Jangan Golput

Suara Pembaruan Rabu, 20 Maret 2019 | 17:00 WIB

Para pemilih yang tidak menggunakan hak pilih--secara sengaja atau tidak--dalam pemilihan umum (pemilu) dikenal dengan sebutan golongan putih (golput). Pemilu Serentak 2019 juga dihantui golput, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gencar mengampanyekan penggunaan hak pilih pada hari pencoblosan pada 17 April 2019.

Tingkat partisipasi pemilih memang tidak menentukan sah atau tidaknya hasil pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres). Meski demikian, tingkat partisipasi yang sangat rendah tentu akan memengaruhi kredibilitas pemilu. Selain itu, dalam sebuah negara demokrasi yang terus berkembang seperti Indonesia, tingkat partisipasi dalam pemilu, juga mencerminkan kedewasaan kehidupan politik. Oleh karena itu, kita juga ikut mendorong sekitar 190 juta pemilih dalam Pemilu Serentak 2019 untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

Setidaknya ada dua hal yang membuat kita khawatir jumlah golput akan meningkat pada pemilu kali ini dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama, libur panjang yang berdekatan hari pencoblosan. Seperti diketahui, pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR, serta DPD, dilakukan pada Rabu, 17 April 2019. Dua hari kemudian atau Jumat, 19 April 2019 ditetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional untuk memperingati Yesus Kristus wafat.

Libur panjang setelah hari pencoblosan dikhawatirkan membuat banyak pemilih, khususnya di kota-kota besar, lebih memilih berlibur dengan keluarga atau teman-teman, daripada menuju TPS. Kita memang tak bisa memaksa seseorang untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu, tetapi demi kehidupan demokrasi yang lebih dewasa di negeri ini, alangkah baiknya para pemilih menikmati libur panjang setelah menggunakan hak pilih.

Kedua, belakangan ini beredar kabar tentang adanya ancaman dan intimidasi terhadap individu, kelompok, atau etnis tertentu, agar mereka tidak menggunakan hak pilih. Sejauh ini memang belum ada kasus yang ditangani Kepolisian sehubungan dengan kabar tersebut. Kita berharap ancaman dan intimidasi itu adalah kabar bohong alias hoax.

Meski demikian, kita tetap mendorong aparat Kepolisian yang dibantu prajurit TNI, untuk selalu menjamin hak warga negara dalam berdemokrasi. Pihak-pihak yang memang mengancam atau mengintimidasi sesama warga negara wajib ditindak tegas! Para pemilih pun hendaknya tak perlu takut datang ke TPS karena aparat Kepolisian dan prajurit TNI senantiasa menjaga keamanan setiap warga negara.

Data yang ada menunjukkan sejak era reformasi bergulir, khususnya setelah pemilu langsung, jumlah golput cenderung meningkat. Pada Pileg 2004 yang diselenggarakan 5 April 2014 tercatat jumlah golput mencapai 15,9%. Jumlah golput meningkat menjadi 21,8% pada putaran pertama Pilpres 2004 yang digelar tiga bulan setelah pileg. Pada putaran kedua pilpres yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, jumlah golput meningkat lagi menjadi 23,4%.

Pada Pileg 2009, jumlah golput tercatat melonjak menjadi 29,1% dan Pilpres 2009 mencapai 28,3%. Jumlah golput pada Pileg 2014 menurun menjadi 24,89%, tetapi saat pilpres justru kembali melonjak menjadi 29,01%.

Apabila dibandingkan dengan pemilu di Amerika Serikat, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia, relatif lebih baik. Saat Donald Trump terpilih sebagai presiden pada 2016, tingkat partisipasi pemilih di Amerika Serikat sekitar 55% atau jumlah golput mencapai 45%. Namun, apabila dibandingkan dengan Malaysia saat Mahathir Mohamad terpilih sebagai perdana menteri, tingkat partisipasi pemilih mencapai 80% atau jumlah golput hanya 20%.

Bertolak dari kondisi tersebut, kita tetap berharap tingkat partisipasi pada Pileg 2019 dan Pilpres 2019 minimal sama dengan lima tahun sebelumnya, bahkan lebih tinggi. Untuk mewujudkannya, kita mendorong para tokoh masyarakat dan pemuka agama terus mengimbau masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS pada 17 April 2019. Sejalan dengan itu, kita juga meminta KPU dan jajarannya tidak mempersulit proses pengurusan formulir A-5 bagi pemilih yang harus pindah TPS karena sedang belajar atau menjalankan tugas.

Bagi kita, golput tak sehat bagi demokrasi. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus-menerus menurunkan jumlah golput agar hasil pemilu menjadi lebih kredibel dan kehidupan demokrasi semakin sehat.