Tak Ada Lagi Privilese bagi TNI

Suara Pembaruan Senin, 11 Maret 2019 | 17:00 WIB

Penetapan Robertus Robet sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI, sebelumnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI) mengingatkan kita pada era Orde Baru. Ketika itu tentara seolah menjadi warga negara kelas satu. Posisi strategis di sejumlah kementerian/lembaga ditempati oleh pejabat militer yang ditunjuk penguasa. Pejabat militer pun ditunjuk menjadi kepala daerah, lalu mendapat stempel persetujuan dari DPRD. ABRI--termasuk Polri--pun memiliki fraksi sendiri di DPR dan DPRD.

Era dwifungsi ABRI akhirnya berlalu setelah penguasa Orde Baru, Soeharto, lengser dari jabatan presiden. Era pemerintahan sipil pun dimulai. Berbagai peraturan perundangan dibuat untuk mewujudkan militer yang profesional, sekaligus menjamin keberlangsungan pemerintahan sipil. Selama lebih dari 20 tahun, Indonesia sukses menegakkan supremasi sipil.

Namun, belakangan ini kita mulai diusik oleh wacana penempatan pejabat militer aktif pada jabatan-jabatan sipil. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2019, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan perubahan struktur TNI, sekaligus merevisi UU 34/2004 tentang TNI. Marsekal Hadi menginginkan posisi eselon satu dan eselon dua di kementerian/lembaga bisa diduduki pejabat TNI aktif. Pasalnya, saat ini banyak perwira tinggi yang tidak memegang jabatan struktural di institusinya.

Bagi kita, upaya menghidupkan kembali dwifungsi ABRI pada saat ini merupakan langkah mundur. Demokrasi terus tumbuh dan rakyat menikmati kebebasan dalam berbagai bidang. Hubungan sipil-militer--dengan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing-- yang berjalan baik setelah masa reformasi, hendaknya tetap dipertahankan. Itulah tujuan perjuangan rakyat saat menumbangkan Orde Baru yang otoriter!

Sesungguhnya peraturan perundangan yang ada tetap membuka kesempatan bagi pejabat militer untuk menduduki jabatan pada pemerintahan sipil. Pasal 47 ayat (2) UU TNI menyebutkan prajurit aktif dapat menduduki jabatan struktural di 10 instansi sipil, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Search and Rescue Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Anggota TNI/Polri yang menduduki jabatan struktural di instansi tersebut tidak dialihkan statusnya menjadi aparatur sipil negara dan tidak hilang statusnya sebagai anggota TNI/Polri.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 20 ayat (3) UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari TNI/Polri dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam UU TNI dan UU Polri. Berdasarkan aturan tersebut, pengisian jabatan ASN oleh TNI/Polri hanya dilaksanakan di instansi pusat dan bukan instansi daerah, serta tetap mengacu pada UU TNI dan UU Polri.

Di luar 10 instansi itu, Pasal 47 ayat (1) UU TNI menegaskan, “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

Bagi kita, aturan tersebut cukup proporsional untuk tetap menjaga profesionalitas prajurit TNI dan Polri. Kita tak bisa memungkiri bahwa ada sejumlah jabatan dalam pemerintahan sipil yang membutuhkan keahlian prajurit TNI. Jabatan-jabatan tersebut memang ada pada 10 instansi di atas.

Hanya saja kita mengingatkan bahwa tak semua kementerian/lembaga membutuhkan keahlian militer. Belakangan memang ada usulan penambahan jumlah kementerian/lembaga yang bisa dimasuki prajurit TNI dari 10 menjadi 19, di antaranya Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kantor Staf Presiden (KSP). Bakamla memang pantas dimasuki prajurit TNI yang berasal dari TNI Angkatan Laut, tetapi untuk KSP perlu dipertimbangkan dengan matang. Proses tersebut juga memerlukan persetujuan DPR, karena berkaitan dengan mekanisme revisi undang-undang.

Selain jabatan struktural yang membutuhkan keahlian militer, kita mendorong TNI patuh pada Pasal 47 ayat (1). Aturan serupa juga ada dalam UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam Pasal 28 ayat (3) disebutkan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di
luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Kalaupun di masa mendatang ada revisi terhadap UU TNI dan UU Polri, kita berharap pasal dan ayat tersebut dipertahankan untuk menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara Indonesia. Apabila prajurit TNI dan Polri berhasrat menduduki jabatan sipil, silakan mengikuti proses seleksi secara profesional.

Kita bisa belajar dari Ronny F Sompie--jenderal bintang dua-- yang mundur dari Kepolisian karena lebih memilih jabatan dirjen Imigrasi dan jenderal bintang tiga, Edy Rahmayadi yang mundur dari TNI untuk bertarung dalam Pilgub Sumatera Utara. TNI dan Polri tak perlu privilese untuk menduduki jabatan sipil.