Mengantisipasi Pemilu Rumit

Suara Pembaruan Rabu, 27 Februari 2019 | 17:00 WIB

Proses penghitungan suara Pemilu 2019 berpotensi melebihi waktu yang telah ditentukan oleh UU, yakni selesai pada hari yang sama pada hari pencoblosan, Rabu, 17 April 2019. Persoalan lain yang berpotensi muncul adalah kekurangan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) akibat banyaknya pemilih pindahan (daftar pemilih tambahan/DPTb) serta rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang waktunya melebih amanat UU Pemilu, yakni selama tiga pekan. Persoalan krusial ini harus segera diantisipasi dan dicari jalan keluarnya agar tidak terjadi pada pemilu yang rumit tahun ini.

Indonesia telah mengadakan 11 kali pemilu legislatif sejak berdiri. Di mulai pada 1955, pemilu diselenggarakan tujuh kali di masa Orde Baru dan tiga kali di Masa Reformasi. Tiga kali pemilihan presiden secara langsung sejak 2004, dan ribuan kali pemilihan umum kepala daerah.

Pencoblosan 17 April mendatang adalah pemilu paling rumit sedunia. Predikat yang pernah dilontarkan Wapres Jusuf Kalla itu tidak mengada-ada. Berbeda dengan sebelumnya, tahun ini pemilu presiden digelar serentak dengan pemilu legislatif.

Akan ada lima kertas suara dengan ukuran dan warna berbeda di tangan para pemilih. Tua-muda, miskin-kaya, dan berbagai latar belakang pendidikan dari si pemilih, mereka akan menerima surat suara dengan warna abu-abu untuk pemilihan presiden-wapres, kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru untuk DPRD Provinsi, dan hijau untuk DPRD kota/kabupaten. Setelah dicoblos kelima surat syarat tadi dimasukkan ke dalam lima kotak suara berbeda di tiap TPS.

Proses pencoblosan di TPS dan penghitungan suara tentu memakan waktu. Peluang kesalahan pencoblosan atau penghitungan tentu juga lebih besar. Dari pemilu kali ini nantinya akan diperoleh satu pasangan presiden-wapres, 575 kursi di DPR, dan 19.817 kursi DPRD.

Pada proses penghitungan suara itulah muncul kekhawatiran akan adanya pelanggaran UU lantaran waktu penghitungan melebihi ketentuan UU. Pasal 383 Ayat (1) UU No 7/2017 tentang Pemilu menyatakan, Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. Pasal 383 Ayat (2) menyebut, Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Kita yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) jauh-jauh hari sudah memikirkannya serta menuangkannya dalam peraturan KPU. Simulasi pungut hitung di TPS telah dilakukan KPU. Meski demikian kemungkinan molornya penghitungan suara tetap harus diantisipasi. KPU bisa mengusulkan satu regulasi tambahan mengenai situasi tertentu atau darurat sejauh tidak menabrak regulasi yang sudah ada.

Sedangkan masalah jumlah pemilih yang berpindah yang ada dalam DPTb lebih dari 200.000 orang atau sekitar 1% dari jumlah pemilih. KPU perlu mengantisipasi ketersediaan kertas suara cadangan. Jangan sampai terjadi kekurangan kertas suara sehingga pemilih DPTb tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Pada perjalanan penyelenggaraan pemilu sampai saat ini, berbagai kemungkinan yang belum terpikirkan sebelumnya sebaiknya dijadikan evaluasi agar di kemudian hari tidak ada pelanggaran aturan karena keterbatasan manusiawi yang luput diperhitungkan.

Salah satu jalan keluar adalah mengecek dan memetakan secara detail wilayah mana saja memiliki jumlah pemilih banyak dan kemungkinan mendapatkan penambahan pemilih sehingga waktu penghitungannya bakal molor

Sosialisasi dan pelatihan tata cara pemungutan dan penghitungan suara juga bisa menjadi solusi praktis di lapangan. Meski pemilih di setiap TPS dibatasi sampai 300 orang, namun ada saja kemungkinan protes dari masing-masing calon sehingga memperlambat penghitungan suara.

Langkah lain adalah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kita yakin MK akan dapat mengeluarkan putusan yang jauh dari kepentingan politik mereka yang tengah bertanding. Selain itu pelaksanaan pemilu tinggal dua bulan. Jalur melalui peninjauan kembali oleh MK bakal lebih cepat ketimbang meminta pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Yang terakhir ini tidak menjadi pilihan supaya menghindari tudingan bahwa kepentingan politik terselubung petahana.