Mengejar Harta Koruptor

Suara Pembaruan Kamis, 7 Februari 2019 | 17:00 WIB

Komitmen negara tidak memberikan toleransi sedikit pun pada para koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri disampaikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 November 2018.
Pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, Jokowi kala itu menegaskan komitmennya bakal mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsi di luar negeri.

Tepat tiga bulan kemudian, yakni 4 Februari 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menandatangani perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Kita mengapresiasi perjanjian MLA ini. Pertama, langkah ini merupakan bukti konsistensi pemerintah memerangi tindak pidana korupsi, khusus pencucian uang maupun penggelapan pajak. Dilihat dari perjalanan, MLA tidak sekali jadi. Proses penandatanganan juga merupakan upaya tak putus dari pemerintah. Setelah melalui dua kali putaran perundingan, yakni di Bali pada 2015 dan di Bern, Swiss, pada 2017, MLA akhirnya ditandatangani.

Konsistensi pemerintah juga dapat dilihat dari upaya berkesinambungan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam bertukar informasi guna pelacakan kasus kejahatan. MLA RI-Swiss ini adalah kerja sama yang ke-10 pemerintah RI dengan kawasan lain. Sebelumnya sudah ditandatangani MLA dengan Asean, Australia, Hong Kong, RRT, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran. Kesepakatan-kesepakatan itu memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan tindak kejahatan korupsi, utamanya makin mempersempit para pelaku yang gemar menyembunyikan asetnya di luar negeri.

Kedua, MLA memudahkan aparat hukum kita menangani kejahatan korupsi transnasional agar aset hasil kejahatan pelaku bisa terlacak. Harapannya aset negara bisa kembali. Apalagi perjanjian ini menganut prinsip retroaktif atau memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

Kita berharap bahwa perjanjian semacam MLA tidak sekadar menjadi simbol atau monumen melainkan benar-benar efektif sebagai sebuah perangkat untuk memberantas korupsi, mengejar koruptor sekaligus mengembalikan aset negara. Untuk itu, MLA dengan sejumlah kawasan perlu ditindaklanjuti dengan upaya meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum.

Kemampuan aparat ini kita soroti mengingat pengalaman selama ini tidak semua aparat penegak hukum bisa mengoptimalkan perangkat hukum yang sudah ada. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah pekerjaan yang tidak mudah. Proses pengumpulan alat bukti dan merangkaikan fakta hukum pada tingkat penyidikan tidak sesederhana perkara kriminal biasa. Dibutuhkan penyidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang mumpuni dalam menjerat pelaku TPPU. Aparat yang menangani bukan hanya harus paham mengenai aturan atau UU melainkan juga menguasai pengetahuan terhadap teknologi informasi, sistem keuangan, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, bahkan hukum internasional. Penyidik harus mampu menemukan dan merangkai alat bukti yang diperoleh, serta melakukan analisis hukum secara tajam sehingga hasil penyidikan yang optimal untuk diajukan ke persidangan.

Kita masih ingat pada 2016 ketika Bambang Brodjonegoro yang ketika itu menjabat menteri keuangan mengklaim sudah punya data mengenai rekening orang Indonesia di luar negeri. Katika itu ia berharap, dengan skema pengampunan pajak, rekening tersebut bisa kembali ke Indonesia, atau paling tidak di-declare secara tegas. Bambang mengaku sudah mengidentifikasi baik bank maupun rekening. Di salah satu negara ada rekening lebih dari 6.000 warga negara Indonesia.

Kebijakan pengampunan pajak pada 2016 dan 2017 telah “membersihkan” rekening-rekening gemuk yang diparkir di luar negeri. Ketika rekening sudah dideklarasikan maka rekening tersebut otomatis bersih. Namun demikian bukan berarti MLA menjadi sia-sia. Dengan perjanjian timbal balik informasi rekening perbankan maka dimungkinkan alur rekening yang belum diikutkan dalam program tax amnesty maupun dideklarasikan, atau dipindah ke perusahaan yang bisa menyamarkan kepemilikannya melalui perusahaan cangkang (shell corporation), dapat diusut. Syaratnya adalah Indonesia memiliki perjanjian pertukaran informasi rekening dengan negara bersangkutan. Bila hal ini terwujud maka kejahatan-kejahatan terkait perbankan di masa lalu dapat dibuka.