Tata Ulang Anggaran Pendidikan

Suara Pembaruan Jumat, 25 Januari 2019 | 17:00 WIB

Hingga kini Indonesia masih tergolong sebagai negara dengan tingkat pendidikan rendah. Dari data The Program for International Student Assessment (PISA) yang dilakukan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di 70 negara pada 2015-2016, Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara berperingkat pendidikan rendah. PISA membagi 70 negara ke dalam tiga kelompok berdasarkan rata-rata skor kemampuan siswa berusia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca, yakni lebih dari 500, antara 450 sampai 500, dan di bawah 450. Rata-rata skor Indonesia 395,3 dan berada di peringkat 62 dari 70 negara. Bandingkan dengan Vietnam yang berada di peringkat 22 dengan skor 502,3 dan Singapura yang menempati peringkat pertama dengan skor 551,7.

Gambaran tersebut menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan pendidikan nasional, terutama menyangkut anggaran. Pada periode kedua masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah mengklaim telah mengalokasikan 20% APBN untuk anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Pada tahun anggaran 2009, pemerintah mengalokasikan Rp 224 triliun untuk anggaran pendidikan dan terus meningkat hingga tahun 2018 yang mencapai sekitar Rp 440 triliun.

Sejak lama kita telah mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan dan efektivitas penggunaannya. Pasalnya, dari total anggaran pendidikan dalam APBN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maksimal hanya mengelola 10%, sisanya tersebar di kementerian lain dan juga ditransfer ke daerah. Data APBN 2018 menunjukkan alokasi anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 440,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemdikbud--yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar dan menengah--hanya mengelola sekitar 9,1% atau Rp 40 triliun. Anggaran yang dikelola Kemdikbud justru lebih kecil dibanding Kementerian Agama, yang antara lain mengurus pendidikan di madrasah, mengelola anggaran Rp 52,7 triliun dan juga Kemristekdikti yang menangani pendidikan tinggi diberi anggaran Rp 40,4 triliun.

Hal tersebut kontras dengan tanggung jawab secara umum di bidang pendidikan. Kemdikbud selalu dituding dan menjadi sasaran kritik terkait kualitas pendidikan yang rendah. Sebaliknya, Kementerian Agama dan Kemristekdikti sangat jarang menjadi sasaran tembak.

Oleh karena itu, kita mendorong pemerintah menata ulang alokasi anggaran pendidikan dengan memberi porsi yang lebih besar kepada Kemdikbud. Pasalnya, Kemdikbud memiliki tanggung jawab paling besar dalam pembangunan pendidikan nasional.

Selain itu, kita mendesak pemerintah untuk mematuhi amanat UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).” Namun, kenyataan saat ini menunjukkan anggaran pendidikan Rp 440 triliun itu sudah termasuk gaji pendidik yang masuk dalam komponen dana alokasi umum (DAU) Rp 153,1 triliun dan tunjangan profesi guru Rp 53,9 triliun yang ditransfer ke daerah.

Sejalan dengan itu, kita juga meminta pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru. Kunci peningkatan kualitas manusia Indonesia ada di tangan para guru, terutama yang mendidik siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kita tak memungkiri kesejahteraan sebagian guru sudah memadai, tetapi tak sedikit yang masih harus mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di luar profesinya.

Saat ini masih ada guru honorer yang menerima upah di bawah Rp 1 juta, bahkan ada yang kurang dari Rp 500.000 sebulan. Upah sebesar itu lebih rendah dibanding upah buruh pabrik yang kini mendapat upah minimum sekitar Rp 1,5 juta sebulan.

Apabila pemerintah serius meningkatkan kualitas manusia Indonesia seperti yang berulang kali disampaikan Presiden Joko Widodo, gurulah yang harus diperhatikan. Peningkatan kualitas manusia Indonesia harus dimulai dari bidang pendidikan dan guru menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, kesejahteraan guru wajib diprioritaskan. Ke depan, tidak boleh ada lagi guru yang mendapat upah di bawah Rp 1 juta sebulan. Upah guru harus lebih tinggi dari upah buruh pabrik, minimal 1,5 kali sampai 2 kali lipat upah minimum di provinsi dan kabupaten/kota. Kemampuan para guru hendaknya terus diasah melalui pelatihan, sehingga di masa mendatang Indonesia bisa naik kelas ke kelompok negara-negara dengan rata-rata skor bidang pendidikan di atas 450.