Suara Pembaruan 32 Tahun

Suara Pembaruan Senin, 4 Februari 2019 | 17:00 WIB

Sudah 32 tahun Harian Umum Suara Pembaruan (SP) mengabdi negeri ini. Kami menggunakan kata "pengabdian” karena media cetak ini selalu menjadi yang terdepan mengangkat isu besar tentang masa depan bangsa dan negara. SP selalu hadir dan terlibat langsung dalam wacana besar tentang solusi mengatasi persoalan yang membelit bangsa dan negara.

Selama tiga dekade lebih, SP ikut aktif sebagai agent of change. Mulai dari peran aktif mengoreksi pemerintahan Orde Baru, ikut memimpin reformasi, dan mengawal pelaksanaan reformasi.

Hari-hari ini, SP mencermati dengan seksama sejumlah isu besar yang sangat menentukan nasib negara bangsa ini. Pertanyaan yang selalu bergelayut dalam benak kami adalah, apakah negara bangsa ini mampu menggapai cita-cita proklamasi pada tahun 2045, saat Indonesia merasakan 100 tahun kemerdekaan.

Jika cita-cita proklamasi belum bisa terwujud tahun 2045, apakah pembangunan sudah tepat arah membawa negara bangsa ini menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila? Tidakkah perkembangan Indonesia justru masih jauh bahkan kian jauh dari cita-cita proklamasi? Jika memang demikian, mampukah dalam 26 tahun ke depan, perkembangan Indonesia menjadi lebih baik? Ataukah Indonesia justru berkembang menjadi fail state, negara gagal, sebagaimana dikhawatirkan sejumlah kalangan?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan ini, kita perlu memotret dengan akurat kondisi saat ini. Negeri ini sudah 73 tahun merdeka dan pada 17 Augustus tahun ini merayakan HUT kemerdekaan ke-74. Sudah banyak kemajuan yang dicapai negara bangsa ini. Tapi, kondisi riil di sejumlah bidang menunjukkan keprihatinan yang bila tidak diatasi bakal menimbulkan masalah besar yang mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa dan Indonesia sebagai sebuah negara.

Masalah paling menonjol adalah kesadaran berbangsa. Sejumlah survei menunjukkan, kesadaran berbangsa sebagian warga Indonesia menurun. Indikasi yang cukup jelas adalah tergerusnya toleransi. Masyarakat Indonesia semakin tidak toleran dan ini disebabkan oleh pendidikan di rumah, masyarakat, dan sekolah. Anak-anak mendapatkan asupan ajaran intoleransi dari lingkungannya.

Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada kuartal ketiga 2018 menunjukkan, mayoritas guru beragama Islam di Indonesia intoleran. Sebanyak 63% guru yang disurvei memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. Di berbagai kesempatan, kita bisa mendengar aneka ujaran intoleran.

Intoleransi adalah cikal bakal radikalisme, dan radikalisme terbukti menjadi penyebab aksi terorisme yang selama ini, secara sporadis, terjadi di Tanah Air. Terorisme, yang disebabkan oleh radikalisme ideologi, menjadi salah satu ancaman terbesar bangsa ini pada masa akan datang. Upaya mengatasi aksi terorisme harus mulai dari upaya sistematis deradikalisasi di keluarga dan lembaga pendidikan.

Intoleransi di Tanah Air tidak boleh dipandang remeh karena sudah menjadi gerakan. Ada sejumlah organisasi massa yang mengempanyekan intoleransi. Dikhawatirkan, intoleransi menjadi perjuangan partai politik (parpol) tertentu. Negara wajib membersihkan ormas dan parpol dari anasir intoleransi. Karena intoleransi tidak saja membahayakan kehidupan berbangsa dan negara, melainkan menghancurkan NKRI.

Di bidang ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin absolut masih 26 juta atau 9,7% dari total penduduk. Jika garis kemiskinan yang di bawah satu dolar AS itu diangkat, jumlah penduduk miskin absolut bisa menembus 100 juta jiwa.

