Gas Satu Harga

Investor Daily Jumat, 1 Maret 2019 | 11:00 WIB

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menerapkan sistem penjualan gas satu harga untuk industri, baik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Kawasan Industri (KI). Permintaan itu dilatari asas keadilan, menyusul diberlakukannya penyeragaman harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif tenaga listrik (TTL) di seluruh daerah.

Tuntutan dunia usaha tentang gas satu harga tersebut wajar, meski implementasinya tidak akan mudah. Hal itu akan terbentur pada kondisi di lapangan, terutama terkait jaringan infrastruktur gas yang belum memadai.
Ketimpangan jaringan infrastruktur gas membuat harga gas antardaerah pun tidak seragam. Sebagai gambaran, harga gas industri yang berlaku di Jawa Timur saat ini rata-rata sekitar US$ 8,03 per million British thermal unit (mmbtu), di Jawa Barat mencapai US$ 9,15 per mmbtu, dan di Sumatera Utara sekitar US$ 9,8 per mmbtu.

Selain harga yang timpang antardaerah, industri selama ini juga mengeluhkan tingginya harga gas. Indonesia yang kaya akan cadangan gas justru menerapkan harga lebih tinggi dibanding negara tetangga. Malaysia, misalnya, harga gas untuk industri rata-rata hanya US$ 6 per mmbtu.

Tingginya harga gas membuat industri kita kehilangan daya saing. Bahkan banyak industri yang terpaksa gulung tikar gara-gara harga gas yang tinggi, seperti industri keramik dan industri kaca. Padahal industri nasional masih harus dihadapkan pada banyak persoalan, mulai dari tingginya biaya tenaga kerja, banyaknya pungutan tidak resmi, mahalnya harga bahan baku, hingga serbuan produk impor yang mengancam eksistensi mereka.

Padahal pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan penurunan harga gas. Pemerintah juga sudah memiliki seperangkat aturan yang menggiring agar harga gas bisa lebih murah lewat Paket Kebijakan Ekonomi jilid II yang terbit pada Oktober 2015, yang kemudian diterjemahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016.

Kenyataannya, saat ini baru belasan perusahaan yang menikmati harga gas sekitar US$ 6 per mmbtu. Industri lain masih dikenai harga gas di atas US$ 9 per mmbtu. Saat ini puluhan industri sedang menanti penurunan harga gas, yang diajukan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kita tidak tahu apa yang membuat harga gas sulit turun. Namun berdasarkan fakta di lapangan, ada sejumlah faktor yang membuat harga gas mahal. Di antaranya adalah panjangnya rantai distribusi, tingginya toll fee, dan terlalu tingginya margin yang dinikmati oleh produsen atau perusahaan distribusi gas.

Tingginya harga gas juga dipengaruhi oleh belum tersambungnya seluruh jaringan gas yang selama ini terpencar-pencar. Di Jawa saja, belum semuanya tersambung, misalnya masih ada beberapa blank spot di wilayah distribusi Semarang-Cirebon. Kondisi itu membuat Jawa Barat yang kelebihan pasokan gas tidak bisa didistribusikan ke Jawa Timur yang cenderung kekurangan gas.

Selain itu, terbentuknya holding perusahaan migas dengan PT Pertamina sebagai induk, diharapkan dapat mendorong penurunan harga gas. Pemerintah baru saja merampungkan pembentukan holding migas. Dalam hal ini, anak usaha Pertamina, yakni Pertagas yang selama ini memiliki lini bisnis distribusi gas, diakuisisi oleh PT PGN Tbk yang bisnis intinya juga distribusi gas.

Pembentukan holding memiliki misi terjadinya peningkatan efisiensi dalam hal biaya operasi dan investasi karena tidak ada lagi tumpang tindih dalam pengembangan infrastruktur. Holding juga diharapkan mampu meningkatkan suplai gas domestik, efektivitas dan efisiensi distribusi gas, optimalisasi infrastruktur gas, peningkatan kapasitas investasi, di samping menciptakan kinerja keuangan konsolidasi yang sehat.

Ke depan, tantangan pemerintah adalah menurunkan harga gas sekaligus mewujudkan gas satu harga yang seragam di seluruh daerah. Untuk itu, pemerintah harus mengumpulkan seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari pelaku industri, produsen gas, perusahaan distribusi gas, serta wakil dari pemerintah yang terdiri unsur SKK Migas, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kemenko Kemaritiman.

Mereka harus duduk bersama untuk merumuskan harga yang ideal, mencari solusi yang win-win solution, yang tidak merugikan produsen sekaligus tidak memberatkan konsumen. Perlu transparansi dan akuntabilitas berapa biaya produksi gas yang sebenarnya. Berapa margin yang layak bagi produsen dan perusahaan distribusi.
Perlu dikaji pula bagaimana memangkas rantai distribusi gas dan berbagai upaya untuk mereduksi biaya sehingga harga gas dapat ditekan. Integrasi jaringan dan insfrastruktur gas harus dipercepat agar tercipta efisiensi dan keseimbangan suplai antardaerah.

Harga gas yang murah dan konsep satu harga diyakini bakal meningkatkan daya saing industri nasional. Pemerintah jangan abai terhadap tuntutan dunia usaha, untuk mencegah lebih banyak industri yang bangkrut. Jika Pertamina mampu mewujudkan BBM satu harga, mestinya hal itu juga bisa dilakukan oleh PGN-Pertagas.
Ingat bahwa Indonesia harus lebih gencar mendorong industrialisasi, mengingat struktur industri nasional yang masih rapuh. Hal itulah yang membuat industri nasional memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku dan barang modal, yang selama ini memicu terjadinya defisit transaksi berjalan.