Peluang di Tengah Pelemahan Global

Investor Daily Jumat, 25 Januari 2019 | 11:00 WIB

Perekonomian dunia tahun ini diprediksi tidak sebagus tahun lalu. Bank Dunia (World Bank) dan International Monetary Fund (IMF) punya pandangan sama. Mereka sama-sama memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun ini sedikit lebih rendah dari tahun lalu. Kondisi perekonomian di negara-negara maju dan negara-negara berkembang pun tak jauh beda.

Dalam laporan bertajuk Global Economic Prospects: Darkening Skies, Bank Dunia melaporkan prospek ekonomi global tahun ini lebih suram. Secara keseluruhan, pertumbuhan global yang semula diproyeksikan 3% direvisi ke bawah menjadi 2,9% pada 2019 dan 2,8% pada 2020-2021.

Sementara itu, IMF memangkas proyeksi ekonomi global dari sebelumnya 3,7% menjadi 3,5% pada 2019. Namun pada 2020 perekonomian global diproyeksi mulai membaik dan bisa mencapai 3,6%. Artinya, ekonomi dunia akan tumbuh lebih lambat dari yang diharapkan, setelah dua tahun sebelumnya ada ekspansi yang kuat.
IMF juga memproyeksi turun pertumbuhan ekonomi negara maju menjadi 2% pada 2019 dan 1,7% pada 2020. Sedangkan untuk negara berkembang, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5% pada 2019, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 4,7%. Sedangkan untuk 2020, perekonomian di negara berkembang diproyeksi membaik jadi 4,9%.

Menurut laporan IMF, perekonomian global masih tertekan oleh pengaruh masalah yang terjadi di negara berkembang seperti Turki dan Argentina. IMF juga menyebutkan ketegangan dagang antara dua negara raksasa, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dinilai masih penuh ketidakpastian yang memberi efek perlambatan ekonomi global.

Sementara itu, perlambatan ekonomi Tiongkok dan kemungkinan “No Deal” Brexit juga dianggap menjadi faktor risiko terhadap proyeksi IMF tersebut. Ini artinya, global masih dibayang-bayangi pelemahan prospek lebih lanjut. Adapun “No Deal” Brexit merujuk pada kemungkinan Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan apapun tentang hubungan di masa depan.

Tahun lalu, ekonomi Negeri Tirai Bambu tumbuh 6,6% tahun lalu, terendah dalam 28 tahun. Hal itu seiring lemahnya investasi, meredupnya kepercayaan konsumen, dan tekanan perang dagang dengan AS. Pemerintah Tiongkok diyakini banyak pihak akan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang dibutuhkan untuk memacu perekonomiannya.

Pelemahan ekonomi dunia akan memberi dampak negatif bagi Indonesia. Yang perlu diwaspadai yakni melemahnya permintaan komoditas, terutama dari Tiongkok, yang menjadi pasar ekspor minyak sawit dan batu bara Indonesia. Kemudian, kemungkinan arus keluar dana asing dari pasar keuangan ke aset yang dinilai aman dan perlambatan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Tapi di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok akan mengundang respons dari pemerintahnya dalam bentuk kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar. Bersamaan dengan kebijakan longgar di AS dan Eropa, respons kebijakan tersebut akan berdampak positif mendorong aliran modal ke pasar keuangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dana asing yang masuk akan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Derasnya aliran dana asing bisa dilihat di pasar saham. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Kamis (24/1) kemarin ditutup menguat 15,49 poin atau 0,24% menjadi 6.466,66 dipicu aksi beli investor asing dan penguatan rupiah. Investor asing kembali mencatatkan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 158,83 miliar. Dengan tambahan dana asing itu, hingga kemarin atau year to date (ytd), investor asing telah membukukan pembelian bersih sebanyak Rp 10,98 triliun.

Sementara itu, melemahnya perekonomian AS membuat bank sentral negeri adi daya itu atau The Fed kemungkinan hanya dua kali menaikkan bunga acuan. Tahun lalu, The Fed menaikkan suku bunga hingga empat kali untuk menyeimbangkan pertumbuhan Negeri Paman Sam itu.

Mengacu pada proyeksi kebijakan The Fed itu, kalangan ekonom memperkirakan Bank Indonesia (BI) pun tidak lagi agresif. Suku bunga BI tahun ini diperkirakan lebih stabil. Tahun lalu, BI menaikkan suku bunga acuan sebanyak enam kali hingga 175 basis poin (bps) ke posisi 6% sebagai respons atas kebijakan moneter The Fed.

Meski perekonomian global dibayangi pelemahan dan sejumlah risiko, kalangan ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa berada di kisaran 5,0% hingga 5,1%. Sementara target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% tahun ini bisa dicapai dengan memacu konsumsi, investasi, dan ekspor. Kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah harus diarahkan untuk mendorong sektor swasta berekspansi.

Iklim investasi harus makin kondusif bagi pelaku usaha agar mereka mau berinvestasi. Pemerintah harus lebih serius lagi memperbaiki iklim investasi agar investor asing merealisasikan rencana investasinya. Peraturan yang tumpang tindih harus segera dibenahi, jumlah perizinan harus dipangkas, dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar investor tidak ragu menanamkan modalnya. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang efisien akan semakin menekan biaya logistik sehingga dunia usaha kita bisa bersaing di kancah global.

Pemerintah juga bisa memberikan insentif kepada sejumlah sektor usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor tersebut di antaranya pariwisata dan perdagangan elektronik (e-commerce) yang makin berkembang. Gaya hidup kaum milenial yang menyukai plesiran dan kuliner menjadi peluang untuk menggenjot sektor pariwisata lokal. Sementara e-commerce dapat diandalkan untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sedangkan untuk menggenjot ekspor, upaya pemerintah harus lebih keras lagi. Pelemahan ekonomi dunia telah memukul nilai ekspor Indonesia akibat penurunan harga dua komoditas andalan, minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara. Tahun lalu, neraca dagang Indonesia mencatatkan defisit terparah gara-gara ekspor hanya tumbuh 6,65% sementara impornya tumbuh 20,15%. Padahal, pada tahun 2017 ekspor Indonesia mampu tumbuh 17,14.

Pemerintah harus meningkatkan ekspor nonmigas. Salah satunya melalui promosi komoditas andalan Indonesia di luar negeri. Dalam konteks ini, para duta besar Indonesia harus mampu melakukan diplomasi ekonomi agar produk Indonesia terhindar dari hambatan tarif dan nontarif akibat kampanye negatif di beberapa negara.