Peran Pers di Era Digital

Suara Pembaruan Jumat, 8 Februari 2019 | 17:00 WIB

Di tengah maraknya berita hoax dan perkembangan bisnis berbasis digital, insan pers merayakan Hari Pers Nasional (HPN), 9 Februari 2019, yang dipusatkan di Surabaya. Menghadapi kondisi ini, pertanyaan penting yang mencuat adalah, pertama, masihkah pers diperlukan? Kedua, mampukah pers memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis digital?

Terhadap pertanyaan pertama, hanya ada satu jawaban: pers tetap diperlukan, bahkan semakin diperlukan. Era digital memungkinkan berita hoax menyebar dengan cepat dalam hitungan detik. Penggunaan media sosial (medsos) yang kian merata juga memungkinkan berita hoax menjadi masif. Berita hoax dan berita faktual menyebar bersama-sama, bercampur-aduk bagai deru bercampur debu. Masyarakat pembaca sulit membedakan berita bohong dan berita yang didukung fakta.

Banyak cara melawan berita hoax. Tapi, satu hal yang pasti adalah pentingnya kehadiran berita yang benar, dan di sinilah pers berperan. Berita hoax harus dilawan dengan berita yang benar. Kalau ada berita yang dinilai hoax, maka perlu ada berita yang benar sebagai rujukan masyarakat.

Tanpa ada berita yang benar sebagai rujukan, masyarakat akan terperangkap dalam informasi yang salah. Berita hoax akan efektif sebagai instrumen pihak tertentu untuk merusak suasana damai jika tidak dilawan dengan berita yang benar. Di sinilah pentingnya kehadiran pers. Pers Indonesia dilindungi UU karena memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi masa depan bangsa.

Pada Pasal 3 UU 40/1999 tentang Pers, ditegaskan fungsi pers, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di negara demokrasi seperti Indonesia, pers menjadi kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers menjadi watchdog atau penjaga kepentingan rakyat, pengawal konstitusi, dan arah kehidupan bangsa.

Sesuai fungsinya, pers wajib menyampaikan informasi yang benar, yang mendidik, dan yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers tidak sekadar mencari keuntungan, melainkan memiliki misi khusus untuk mencerdaskan rakyat dan membawa bangsa ini ke level yang lebih tinggi sesuai nilai Pancasila dan amanat konstitusi.

Pada Pasal 5 UU Pers, ditekankan sejumlah peran pers nasional. Pertama, memenuhi hak rakyat untuk mengetahui atau right to know. Tentu, hak rakyat untuk mengetahui informasi yang benar.

Kedua, menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, HAM, dan menghormati kebhinekaan. Saat hoax membolak-balikkan fakta dan memicu intoleransi, pers harus lebih aktif menjaga pluralitas.

Ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Ketika hoax menyebar, pers wajib mengembangkan berita yang tepat, akurat, dan benar.

Keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan memanfaatkan instrumen digital, pers dituntut cepat menyampaikan berita yang benar sebagai koreksi atas berita hoax.

Kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers adalah voice of voiceless, Suara dari mereka yang tidak mampu menyampaikan aspirasi, baik karena tidak memiliki akses kepada penguasa maupun karena kemiskinan. Pers biasanya membela yang lemah. Tapi, kesalahan dari pihak mana pun, termasuk kaum lemah dan terpinggirkan, tetap harus dikoreksi pers.

Untuk mendapatkan berita yang benar, Kode Etik Jurnalistik menegaskan, pers wajib melakukan verifikasi dan check and recheck. Setiap berita harus faktual dan jelas narasumbernya. Pers wajib membuat berita berimbang, yang tidak mencampuradukkan opini dan fakta.

Peranan pers tak bisa diambil alih oleh medsos. Selama manusia membutuhkan informasi, pers dibutuhkan. Yang berubah bukan fungsi dan peran pers, melainkan platform. Media cetak boleh menciut dan bakal hilang. Radio dan televisi juga mulai kurang diminati. Namun, masyarakat bisa mengakses berita yang benar sebagai rujukan lewat media online, lengkap dengan foto dan video.

Dengan kemajuan teknologi, berita kini lebih banyak diakses lewat smartphone. Untuk menjalankan fungsi dan perannya, pers menyesuaikan diri dengan mengembangkan media online. Berita berstandar jurnalistik yang benar disebarkan lewat medsos. Sukses pers kini terletak pada kemampuan memanfaatkan medsos dengan optimal.

Dengan cara ini, pers mampu melawan hoax. Tapi, efektivitasnya juga terletak pada kesadaran masyarakat akan fungsi dan peran pers. Masyarakat jangan mudah percaya pada informasi yang disebarkan oleh media yang tidak jelas. Setiap informasi yang diperoleh lewat medsos harus diuji dengan berita dari media yang sudah dikenal reputasinya. Dewan Pers kini terus melakukan verifikasi media online yang terus bermunculan.

HPN 2019 memilih tema “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”. Sebagai agen pembangunan, pers wajib ikut mendorong kemajuan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang saat ini mencapai 64 juta. Dari jumlah itu, sekitar 4,9 juta sudah mengembangkan e-commerce atau berdagang lewat online.

UMKM berkontribusi sekitar 57% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagian besar pelaku UMKM bergerak di bidang perdagangan. Data menunjukkan, sekitar 93% produk yang dijual secara online adalah produk impor. Adalah peran pers untuk mendorong pemerintah membuka akses internet hingga ke seluruh pelosok Tanah Air dan membuat regulasi yang tepat agar bisnis online lebih banyak menjual produk dalam negeri.

Dengan berperan aktif melawan hoax dan mendorong kemajuan bisnis UMKM berbasis digital, pers nasional ikut memberikan kontribusi riil kepada bangsa dan negara. Dirgahayu Pers Indonesia!