Utamakan Meritokrasi

Suara Pembaruan Kamis, 28 Februari 2019 | 18:00 WIB

Pejabat publik yang kompeten niscaya akan membawa kemaslahatan bagi rakyat. Sebaliknya, pejabat yang dipilih dan diangkat dengan modus kolusi dan nepotisme. serta tidak mengindahkan meritokrasi, tak akan bekerja buat kepentingan rakyat.

Hal itulah yang ingin kita sampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang baru saja merotasi 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sebagian pejabat itu mengalami penurunan jabatan alias demosi.

Mengutip pernyataan Anies Baswedan, setidaknya ada dua alasan yang membuat dirinya melakukan demosi. Pertama, program kegiatan strategis daerah (KSD) yang tidak tercapai dan kedua, serapan anggaran yang tidak sesuai target. Selain itu ada persoalan pungutan liar (pungli), terutama yang melibatkan camat dan lurah.

Tak hanya itu, Anies pun mengaku telah memanggil sejumlah pejabat dalam ruangan tertutup untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan mereka terkait rotasi tersebut. Keputusan melakukan rotasi pejabat tidak dilakukan tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses pengawasan selama satu tahun.

Bertolak dari pernyataan tersebut, kita perlu berbaik sangka bahwa rotasi terhadap 1.125 pejabat di DKI Jakarta memang merupakan upaya penyegaran organisasi sekaligus langkah awal untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam melayani rakyat. Suara-suara miring tentang rotasi yang bertujuan menyingkirkan pejabat pro mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dan Djarot Saiful Hidayat, untuk sementara bisa kita abaikan, sambil melihat kinerja pejabat-pejabat baru selama enam bulan ke depan. Anies pun berjanji mengevaluasi kinerja para pejabat baru dalam kurun waktu tersebut.

Pemprov DKI Jakarta--seperti halnya organisasi lainnya--memang perlu melakukan rotasi pejabat terutama untuk memperbaiki dan meningkat kinerja. Hanya saja, proses rotasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Khusus pejabat yang mengalami demosi, perlu dijelaskan secara detail alasannya dan pejabat bersangkutan wajib diberi kesempatan untuk membela diri. Kita tidak ingin demosi pejabat menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Kita juga ingin mengingatkan Gubernur Anies Baswedan terkait polemik dengan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) pada pertengahan tahun lalu. Setelah Anies Baswedan mencopot sejumlah pejabat pada Juni dan Juli 2018, termasuk lima wali kota, KASN merekomendasikan agar para pejabat tersebut dikembalikan ke posisinya. Hingga saat ini, sebagian rekomendasi tak dijalankan Anies Baswedan dan kasus tersebut masih menggantung.

Oleh karena itu, dalam kasus rotasi 1.125 pejabat, Anies Baswedan perlu menyampaikan secara lebih terperinci tentang alasannya melakukan demosi, sekaligus mempromosikan pejabat tertentu. Anies harus bisa meyakinkan publik bahwa tindakannya murni untuk menyegarkan organisasi, sekaligus meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN), bukan didasarkan like and dislike, apalagi balas budi politik terkait Pilgub DKI Jakarta pada 2017.

Sejalan dengan itu, kita ingin memberikan dua catatan terkait proses pergantian pejabat dan juga upaya meningkatkan kinerja Pemprov DKI Jakarta. Pertama, rapor pejabat. Sebagai mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, Anies tentu paham betul dengan keberadaan rapor yang dijadikan alat untuk menentukan siswa naik kelas atau tidak.

Anies bisa menerapkan hal serupa di Pemprov DKI Jakarta dengan menugaskan Badan Kepegawaian Daerah menilai kinerja semua pejabat berdasarkan KSD yang ingin dicapai. Rapor serupa juga bisa dibuat untuk semua aparatur sipil negara (ASN). Apabila ada penurunan kinerja atau target yang tak tercapai, pejabat bersangkutan diberi peringatan atau teguran agar diperbaiki. Pejabat yang tidak mampu memperbaiki kinerjanya pantas mendapat demosi. Dengan rapor tersebut tidak perlu ada lagi kasak-kusuk atau gugatan saat terjadi pergantian pejabat.

Kedua, lelang jabatan. Model lelang jabatan sangat terkenal pada kepemimpinan BTP. Setiap ASN diberi kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu. Semua proses dilakukan secara transparan, sehingga hanya ASN berintegritas dan kapabel yang bisa menduduki jabatan tertentu. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan kenaikan remunerasi dan juga aturan untuk meminimalisasi perilaku koruptif.

Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), lelang jabatan juga bisa diikuti calon yang bukan pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan ini merupakan perwujudan meritokrasi, sehingga hanya calon berintegritas dan kapabel yang bisa menjadi pejabat.