Elite Politik Korup

Suara Pembaruan Sabtu, 16 Maret 2019 | 15:00 WIB

Penangkapan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah panjang daftar politisi korup di negeri ini. Meski korupsi --termasuk suap-- sejak lama digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tetapi hingga saat ini praktik kotor tersebut masih terus berlangsung. Pemerintah melalui aparat penegak hukum, khususnya KPK, harus tetap konsisten melaksanakan penindakan, sekaligus terus menyempurnakan berbagai perangkat dan metode untuk mencegah korupsi.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan elite politik, setidaknya ada dua hal yang patut mendapat perhatian. Pertama, korupsi yang dilakukan karena kerakusan elite politik untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, serta kedua, korupsi yang dilatarbelakangi tuntutan untuk menghidupkan mesin partai politik (parpol) dan menghidupi orang-orang parpol, serta melanggengkan jabatan politik.

Kerakusan elite politik hanya bisa berkurang drastis apabila hukuman bagi koruptor diperberat untuk memberi efek jera. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terdakwa bisa dituntut maksimal penjara, yakni 20 tahun dan seumur hidup. Namun, dalam kasus korupsi yang disidangkan, jaksa hanya mengajukan tuntutan hukuman minimal, yakni empat tahun penjara, bahkan satu tahun penjara. Kenyataan ini diperparah oleh putusan hakim yang menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Oleh karena itu, kita mendorong jaksa dan hakim Pengadilan Tipikor menggunakan ancaman maksimal dalam proses penuntutan dan vonis yang minimal sama dengan tuntutan, bahkan kalau perlu lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, upaya pemiskinan dan pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai anggota legislatif dan menduduki jabatan eksekutif, perlu dilakukan konsisten. Aparat penegak hukum tak perlu ragu memiskinkan koruptor karena dalam sejumlah kasus diketahui bahwa mantan terpidana kasus korupsi dan keluarga tetap bisa hidup berkecukupan. Pasalnya, pelaku telah lama melakukan tindak pidana korupsi dan menumpuk harta kekayaan sejak lama, tetapi baru belakangan tertangkap dan akhirnya dipenjara. Upaya tersebut bisa diperkuat dengan pemberlakuan sistem pembuktian terbalik atas semua harta kekayaan terpidana. Apabila koruptor tidak mampu membuktikan bahwa hartanya tidak diperoleh dari hasil korupsi, maka harta tersebut dirampas oleh negara.

Hukuman tambahan bagi koruptor berupa pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai anggota legislatif dan menduduki jabatan eksekutif, juga tetap perlu dimasukkan dalam tuntutan jaksa dan vonis hakim. Pencabutan hak politik yang pada umumnya hanya ditetapkan dalam waktu lima tahun, perlu diperpanjang menjadi maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup.

Upaya lain yang juga penting dilaksanakan adalah pencegahan korupsi. Beberapa negara yang sukses memberantas korupsi, seperti Hong Kong dan Singapura, memiliki berbagai instrumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Untuk korupsi yang berkaitan dengan kehidupan parpol dan mempertahankan jabatan politik memang masih menjadi pekerjaan rumah. Biaya politik yang mahal secara tidak langsung mendorong para politisi korup. Praktik politik uang yang berlangsung selama ini harus ditinggalkan.

Oleh karena itu, pendidikan politik bagi rakyat merupakan pekerjaan besar yang berkesinambungan. Slogan “ambil uangnya, tetapi jangan pilih orangnya” dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu diubah menjadi “jangan ambil uang dan jangan pilih orangnya”. Pemilih harus dididik untuk menolak politik uang dan politik sembako! Kita perlu memberi wawasan dan membuka mata rakyat bahwa yang dibutuhkan Indonesia agar bisa maju dan sejahtera adalah anggota legislatif, serta kepala daerah dan presiden yang kapabel dan berintegritas. Politik uang yang dilakukan para calon anggota legislatif dan eksekutif membuktikan mereka tak layak menjadi pemimpin dan pejabat publik.

Di samping itu, bantuan pemerintah kepada parpol berdasarkan jumlah suara sah dalam pemilu perlu ditingkatkan. Saat ini, total bantuan pemerintah mencapai Rp 121 miliar. Dengan belanja APBN 2019 yang mendekati Rp 2.500 triliun, tak berlebihan apabila bantuan parpol ditingkatkan minimal 0,1% dari jumlah tersebut atau sekitar Rp 2,5 triliun. Peningkatan bantuan parpol diharapkan bisa menggugah kesadaran politisi dan kader parpol untuk mengharamkan politik uang.

Dalam kasus Romahurmuziy, kita patut mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengintervensi KPK. Apabila selama ini ada yang nyinyir tentang penanganan korupsi yang tebang pilih, kasus Romahurmuziy membuktikan hukum tak hanya tajam ke bawah dan ke samping, juga ke atas. Pemberantasan korupsi memang tak mengenal lawan dan kawan.