Kampanye Hitam Koyak Kohesi Kebangsaan

Suara Pembaruan Selasa, 26 Februari 2019 | 17:00 WIB

Pilpres 2019 boleh dikata merupakan kontestasi politik yang paling tidak bermutu dalam sejarah pemilihan presiden secara langsung sejak 2004. Kampanye pilpres yang dimulai 23 September 2018, dibanjiri pesan-pesan kebohongan (hoax), kampanye hitam, fitnah, dan provokasi. Sebaliknya, visi, misi, dan program kerja dua pasangan capres-cawapres nyaris tak terdengar.

Kubu pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sama-sama terjebak dengan pola kampanye yang remeh-temeh. Mereka gagal memanfaatkan masa kampanye yang relatif lama ini, untuk menyosialisasikan hal-hal substansial yang edukatif sehingga menjadi landasan rasional bagi publik untuk menentukan pilihannya di bilik suara pada 17 April mendatang.

Hal menonjol yang kerap dijadikan bahan kampanye adalah sisi kelemahan lawan politik. Kondisi ini memaksa masing-masing kubu hanya mencari celah kesalahan demi kesalahan yang dilakukan sang lawan. Alhasil laporan dugaan pelanggaran yang dilayangkan ke pihak berwajib, baik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Polri, marak dilakukan.

Sungguh ironis menyaksikan pilpres secara langsung yang akan digelar untuk keempat kalinya justru membuat masyarakat semakin tidak dewasa dan tidak rasional dalam berpolitik. Hal ini harus diakui dipicu oleh ulah segelintir elite politik yang seolah menghalalkan segala cara untuk memenangi kontestasi pilpres.

Baru pada Pilpres 2019, persoalan ibadah seseorang menjadi pergunjingan publik. Di mana lokasi seorang capres salat Jumat, misalnya, dijadikan isu politik. Demikian pula isu usang yang mempertanyakan keislaman seorang capres, dan sangkut pautnya dengan partai terlarang, masih saja disuarakan. Doa-doa politik pun semakin marak disuarakan.

Pilihan dalam pilpres mendatang seolah menjadi parameter apakah seseorang akan masuk surga atau neraka. Urusan dunia dan akhirat dicampuradukkan dalam satu agenda politik. Padahal, dua pasangan capres-cawapres yang berlaga bukanlah malaikat. Mereka hanyalah putra-putra bangsa yang dianggap terbaik, yang memiliki kecakapan dan kapasitas untuk menjadi pemimpin negeri ini lima tahun ke depan. Sebagai manusia biasa, kelemahan tetap melekat dalam diri para capres-cawapres.

Inilah salah satu ironi terbesar dalam pesta demokrasi tahun ini. Isu agama begitu kental menyeruak ke ruang publik.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi mengancam kohesi kebangsaan. Digunakannya kampanye hitam dengan mengangkat isu-isu agama dan primordial sejak Pilpres 2014, dan kembali diresonansi pilpres kali ini, jika dibiarkan berlarut-larut akan mengoyak rajutan kebinekaan. Hasil survei yang dilakukan Pollmark mengkonfirmasi kekhawatiran tersebut. Survei Pollmark mendapati 4,3% responden mengaku hubungan pertemanannya rusak karena Pilpres 2014. Temuan lain, 5,7% responden mengalami keretakan hubungan sosial sebagai dampak Pilgub DKI Jakarta 2017. Temuan tersebut didapat dari survei yang melibatkan sekitar 66.000 responden dalam kurun Januari hingga Juni 2018.

Menilik dari persentasenya, memang tergolong kecil. Namun, jika dibiarkan potensi hancurnya kohesi sosial dalam masyarakat akibat sebaran hoax dalam momentum-momentum politik, dikhawatirkan membesar. Inilah yang harus kita cegah bersama. Jangan sampai gara-gara kontestasi lima tahunan, integrasi nasional yang telah terbangun selama ini hancur. Semua pihak sudah saatnya menyadari potensi konflik dari munculnya kampanye hitam.

Masyarakat mudah tersulut emosinya lantaran menerima pesan berantai melalui media sosial, apalagi jika pesan-pesan itu bernada sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kondisi ini dimungkinkan lantaran keunggulan medsos yang sifatnya sangat personal dan real time. Dua sifat khas medsos yang tak dimiliki media informasi lainnya, mampu menggerakkan massa secara masif dalam tempo singkat, karena tidak ada lagi hambatan ruang dan waktu.

Oleh karenanya, kemajuan teknologi informasi berupa medsos, kini menjelma menjadi dapur konflik sosial jika dimanfaatkan untuk kampanye hitam berupa informasi-informasi hoax, fitnah, dan ujaran kebencian yang bernada provokatif. Gejala destruktif ini harus diakhiri. Elite politik juga harus memberi teladan, bahwa di balik kontestasi politik, mereka masih memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan.