Pemotor Masuk Tol

Suara Pembaruan Sabtu, 2 Februari 2019 | 16:00 WIB

Wacana pengendara sepeda motor diizinkan menggunakan jalan tol menyulut pro dan kontra. Kalangan yang mendukung wacana ini melihat dari aspek keadilan sesama pembayar pajak dan sesama pengguna jalan, serta aspek legal yang memungkinkannya. Sedangkan, mereka yang menolak lebih menekankan pada aspek keselamatan.

Adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo yang kembali melontarkan wacana tersebut. Menurutnya, sebagai sesama pembayar pajak, pesepeda motor sewajarnya memiliki hak yang sama dengan pengendara mobil untuk melintasi jalan tol. Selama ini, hanya pengguna kendaraan beroda empat atau lebih yang diberi “hak istimewa” oleh negara untuk menikmati jalan tol.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol, ada ketentuan yang memungkinkan sepeda motor menggunakan jalan tol. Ketentuan dimaksud adalah Pasal 38 ayat (1a) yang menyatakan,“Pada jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.”

Ketentuan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa salah satu asas yang harus diperhatikan dalam pengelolaan jalan adalah asas keadilan dan kebersamaan. Jalan, termasuk jalan tol, harus mengakomodasi dan melayani semua kepentingan masyarakat.

Dalam diktum penjelasan PP 44/2009 tersebut, ditekankan pula bahwa kendaraan bermotor roda dua merupakan moda transportasi dengan populasi cukup besar, sehingga perlu diberi kemudahan dalam menggunakan infrastruktur jalan, termasuk jalan tol. Pemberian kemudahan dimaksud dengan tetap memperhitungkan aspek keselamatan dan pengguna jalan.

Dengan demikian, wacana agar sepeda motor diizinkan melintasi jalan tol sangat dimungkinkan lantaran pemerintah telah menyediakan payung hukumnya. Apalagi, sudah ada dua ruas tol di mana pengendara motor diizinkan melintasinya, yakni di Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura, serta jalan tol Mandara di Bali.

Selain itu, tidak sedikit negara yang juga menerapkan hal yang sama. Di negeri jiran Malaysia dan mayoritas negara di Eropa, sudah menjadi pemandangan sehari-hari pemotor melintas di jalan tol. Di negara-negara itu, pemerintah menerapkan syarat tertentu, misalnya, hanya motor dengan kapasitas mesin di atas 150 cc yang diizinkan. Bahkan ada yang mensyaratkan hanya motor minimal 500 cc yang bisa melintasinya.

Di sisi lain, beberapa negara masih melarang motor masuk jalan tol. Negara dimaksud antara lain Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Sama seperti di Indonesia, aspek keselamatan menjadi pertimbangan larangan tersebut.

Adanya aturan yang menjadi payung agar sepeda motor diizinkan melintasi jalan tol belumlah cukup. Sebab, ada hal lain yang lebih penting, yakni kajian teknis yang harus dipertimbangkan secara saksama sebelum wacana itu diwujudkan.

Persyaratan teknis yang diatur dalam PP 44/2009, yakni pengadaan jalur khusus sepeda motor di jalan tol, perlu dikaji lebih cermat. Secara teknis, kehadiran jalur khusus dimaksud, yang dipastikan ada di lajur paling kiri, akan mengurangi lebar jalan tol yang sudah terbangun. Jalur khusus pemotor harus disadari berpotensi mengganggu keberadaan bahu jalan yang selama ini diperuntukkan bagi pengendara mobil untuk berhenti dalam keadaan darurat.

Selain itu, adanya jalur motor dipastikan memotong jalur keluar tol, demikian pula sebaliknya. Pada saat terjadi kemacetan di akses keluar tol, adanya jalur yang saling memotong tersebut berpotensi melahirkan kesemrawutan lalu lintas di jalan tol.

Perlu diperhatikan, ruas tol di Jembatan Suramadu dan tol Mandara Bali tidak hanya memiliki akses keluar tunggal. Dengan demikian, tidak ada risiko saling memotong jalur antara mobil dan sepeda motor. Kondisi khas inilah yang membuat dua ruas tol itu memungkinkan untuk dibuat jalur khusus pemotor. Berbeda dengan ruas tol di wilayah lain, yang memiliki banyak akses keluar, sehingga risiko semacam itu harus dikaji secara mendalam.

Selain aspek teknis tersebut, perilaku pemotor di Tanah Air juga harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini menyangkut kesiapan mereka apabila pemerintah memutuskan akan mengizinkan mereka melintasi jalan tol.
Kita menyadari, kedisiplinan dan ketaatan pesepeda motor terhadap aturan berlalu lintas masih rendah. Kondisi ini yang turut memberi andil sehingga 70% dari jumlah kecelakaan lalu lintas berikut korbannya berasal dari pesepeda motor.

Pengguna jalan tol dituntut untuk berdisiplin. Sebab, jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, yang memungkinkan penggunanya memacu kendaraan lebih cepat dibandingkan saat di jalan arteri atau nontol. Sikap tidak disiplin tentu akan membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Aspek ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi sebelum sepeda motor diizinkan melintasi jalan tol. Sebab, berbicara tentang hak menggunakan jalan tol tidak semata soal keadilan dan kesetaraan sebagai sesama pembayar pajak. Elemen keselamatan adalah yang paling utama, yang hanya bisa diwujudkan jika ada kedisiplinan dan ketaatan pada aturan, serta etika dan tanggung jawab saat berlalu lintas.