Penganggur terbuka masih 7 juta orang atau 5,3% dari angkatan kerja yang berjumlah 131 juta. Sekitar 70% penduduk yang bekerja berada di sektor informal. Sekitar 41% pekerja maksimal berpendidikan SD, dan lebih dari 60% pekerja Indonesia maksimal berpendidikan SLTP. Ada kesenjangan yang cukup lebar antara pendidikan dan lapangan pekerjaan. Sekitar 800.000 atau 14% lebih angkatan kerja pendidikan SMK masuk kategori penganggur terbuka.

Meski ada peningkatan pendapatan, tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia tergolong cukup tinggi seperti terlihat dari rasio gini per September 2018 yang masih 0,391. Sekitar 46% PDB dikuasai oleh 20% penduduk dengan pendapatan terbatas, sedang 40% berpendapatan paling bawah hanya menguasai 18% PDB.

Sudah lima tahun, laju pertumbuhan Indonesia hanya sekitar 5%, dan PDB per kapita Indonesia terseok di US$ 4.000. Jika dalam beberapa tahun ke depan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak segera naik di atas 6%, Indonesia bakal terkena middle income trap atau perangkap kelas menengah. Indonesia bahkan bisa terperosok menjadi negara berpendapatan rendah.

Dengan kondisi seperti ini, Indonesia menyongsong era bonus demografi tahun 2030-2040. Pada dekade itu, penduduk Indonesia usia produktif, 15 hingga 64 tahun, akan mencapai 68-71% dari total penduduk. Saat ini, penduduk usia produktif sekitar 64%. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 265 juta jiwa, penduduk usia produktif sekitar 167 juta. Dalam 11-21 tahun akan datang, jumlah usia produktif akan mencapai 210 juta hingga 250 juta orang. Ini bukan angka kecil, apalagi dunia sedang menghadapi era digital yang mengambil alih tenaga kerja manusia.

Kondisi inilah yang harus dipahami dan disadari oleh elite bangsa ini, yakni mereka yang berada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Para elite bangsa ini harus membuktikan bahwa mereka menyadari tantangan masa depan dengan segera merespons keadaan dengan jitu. Selain membuat Visi Indonesia 2045 yang dilengkapi dengan blueprint dan rencana aksi yang jelas, para elite bangsa ini harus segera menghentikan penularan intoleransi, berhenti korupsi, dan merekrut para aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara berdasarkan meritokrasi.

Negara bangsa ini dibentuk karena kesamaan nasib. Seluruh masyarakat Hindia Belanda 74 tahun silam merasa senasib-sepenanggungan sebagai manusia terjajah. Para pejuang kemerdekaan tak pernah bertanya kepada sesamanya, apa suku, ras, agama, dan golonganmu. Siapa yang melawan penjajah, dialah sesama warga bangsa.

Sebagai koran umum, SP selalu mempertanyakan kesungguhan penyelenggara negara membawa warga bangsa ini mencapai masyarakat adil dan makmur. Sesuai peran pers nasional, SP selalu memposisikan diri sebagai watchdog, “anjing penjaga”, yang senantiasa menggonggong kalau perjalanan warga bangsa ini keluar dari rel konstitusi dan Pancasila.

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself,” demikian Leo Tolstoy, sastrawan besar Rusia. SP berusaha mengawal perubahan negara bangsa ini. Tapi, sebagai media massa, SP pun berubah sesuai tuntutan zaman. Saat pembaca beralih dari cetak ke digital, SP pun beralih dari cetak ke digital. Saat ini, para pembaca bisa mengakses SP lewat e-paper Suara Pembaruan.

Kami yakin, pers akan tetap dibutuhkan. Yang berubah hanya platform. Era digital dengan penggunaan media sosial yang menyuburkan hoax. Dalam konteks ini, e-paper SP hadir memberikan berita faktual dan berbagai informasi yang bermanfaat bagi kemajuan Indonesia: membuka mata masyarakat akan tantangan di era digital, mendorong para penyelenggara negara fokus pada tanggung jawabnya dalam membawa warga bangsa ini mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, serta mengawal konstitusi. SP akan berusaha tetap relevan, memenuhi kebutuhan masyarakat pembaca, selamanya.