Kampanye Ofensif

Suara Pembaruan Rabu, 6 Februari 2019 | 17:00 WIB

Masa kampanye yang tinggal sekitar dua bulan lagi sepertinya akan ramai dengan aksi saling serang dari dua kubu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pasalnya, setelah berbulan-bulan bertahan dengan menepis berbagai isu miring yang ditujukan kepadanya, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) mulai menerapkan strategi kampanye menyerang (ofensif).

Strategi kampanye ofensif bukan sebuah larangan asalkan materi yang disampaikan sesuai fakta dan bisa menambah wawasan masyarakat dalam menentukan pilihan mereka nanti. Kampanye ofensif juga harus dilakukan secara hati-hati dan terukur agar tidak menjadi bumerang bagi pihak yang melakukan strategi itu.

Saat menghadiri peringatan hari lahir Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di rumah mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Akbar Tanjung, di Jakarta, Selasa (5/2) malam, Jokowi mengakui kalau saat ini dirinya mulai menerapkan strategi kampanye ofensif. Menurut Jokowi, kampanye memang harus ofensif dan dirinya tidak bisa diam saja seperti yang terjadi selama ini.

Pernyataan itu dilontarkan Jokowi menanggapi kritikan sebagian masyarakat yang melihat akhir-akhir ini dia sangat ofensif dan menyerang dalam kampanye. Padahal, selama ini masyarakat melihat Jokowi sangat tenang dan membiarkan serangan kubu lawan, meski banyak yang kasar dan tidak mengandung kebenaran.

Pada acara yang sama, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi, yang disebut sebagai kampanye ofensif, dilakukan dengan sangat terukur. Jokowi sudah sangat tahu bahwa yang disampaikannya itu telah memperhitungkan secara matang, terutama mengenai kebenaran dan pengaruhnya.

Gaya kampanye Jokowi belakangan ini yang cenderung menyerang memang cukup mengagetkan publik. Selama ini Jokowi terkesan tidak bereaksi banyak atas berbagai serangan yang dilontarkan terhadap dirinya, seperti isu bahwa dirinya anggota organisasi komunis (PKI), kriminalisasi ulama, hingga keislamannya yang diragukan. Dalam berbagai kesempatan, semua serangan itu ditanggapi Jokowi dengan santai.

Namun, sejak debat pertama pemilihan presiden (pilpres) pada 17 Januari lalu, serangan Jokowi mulai tampak. Ketika itu dia bertanya kepada lawannya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto soal banyaknya calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Beberapa pekan setelah debat perdana itu, Jokowi kembali melakukan serangan terkait dugaan penggunaan konsultan asing di kubu Prabowo.

Kubu lawan menyebutkan bahwa strategi ofensif itu dilakukan karena Jokowi panik. Mereka menyebut bahwa kepanikan terjadi karena elektabilitas Jokowi hampir dilewati Prabowo. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Erick Thohir membantah bahwa strategi ofensif dilakukan karena Jokowi panik dan dikaitkan dengan selisih elektabilitas yang kian menipis.

Fakta yang ada, kata Erick, berdasarkan hasil riset lembaga survei resmi, independen, dan diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU), selisih suara kedua pasangan masih sekitar 20%. Hanya ada dua lembaga survei yang menyatakan selisihnya sudah menipis, yakni lembaga Media Survei Nasional (Median) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). Erick pun mengingatkan rekam jejak dua lembaga survei itu, terutama pada Pilpres 2014, yang sangat berbeda dengan hasil penghitungan resmi KPU.

Erick menegaskan bahwa yang dilakukan Jokowi bukan sekadar menyerang, tetapi menyampaikan data dan fakta yang sebenarnya. Strategi ofensif Jokowi juga dilakukan dengan hitung-hitungan yang cermat. Sehingga, dia yakin bahwa strategi ofensif itu tidak akan menjadi bumerang bagi Jokowi-Ma’ruf.

Bagi kita, strategi ofensif yang dilakukan kandidat pilpres, termasuk Jokowi, selama masa kampanye tidak salah. Namun, kita berharap agar serangan yang dilakukan masing-masing kubu capres terhadap lawan tetap berdasarkan fakta dan data yang benar. Serangan jangan sekadar untuk menarik simpati dan memainkan emosi pemilih dengan mengabaikan kebenaran.

Kita berharap agar dua kubu capres-cawapres tetap mengedepankan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih. Jangan sampai berbagai cara yang dilakukan kandidat dan tim suksesnya, termasuk dengan menerapkan strategi kampanye ofensif, justru merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai strategi ofensif yang tidak berdasarkan data dan fakta yang benar malah memecah belah rakyat.

Kubu capres-cawapres harus paham bahwa menyerang lawan politik dengan kabar bohong dan data-data palsu, termasuk dengan menggunakan isu SARA, tidak lagi efektif untuk mengubah pandangan pemilih. Justru, cara-cara seperti itu akan menjadi bumerang bagi kandidat.

Kita yakin, kedua kubu capres-cawapres tahu bahwa masyarakat pemilih di Indonesia sudah semakin cerdas. Masing-masing kubu harus memahami bahwa olok-olok maupun disinformasi memang berhasil menciptakan sensasi politik, tetapi gagal menghasilkan lonjakan elektabilitas dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Untuk itu, kita mendorong agar capres, cawapres, dan tim sukses mereka lebih banyak mengembangkan kampanye yang bersifat konstruktif serta tidak memecah-belah masyarakat.