Air untuk Rakyat

Suara Pembaruan Sabtu, 2 Maret 2019 | 16:00 WIB

Swastanisasi pengelolaan dan layanan air bersih di DKI Jakarta menuai persoalan. Selama dua dekade, pengelolaan air bersih oleh dua perusahaan swasta belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga Ibu Kota. Alih-alih menguntungkan, kontrak dengan swasta tersebut justru merugikan Pemprov DKI Jakarta.

Kondisi itulah yang mendorong Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih dari dua mitra swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Pengambilalihan secara perdata tersebut akan mengakhiri kontrak yang seharusnya baru berakhir 2023.

Alasan mendasar pengambilalihan karena selama 20 tahun, cakupan layanan air bersih oleh dua perusahaan asing itu baru mencapai 59,4%, hanya meningkat 15% dibandingkan cakupan layanan pada 1998 yang baru 44,5%. Catatan kinerja tersebut membuat Pemprov menilai mustahil kedua perusahaan itu mampu memenuhi target cakupan 82% di akhir masa kontrak pada 2023.

Di samping minimnya cakupan layanan, alasan lain adalah hak eksklusif yang diberikan kepada Aetra dan Palyja dinilai menghambat perluasan layanan. Sebab, setiap investasi yang hendak dilakukan pemerintah untuk meningkatkan layanan, harus disetujui keduanya. Klausul itu pernah digunakan untuk menolak rencana Pemprov DKI menginvestasikan Rp 1,2 triliun melalui penyertaan modal daerah (PMD) guna menambah jaringan beberapa waktu silam. Dampaknya, cakupan layanan tak kunjung meningkat.

Hal lain yang dianggap merugikan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberi jaminan keuntungan 22% kepada kedua investor swasta itu setiap tahun, walaupun target tak tercapai. Klausul inilah yang paling merugikan, karena meskipun Aetra dan Palyja wanprestasi, mereka tetap menerima keuntungan.

Dari uraian tersebut, kita sepakat dengan kebijakan Gubernur Anies untuk merenegosiasi kontrak untuk dapat mengambil alih pengelolaan air bersih dari Aetra dan Palyja. Sebab, fakta tak terbantahkan bahwa kontrak tersebut hanya menguntungkan swasta secara sepihak. Adanya kontrak tersebut mengakibatkan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kendali atas kewajiban menyediakan air bersih bagi warga.

Langkah tersebut sejatinya sejalan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 2017, yang mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Tolak Swastanisasi Air. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Aetra dan Palyja merugikan Pemprov dan warga DKI Jakarta.

Keputusan itu juga sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air adalah hak dasar bagi manusia, sehingga negara wajib menyediakannya dalam jumlah mencukupi dan kualitas yang layak.

Kewajiban pemeritah semua negara untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga telah menjadi perhatian dunia sejak lama. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1966 telah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR), yang merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia PBB. Pemerintah telah meratifikasi kovenan itu melalui UU 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Ada dua pasal dalam kovenan tersebut yang terkait dengan penyediaan air bersih, yakni negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus-menerus, serta mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Untuk itu, negara wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk mewujudkan pengakuan tersebut. Selain itu, dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG's) yang juga diprakarsai PBB, salah satu klausulnya adalah komitmen negara-negara untuk mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Di Indonesia, kewajiban penyediaan air bersih itu juga dituangkan dalam sejumkah aturan perundangan, di antaranya UU 11/1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah (PP) 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Esensi dari dua aturan itu adalah menjamin hak warga untuk menikmati layanan air bersih.

Dengan mengambil alih pengusahaan dan pengelolaan air bersih dari swasta, tentu diharapkan Pemprov DKI Jakarta mampu memberi akses air bersih bagi seluruh warga. Selain itu, harapan terbesar dengan pengelolaan di tangan pemerintah, penentuan tarif tidak lagi memberatkan warga, karena merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat.