Spartan Memerangi Narkoba

Suara Pembaruan Jumat, 1 Maret 2019 | 17:00 WIB

Persentase prevalensi kasus yang terus menurun tidak boleh mengendorkan pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba). Perang terhadap penyalahgunaan narkoba harus konsisten dan spartan. Hal ini tidak boleh ditawar mengingat penyalahgunaan narkoba memiliki dampak paling merugikan dibanding dua kejahatan luar biasa lainnya, korupsi dan terorisme.

Korupsi jelas merugikan keuangan negara. Pada skala lebih besar bisa mengganggu laju pembangunan. Bahkan korupsi yang berkelindan dengan kepentingan politik kekuasaan akan merusak sistem ideal yang diterapkan dalam birokrasi pemerintahan.

Tindak pidana terorisme tidak hanya merenggut korban jiwa melainkan juga menimbulkan guncangan psikis bagi para korban dan keluarganya. Teror juga ditujukan untuk menebar ketakutan dan rasa tidak aman sehingga mengganggu kehidupan berbangsa. Berdasarkan pengalaman bangsa ini, ideologi teroris ingin menghapus dasar negara, bahkan mendirikan negara bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahaya narkoba mencakup dan melebihi aspek-aspek bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dan terorisme. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, kerugian negara yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba mencapai Rp 72 triliun per tahun, lebih dua kali lipat dari kerugian akibat tindak korupsi yang “hanya” Rp 31 triliun per tahun. Jumlah kerugian akibat narkoba diperkirakan meningkat hingga hampir dua kali lipat pada 2022, yakni diperkirakan Rp 152 triliun. Kerugian ekonomi dari tindak pidana terorisme tentu lebih kecil dari kedua kejahatan sebelumnya.

Bila korupsi bisa merusak sistem ideal dalam ketatanegaraan, narkoba tak kalah berbahaya merusak setiap orang, termasuk politikus maupun birokrat. Saat ini narkoba sudah menjerat semua kalangan baik polisi, TNI, PNS, jaksa, pengacara, hakim, pejabat negara, kepala daerah, dan juga anggota legislatif.

Meski mereka rata-rata tertangkap sebagai pemakai, bukan bandar, fenomena meruyaknya narkoba ini tidak bisa dianggap enteng. Para bandar akan dengan mudah mengatur atau mengendalikan para pecandu yang memiliki posisi dan profesi beragam tersebut. Bukan tidak mungkin bandar narkoba akan dapat mengatur arah kebijakan lembaga atau institusi resmi setelah para pejabatnya tercekoki narkoba sehingga bagai boneka. Bisa dibayangkan bila para pejabat penegak hukum telah dikuasai alias diatur sindikat narkoba.

Dari hitungan korban jiwa, daya rusak narkoba mencapai 30-40 orang/hari di Indonesia, sedangkan korban jiwa akibat terorisme 80 orang/hari di seluruh dunia.

Dampak mengerikan narkoba itu hanya sekilas terlintas. Yang ada dalam benak masyarakat soal narkoba lebih banyak adalah gambaran orang teler atau ketagihan. Tak banyak orang yang bisa merasakan betapa berat dan getirnya memiliki anggota keluarga yang terpapar narkoba, kecuali keluarga korban. Karena itulah tidak ada jalan lain selain terus menggelorakan perang terhadap narkoba. Upaya pencegahan, pemberantasan atau penindakan, dan rehabilitasi korban perlu terus digencarkan.

Salah satu upaya pencegahan adalah proses sosialisasi bahaya narkoba, utamanya melalui media sosial (medsos). Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna medsos tertinggi di dunia. Sekitar 150 juta atau 56% penduduk Indonesia menggunakan medsos. BNN perlu menyosialisasikan bahaya narkoba melalui medsos, selain menggunakan media arus utama. Caranya adalah memiliki tim medsos yang kuat untuk menyebarluaskan berbagai hal positif. Pengguna medsos tertinggi di Indonesia berusia ada pada rentang usia 13 - 34 tahun. Oleh karena itu, konten yang ditawarkan untuk menyosialisasikan bahaya narkotika lewat medsos adalah testimoni bahaya narkoba dari orang-orang dan sosok terkenal.

Dari sisi penindakan, kita selalu mendorong agar aturan hukum terus diperbarui untuk dilengkapi. Membanjirnya narkoba jenis baru harus diantisipasi. UU Kesehatan tidak boleh tertinggal. Berbarengan dengan kelengkapan aturan, sinergi antarlembaga yang menangani pemberantasan narkoba serta batas kewenangan masing-masing harus rapi diatur. BNN dan Polri sebagai garda terdepan pemberantasan narkoba harus bisa bersinergi dengan Ditjen Bea Cukai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) maupun Kementerian Kesehatan (Kemkes).

Tak kalah penting adalah hukuman tegas pada para gembong narkoba, apalagi bagi narapidana yang tetap menjalankan bisnisnya di balik jeruji penjara. Para penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara narkoba harus dipastikan steril terhadap suap oleh para bandar. Berbagai upaya yang tercakup dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus konsisten dan spartan dilakukan.