Dilema BBM

Investor Daily Kamis, 24 Januari 2019 | 10:00 WIB

Minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi "duri dalam daging" bagi perekonomian Indonesia. Hampir setiap tahun, ekonomi domestik diharu biru persoalan minyak dan BBM. Perekonomian nasional langsung "batuk-batuk" saat harga minyak mentah naik terlampau tajam. Pun saat harga minyak turun drastis.

Harga minyak yang naik terlalu tinggi di atas asumsi APBN akan membuat subsidi BBM membengkak –meski di sisi lain penerimaan negara juga bertambah. Kenaikan harga minyak mentah yang ekstrem bahkan bisa membuat APBN jebol bila pemerintah berkukuh tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di dalam negeri.

Kenaikan harga minyak juga akan memicu kenaikan harga BBM nonsubsidi, yang akhirnya mendorong inflasi. Apalagi bila harga minyak yang tinggi turut memukul industri berbasis minyak bumi dan derivatifnya. Malah, kenaikan harga minyak bisa menyebabkan industri berorientasi ekspor limbung akibat naiknya ongkos kapal. Terlebih jika kenaikan harga minyak diikuti impor minyak dan BBM dalam volume besar, serta menggerus nilai tukar rupiah.

Tapi penurunan harga minyak yang drastis pun bisa menjadi sumber masalah di dalam negeri. Harga minyak yang rendah akan menyeret turun harga komoditas, seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara. Padahal, CPO dan batu bara merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, devisa, maupun penerimaan negara.

Lebih dari itu, penurunan harga minyak mentah yang terlampau curam bakal meningkatkan konsumsi BBM di dalam negeri. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling boros mengonsumsi BBM. Harga BBM yang murah akan membuat masyarakat kian semena-mena memakai BBM.

Dengan harga saat ini yang terbilang mahal saja –harga premium (bersubsidi) Rp 6.550-6.450 per liter dan nonsubsidi Rp 7.650-12.000- konsumsi BBM terus meningkat. Dalam dua tahun terakhir, konsumsi BBM mencapai 75-77,5 juta kilo liter (kl) per tahun, dibanding empat tahun sebelumnya 71-74 juta kl. Konsumsi BBM naik terus sejalan dengan bertumbuhnya jumlah kendaraan bermotor di dalam negeri yang setiap tahun mencapai 7-11%.

Akibat meningkatnya konsumsi BBM di dalam negeri, impor minyak dan BBM praktis meningkat. Pada 2018, nilai impor migas mencapai US$ 29,80 miliar, terdiri atas minyak mentah US$ 9,16 miliar dan hasil minyak (BBM) US$ 17,58 miliar. Impor migas naik 22,6% dibanding 2017, dengan kenaikan impor minyak mentah dan BBM masing-masing sebesar 30% dan 21%. Gara-gara itu pula nilai tukar rupiah tahun lalu terus melemah terhadap dolar AS.

Selain akibat konsumsi yang terus meningkat, impor minyak mentah dan BBM terjadi akibat rendahnya produksi minyak nasional (lifting). Selama dua dekade terakhir, lifting minyak menurun. Dalam APBN 2018, lifting minyak dipatok 800 ribu barel per hari (bph), namun realisasinya diperkirakan hanya 772 ribu bph yang merupakan lifting terendah dalam tujuh tahun terakhir. Produksi sebanyak itu tak mampu mencukupi kebutuhan nasional yang mencapai 1,3 juta bph.

Produksi minyak nasional menurun bukan tanpa sebab. Kecuali cadangan minyak di perut bumi Ibu Pertiwi makin berkurang, Indonesia sepertinya kedodoran teknologi di sektor hulu. Metode optimasi cadangan minyak (enhanced oil recovery/EOR) yang semula digadang-gadang bakal meningkatkan lifting, terbukti kurang efektif. Tak seperti di negara-negara lain, EOR konon tak cocok diterapkan di Indonesia. Itu artinya, Indonesia perlu teknologi dan strategi lain yang lebih aplikabel.

Di bidang pengolahan, Indonesia juga masih tertinggal. Negeri ini tak punya jumlah kilang yang cukup untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM. Negeri ini hanya punya tujuh kilang minyak (enam milik Pertamina dan satu milik swasta) berkapasitas total 1,07 juta bph dengan utilisasi sekitar 80%. Persoalan tak berhenti pada minimnya jumlah kilang, tapi juga uzurnya kilang-kilang tersebut.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan lifting minyak dengan berbagai cara, di antaranya mengubah skema cost recovery (biaya yang dapat dikembalikan) menjadi gross split (bagi hasil kotor) dalam kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) migas. Juga dengan mempercepat pembangunan kilang-kilang baru seraya memberikan insentif pajak kepada investor yang membangun kilang minyak di dalam negeri.

Namun, terus terang, kita pesimistis upaya-upaya itu akan membuahkan hasil yang optimal jika tidak diikuti langkah-langkah komprehensif. Bukan apa-apa, jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat, sebaliknya cadangan minyak bumi terus menurun. Defisit minyak, lambat atau cepat, pasti terjadi. Pada tahun 2000, misalnya, cadangan minyak terbukti Indonesia sekitar 5,12 miliar barel, tapi pada 2017 tinggal tersisa 3,17 miliar barel.

Karena itu, kita meminta pemerintah tidak hanya berupaya secara parsial mengurusi minyak dan gas (migas). Perlu langkah-langkah nyata pemerintah untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan, mendorong penggunaan transportasi massal, membatasi jumlah kendaraan bermotor ber-BBM, atau menggalakkan penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik dan nonfosil.

Itu sebabnya, kita mendorong agar dalam Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas/revisi UU Migas) yang bakal digodok pemerintah dan DPR, kemandirian dan ketahanan energi nasional betul-betul ditekankan bukan hanya pada sektor migas, tapi juga nonmigas. Indonesia adalah negeri berlimpah sumber energi. Sumber energi apa saja –selain migas-- ada di bumi Nusantara, dari mulai batu bara, panas bumi, mikro hidro, energi angin, energi laut, energi matahari, bioenergi, biomassa, sampai energi nuklir. Tak semua negara memiliki sumber energi sekomplit Indonesia.

Tapi, rupanya, bagi bangsa Indonesia, kekayaan sumber energi masih paradoks. Bangsa ini ibarat ayam yang sedang sekarat di lumbung padi. Sumber energi yang berlimpah-ruah tak memberikan nilai tambah yang berarti bagi negeri ini. Buktinya, dari tahun ke tahun, paradoks minyak tetap terjadi. Dari masa ke masa, dilema BBM terus berlangsung. Dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain, ketahanan energi nasional masih sebatas jargon.