Delegitimasi Pemilu

Suara Pembaruan Selasa, 12 Maret 2019 | 16:00 WIB

Upaya mendelegitimasi pelaksanaan Pemilu 2019, terutama pilpres, tempak dilakukan sistematis dan masif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi target upaya itu. Hal tersebut tercermin dari survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebutkan ada sekitar 11-13% responden yang kurang dan tidak percaya kedua lembaga itu mampu menjalankan pemilu.

Dari survei SMRC itu, sejatinya mayoritas responden, yakni 80%, masih percaya KPU dan Bawaslu mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik. Namun, keberadaan 11-13% yang kurang dan tidak percaya tersebut tentu sangat mengganggu. Jika persentase itu dikonversi ke jumlah pemilih, diperoleh hasil sekitar 21 juta hingga 23 juta pemilih yang tidak percaya. Tentu ini jumlah yang tidak bisa diabaikan.

Upaya mendelegitimasi pelaksanaan pemilu, tampak dari beredarnya sejumlah kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang berbagai kekurangan dalam tahap persiapan pemilu saat ini. Kabar dimaksud seperti tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos, kotak suara berbahan kardus yang dicurigai mempermudah kecurangan, isu audit teknologi informasi KPU, daftar pemilih tetap (DPT) yang terus dipersoalkan, temuan KTP elektronik yang dibuang, serta keberadaan warga negara asing dalam DPT. Selain itu juga kerap disuarakan KPU dan Bawaslu tidak netral.

Tak hanya dua lembaga penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Polri juga disinggung menjadi bagian karut-marut penyelenggaraan pemilu. Kemdagri, misalnya, banyak disorot terkait KTP elektronik dan DPT. Sedangkan, Polri dinilai tidak objektif dan memihak satu pasangan calon dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Semua informasi miring mengenai persiapan pemilu banyak digulirkan melalui media sosial (medsos). Terbukti, banyak informasi yang dengan mudah dibantah oleh KPU, Bawaslu, Kemdagri, maupun Polri. Namun, karena diviralkan melalui medsos, gaungnya sangat terasa. Masyarakat yang tidak memiliki akses ke media arus utama termakan oleh informasi yang tidak benar (hoax) tersebut, sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak percaya penyelenggara pemilu mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dari survei SMRC, sebenarnya mayoritas responden, atau 80%, masih yakin KPU dan Bawaslu mampu menjalankan mandat yang diberikan dengan baik. Namun, keberadaan 23 juta pemilih yang tidak percaya, jika dimobilisasi demi kepentingan tertentu, cukup signifikan untuk mengganggu pemilu dan mendeligitimasi hasilnya.

Upaya mendeligitimasi pelaksanaan pemilu merupakan salah satu strategi menghadapi kontestasi politik, terutama pilpres. Cara ini dilakukan sebagai upaya terakhir jika ikhtiar meraup suara sebanyak-banyaknya dengan cara-cara konvensional dinilai tidak berhasil. Kubu yang merasa bakal kalah, tidak ingin dipermalukan oleh kekalahan yang bakal dialaminya. Untuk itu diembuskan kabar pelaksanaan pemilu penuh kecurangan sejak awal. Dengan demikian, diharapkan publik percaya bahwa kekalahan yang diderita adalah akibat kecurangan yang melibatkan lembaga penyelenggara pemilu, bukan lantaran pasangan calon kalah populer dan dianggap tidak cakap dipilih menjadi presiden-wapres.

Kita harus menyadari, kepercayaan publik sangat penting bagi legitimasi sebuah pemilu, karena terkait dengan kepemimpinan yang dihasilkan dari proses pemilu. Upaya delegitimasi terhadap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu. Ujungnya, derajat legitimasi presiden dan wapres terpilih pun rendah. Tentu sangat berbahaya jika delegitimasi tersebut merupakan buah rekayasa pihak-pihak tertentu.

KPU, Bawaslu dan semua pihak terkait perlu cermat menghadapi gelombang serbuan delegitimasi terhadap proses Pemilu 2019. Upaya menangkal setiap informasi yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu harus dilakukan cepat. Di sisi lain, KPU dan Bawaslu juga harus benar-benar taat aturan dan bersikap netral dalam merespons setiap dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga menutup celah pihak-pihak tertentu yang ingin mendelegitimasi pemilu berikut kepemimpinan yang dihasilkannya.