Insentif Hilirisasi Tambang

Investor Daily Rabu, 23 Januari 2019 | 11:00 WIB

Pertambangan tanpa hilirisasi tentu sangat disayangkan, bak intan yang belum diolah namun buru-buru diobral. Itulah sebabnya, hilirisasi pertambangan di Tanah Air harus segera digenjot, mulai dari subsektor batu bara hingga mineral. Dampaknya nanti luar biasa, tak hanya mengisi pundi-pundi pemasukan negara, namun juga memangkas impor, mendongkrak ekspor, menyerap tenaga kerja, hingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempercepat hilirisasi industri pertambangan, pertumbuhan ekonomi yang terperangkap di angka 5%-an dalam lima tahun terakhir bakal bisa kembali dipacu. Ya, minimal bisa tembus 7%.

Hilirisasi yang penting disegerakan, antara lain, mengolah batu bara untuk pasokan pembangkit listrik mulut tambang dan gasifikasi. Selain memangkas biaya produksi listrik di Tanah Air, pembangkit tersebut bisa menurunkan kebutuhan impor minyak untuk power plant ke depan.

Sedangkan hilirisasi batu bara dengan skema gasifikasi bisa menghasilkan synthesis gas (syngas) hingga dimethyl ether (DME). Produk tersebut bisa menyubstitusi liquified petroleum gas (LPG/elpiji) rumah tangga, yang tinggi ketergantungan impornya. Penggunaannya bisa menekan impor LPG yang saat ini mencapai 73% dari total konsumsi di Indonesia. Selain itu, harga yang dinikmati konsumen di Nusantara tentunya bisa lebih murah, karena tidak ada lagi ongkos transportasi dari luar negeri.

Mengingat kebutuhan untuk substitusi BBM pembangkit PLN dan LPG itu besar, tentunya peningkatan permintaan batu bara di dalam negeri akan membantu menjaga harga di pasar ekspor. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia.

Devisa yang dihasilkan komoditas tersebut juga terbesar di sektor ekspor nonmigas RI. Batu bara yang dikeruk dari perut bumi Pertiwi tak hanya diekspor ke negara berkembang seperti RRT dan India, namun juga negara maju seperti Jepang dan negara-negara di Eropa.

Untuk mempercepat hilirisasi, pemerintah perlu segera memberikan insentif yang menarik, plus turun tangan menghilangkan hambatan yang mengadang. Salah satu masalah yang masih mengganjal adalah belum jelasnya regulasi fiskal. Aturan seperti perpajakan dan royalti belum sepenuhnya mengatur secara jelas produk hilir batu bara.

Royalti contohnya, dikenakan bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dengan besaran yang bervariasi, tergantung dari tingkat kalori. Ini ada yang kena 3%, 5%, dan 7%, dengan semakin tinggi kalori maka semakin besar royalti yang dikenakan. Sementara itu, bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dikenakan tarif royalti flat, sebesar 13,5%. Belum jelas pula apakah pungutan royalti akan dikenakan di awal atau akhir produk hilirisasi.

Untuk itu, pemerintah harus mengubah ketentuan royalti yang signifikan mendorong investasi di hilir. Ini misalnya pungutan royalti tambang diambilnya di hulu, bukan di hilir. Artinya, royalti hanya dipungut dari perusahaan eksplorasi pertambangan tanpa pengolahan.

Selain itu, perlu ada road map (peta jalan) hilirisasi batu bara, termasuk dengan memetakan peningkatan nilai yang diperlukan, tingkat cadangan batu bara, serta insentif yang dibutuhkan. Ini mengingat hilirisasi batu bara banyak macamnya, ada gasifikasi, likuifaksi, ataupun upgrading.

Selain itu, sinergi yang saling menguntungkan perlu dijalin lebih luas antara BUMN, swasta, hingga badan usaha milik daerah (BUMD). Model yang saat ini dirancang oleh BUMN untuk hilirisasi bisa dikembangkan lebih luas, agar bisa menarik investasi lebih banyak, menggerakkan ekonomi, dan memperkuat dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

Salah satu proyek peningkatan nilai tambah yang tengah dirancang BUMN adalah mengubah batu bara menjadi DME atau bahan baku pengganti LPG. Proyek ini digarap oleh perusahaan pelat merah PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero) bersama Air Products and Chemicals Inc, yang diproyeksikan beroperasi komersial mulai 2021.

Dalam model ini, Bukit Asam bakal menjadi supplier sekaligus investor, Pertamina sebagai offtaker (pembeli siaga) dan investor, sedangkan Air Products menjadi investor dan pemilik teknologi. Proyek gasifikasi batu bara tersebut bisa menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun, dengan kebutuhan batu bara 9,2 juta ton per tahun.

Sementara itu, di subsektor tambang mineral, sebanyak 27 fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) telah beroperasi, dengan investasi sekitar US$ 20 miliar. Kewajiban pembangunan smelter itu diamanatkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang melarang perusahaan tambang melakukan ekspor mineral mentah. Hanya saja, pasar mineral dunia lagi lesu.

Di subsektor mineral ini, pemerintah juga perlu memberi insentif yang dibutuhkan agar industri smelter yang padat modal bisa survive. Saat ini, mayoritas smelter yang beroperasi di Tanah Air mengolah nikel, padahal harga di pasar dunia masih anjlok di sekitar US$ 11.500/ton, sehingga jika pun untung sangat tipis. Namun, kelesuan bisnis smelter ini tak berlaku bagi mereka yang langsung melanjutkan hingga produk stainless steel, karena harganya masih tinggi. Oleh karena itu, bagi investor mau mengolah sampai menghasilkan produk baja tahan karat tersebut, royaltinya perlu dibebaskan.

Dengan segera mempercepat hilirisasi, defisit neraca perdagangan yang kini membengkak akibat tingginya impor migas nantinya bisa ditekan. Ini penting untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan kita yang makin melebar, membantu stabilisasi rupiah, dan memacu pertumbuhan ekonomi.