Becermin pada Survei Pemilu

Suara Pembaruan Jumat, 29 Maret 2019 | 17:00 WIB

Di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, survei politik telah menjadi kebutuhan. Untuk menentukan bakal calon presiden, partai-partai politik maupun politikus melakukan survei internal dan menggunakan jasa lembaga survei independen. Setelah menjadi calon presiden dan bertarung dengan kandidat lain, survei politik tetap dipakai masing-masing pihak sebagai alat untuk mengukur seberapa besar peluang untuk menang, sekaligus dijadikan dasar menyusun strategi kampanye dalam upaya meraih sebanyak mungkin suara pemilih.

Fenomena serupa juga terjadi di negeri ini. Setelah era reformasi bergulir, kehidupan demokrasi pun menjadi semakin marak. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) dan juga pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung menjadi lahan subur bagi lahirnya lembaga-lembaga survei. Seiring perkembangan kehidupan demokrasi, jasa lembaga survei pun semakin dibutuhkan politikus dan partai politik (parpol).

Sayangnya, ada lembaga survei yang tidak bisa menjaga kepercayaan publik karena terbukti melacurkan diri dengan merilis hasil survei hanya berdasarkan pesanan, bukan data valid yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, kita perlu cermat memaknai hasil survei yang dirilis menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Hasil survei yang paling menarik perhatian publik saat ini adalah survei tentang elektabilitas dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi). Elektabilitas pasangan nomor urut 01 dan 02 selalu menjadi bahan perbincangan di dunia nyata, apalagi dunia maya. Selain itu, elektabilitas 16 parpol peserta pemilihan umum anggota DPR (pemilu legislatif/pileg) juga tetap mendapat perhatian masyarakat.

Dari beberapa referensi diketahui bahwa survei politik sebenarnya dilakukan untuk mengetahui opini masyarakat terhadap bakal calon pemimpin di tingkat daerah dan nasional, termasuk tingkat elektabilitas parpol. Survei politik juga digunakan untuk mengetahui peluang meraih kemenangan dalam kontes politik dan menjadi dasar penentuan strategi kampanye. Namun, tak jarang survei juga dijadikan alat untuk membentuk opini publik. Survei politik juga bisa menjadi magnet untuk menarik orang memilih pasangan calon atau parpol yang unggul dalam survei atau dikenal dengan istilah bandwagon effect.

Tak heran bila dalam waktu dua bulan terakhir menjelang hari pencoblosan pemilu 17 April 2019, sejumlah lembaga merilis hasil survei tentang elektabilitas pasangan capres-cawapres dan parpol. Mayoritas lembaga survei memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf, tetapi ada juga yang memenangkan Prabowo-Sandi. Untuk parpol yang lolos ke Senayan, hampir semua lembaga survei sepakat PDI-P, Gerindra, dan Golkar, bakal menempati posisi tiga besar. Di luar itu, ada PKB, Demokrat, Nasdem, dan PKS. PAN, PPP, dan Hanura diprediksi terlempar dari Senayan. Meski terjadi banyak perbedaan di antara lembaga survei, Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), paling dijagokan lolos ke Senayan.

Hasil survei tersebut ditanggapi minor, terutama oleh kubu 02. Tudingan bahwa lembaga survei tak independen dan tak profesional kerap terlontar. Pandangan minor juga disampaikan kubu parpol yang diprediksi terlempar dari Senayan.

Namun, bagi kita hasil survei hendaknya diterima dengan lapang dada. Bagi pasangan yang diunggulkan, hasil survei menjadi cermin kerja-kerja politik selama ini dan sebisa mungkin dipertahankan hingga hari pencoblosan, sedangkan pasangan lainnya bisa menggunakan hasil survei untuk mengevaluasi strategi kampanye dan terus berusaha membalikkan keadaan. Parpol peserta pemilu hendaknya juga bisa memberi makna serupa atas hasil survei.

Bagi para pemilih, kita ingin mengingatkan agar lebih jeli menangkap dan mencerna hasil survei. Lembaga-lembaga survei yang kredibel bisa menjadi referensi untuk mengetahui opini publik terhadap capres-cawapres dan parpol. Lembaga survei yang kredibel diketahui dari rekam jejak selama ini, termasuk saat merilis hasil hitung cepat (quick count) pilkada dan pilpres.

Kita tentu masih ingat pada Pilpres 2014, ada beberapa lembaga survei yang mengumumkan hasil hitung cepat bahwa pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjadi pemenang, tetapi KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Tentu saja lembaga survei semacam itu tak kredibel dan tak bisa dipercaya.

Hasil-hasil survei yang dirilis belakangan ini bisa menjadi pisau bermata dua, yakni potret opini masyarakat, tetapi bisa juga bertujuan menggiring opini publik untuk mendapat bandwagon effect. Keputusan menjadikan hasil survei sebagai referensi saat pencoblosan atau tidak, sepenuhnya berada di tangan pemilih, karena sesungguhnya survei politik yang kredibel adalah cermin yang tak mungkin berbohong dan haram dimanipulasi.