Keterwakilan Daerah

Suara Pembaruan Selasa, 19 Maret 2019 | 17:00 WIB

Kondisi Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan menuntut adanya pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Namun, hingga kini masih terdapat kesenjangan dan ketimpangan antardaerah. Hal itu tak lepas dari belum optimalnya fungsi representasi untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.

Fungsi representasi tersebut diemban oleh para wakil rakyat yang duduk di parlemen. Sejak era Reformasi, parlemen kita memiliki dua kamar, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selama ini, peran representasi lebih didominasi oleh DPR. Dengan segenap kewenangannya, DPR menjalankan fungsi-fungsi legislasi, penyusunan anggaran, dan juga pengawasan terhadap pemerintah. Di sisi lain, DPD yang baru hadir pada 2004, memiliki kewenangan yang lebih terbatas. Fungsi legislasi yang dimiliki pun tak seluas DPR.

Sayangnya, fungsi representasi yang diemban DPR belum maksimal. Meskipun mekanisme pemilihan anggota DPR dalam pemilu dilakukan melalui daerah pemilihan (dapil), kehadiran mereka di Senayan belum sepenuhnya mampu membawa kepentingan rakyat di daerah yang dimilikinya. Salah satu penyebabnya banyak anggota DPR yang sesungguhnya tidak berasal dari atau berdomisili di dapil yang diwakilinya. Penempatan mereka di dapil tertentu adalah atas keputusan partai politik (parpol) yang mengajukannya.

Selain itu, kehadiran anggota DPR lebih mewakili kepentingan parpol ketimbang daerah yang diwakilinya. Agenda yang diusung partai tidak selamanya selaras dengan aspirasi atau kepentingan daerah. Hal itu tercermin dari banyaknya kasus korupsi yang menjerat politisi yang duduk di DPR. Mereka justru membajak dan menyalahgunakan fungsi representasi yang diembannya untuk kepentingan pribadi dan partainya.

Tidak maksimalnya fungsi representasi yang diemban selama ini, membuat banyak persoalan pembangunan di daerah yang tersuarakan. Salah satu contohnya, pembangunan 1 km ruas jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara membutuhkan waktu hingga satu tahun.

Dalam situasi inilah, kehadiran DPD seharusnya bisa melengkapi fungsi representasi kewilayahan tersebut. Sebab, anggota DPR dipilih mewakili wilayah provinsi. Mereka mencalonkan diri secara independen dan tidak mewakili parpol. Dengan demikian, kehadiran mereka di Senayan tentunya tidak terbebani dengan kepentingan selain aspirasi daerah yang diwakilinya. Dengan kata lain, fungsi representasi kewilayahan lebih bisa dijalankan anggota DPD ketimbang DPR. Dalam posisi ini, DPD diharapkan melengkapi peran politik yang dijalankan DPR di parlemen.

Persoalannya, kewenangan DPD yang diatur dalam UU sangat terbatas, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi. Misalnya, DPR memiliki hak kontrol atas RUU inisiatif DPD, namun hak yang sama tidak dimiliki DPD terhadap RUU inisiatif DPR, meskipun RUU tersebut terkait dengan urusan kedaerahan yang menjadi bidang tugas DPD.

Inilah yang menjadi tantangan sejak DPD berdiri 15 tahun silam. Terbatasnya kewenangan membuat peran wadah para senator tersebut seolah tak terlihat oleh publik. Oleh karenanya, ke depan perlu penguatan peran, fungsi, dan wewenang DPD.

Akan tetapi, harus diakui harapan adanya penguatan wewenang tersebut membutuhkan proses. Menyikapi hal ini, DPD juga diharapkan bisa mengoptimalkan wewenang yang dimilikinya untuk meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi. DPD bisa memprioritaskan pengajuan inisiatif RUU yang merepresentasikan kepentingan daerah. DPD juga bisa mengoptimalkan pengawasan terhadap anggaran transfer ke daerah dari APBN, yang nilainya kini mencapai Rp 800 triliun.

Sejalan dengan itu, anggota DPD juga dituntut meningkatkan kapasitas komunikasi politiknya dalam menjalin kemitraan dengan DPR. Hal ini penting mengingat parlemen adalah lembaga politik yang di dalamnya ada proses negosiasi dan kompromi. Tanpa komunikasi politik yang memadai, mustahil DPR akan mengakomodasi penguatan wewenang DPD.

Pemilu 2019 yang tinggal sebulan lagi, sangat diharapkan menjadi momentum untuk lebih menyempurnakan wewenang dan peran DPD, dalam rangka memperkuat representasi kewilayahan.