan bahwa putusan PTUN atas Perkara Nomor 242/G/SP/SPPU/2018/PTUN-JKT telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan PTUN itu membatalkan dan mencabut SK KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. Majelis PTUN juga memerintahkan KPU menerbitkan SK baru dengan memasukkan nama OSO ke dalam DCT. Sesuai dengan Pasal 115 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN yang menyatakan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.

Putusan PTTUN itu memberi angin segar bagi OSO. Dia meminta KPU segera menjalankan putusan PTUN sesuai dengan perintah dan putusan PTTUN. Menurut OSO, Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun wajib menaati dan menjalankan perintah undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Kita tentu berharap agar polemik antara OSO dan KPU ini bisa segera dituntaskan agar Pemilu 2019 bisa berjalan dengan lancar. Memang tidak mudah, karena kedua pihak memiliki argumentasi hukum yang kuat. Untuk itu, kita berharap agar KPU dan OSO duduk bersama dan mencari solusi yang tepat atas persoalan ini.

Kalau pun tidak ada titik temu, KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh berhenti. Kasus OSO ini jangan sampai membuat tahapan-tahapan pemilu terhenti. Sementara dari pihak OSO, bisa melanjutkan langkah-langkah hukum, termasuk melaporkan KPU ke Bareskrim Polri. Meski demikian, kita tetap berharap kedua pihak mencapai kata sepakat.

Kasus OSO vs KPU ini merupakan cerminan dari sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia yang masih multitafsir. Banyak persoalan hukum yang menemui jalan buntu, karena pihak-pihak yang bertikai memiliki tafsiran hukum dan perundang-undangan yang dirasa paling benar.

Persoalan lain, karena Indonesia menerapkan dualisme uji materi (judicial review), yakni di MK dan MA. MK memutus uji materi UU, sementara MA memutus uji materi peraturan yang tingkatannya berada di bawah UU. Kasus OSO vs KPU merupakan contohnya nyata dampak dari dualisme judicial review ini.

Ke depan, kita berharap persoalan ini bisa dituntaskan agar kasus-kasus seperti konflik OSO dan KPU tidak terulang. Para pemangku kepentingan bisa mempertimbangkan agar seluruh uji materi peraturan perundang-undangan, yakni UU dan seluruh peraturan yang ada di bawahnya, berada satu atap, yakni di MK.