Mengefisienkan Pemilu Serentak

Suara Pembaruan Kamis, 28 Maret 2019 | 18:00 WIB

Salah satu dasar pertimbangan menyatukan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan pemilu legislator adalah mengefisienkan biaya, waktu, tenaga, dan dampak sosial. Pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 efisiensi yang didamba tersebut tak berwujud nyata.

Anggaran yang dikeluarkan untuk pemilu serentak jauh lebih besar. Kementerian Keuangan menyebutkan, anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 saja sebesar Rp 25,59 triliun. Jika ditambah anggaran untuk pengawasan (Rp 4,85 triliun), anggaran keamanan (Rp 3,29 triliun), maka total anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar Rp 33,73 triliun. Sementara, pada Pemilu 2014, total anggaran pileg dan pilpres yang tidak berbarengan, hanya sebesar Rp 20,99 triliun.

Perlu menjadi catatan, angka tersebut sudah termasuk langkah-langkah penghematan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, dalam hal penggunaan kotak suara kertas ketimbang aluminium. Catatan lain, angka tersebut baru dalam hitungan anggaran yang dikeluarkan negara. Belum ada hitungan yang menyebut berapa anggaran yang dikeluarkan oleh masing-masing parpol atau tim pemenangan masing-masing capres-cawapres serta 7.068 caleg.

Dalam hal efisiensi waktu pelaksanaan, tenaga, dan dampak sosial pun setali tiga uang. Meski dilaksanakan secara serentak, waktu persiapan hingga pelaksanaan cukup panjang. Ambil contoh rentang waktu antara pendaftaran capres-cawapres, pengumuman peserta, hingga pencoblosan yang memakan waktu tujuh bulan. Panjangnya waktu pelaksanaan ini membuat tujuan menjaga psikologi pemilih dan meminimalkan kemungkinan konflik sosial akibat ketegangan politik berkepanjangan, tak tercapai. Biaya sosial dan politik pemilu serentak menggelembung terutama disebabkan adanya polarisasi dukungan terhadap calon presiden.

Kenyataan pada pemilu serentak tahun ini tentu saja bertolak belakang dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melegalkan pemilu serentak. Majelis hakim MK pada 2014 membatalkan sejumlah pasal pada UU No 42/2008 tentang Pilpres. Pasal yang dibatalkan adalah pasal yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg, alias pemilu tidak serentak.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan, penyelenggaraan pemilu secara serentak memiliki keuntungan, salah satunya terkait efisiensi anggaran. Pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak serta hasil eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Dengan efisiensi itu, tentu akan meningkatkan kemampuan negara mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

Manakala kenyataan di lapangan tidak sesuai harapan maka langkah paling rasional adalah mengevaluasinya, apakah membengkaknya anggaran sesuai dengan perhitungan kenaikan normal karena inflasi lima tahunan atau karena ada hal lain. Dalam hal waktu persiapan pemilu hingga penyelenggaraan mestinya bisa dipersingkat. Masa persiapan pemilu serta masa kampanye yang panjang membutuhkan persiapan yang lebih banyak dari penyelenggara serta aparat terkait sehingga membutuhkan anggaran lebih banyak.

Waktu yang panjang dan dana besar agak masuk akal bila hal itu memberi manfaat misalnya membuat masyarakat melek politik atau kesadaran pemilih terbangun sehingga semakin cerdas dalam menentukan pilihan. Namun yang terjadi saat ini tampaknya justru terbalik. Waktu yang panjang membuat polarisasi di masyarakat pemilih semakin dalam. Elemen-elemen yang memiliki kepentingan dengan menunggangi ajang lima tahunan ini sepertinya malah mendapatkan waktu lebih lama untuk beraksi.

Evaluasi komprehensif akan membuat pelaksanaan pemilu serentak lebih baik. Apa yang dicita-citakan semoga dapat terwujud, bukan hanya soal efisiensi penyelenggaraan melainkan juga secara politik membangun demokrasi bangsa yang lebih baik.

Dengan sistem penyelenggaraan pemilu serentak maka sisi presidensial akan diperkuat. Sehingga "penyanderaan" presiden terhadap koalisi tak lagi terjadi. Kultur koalisi parpol yang selama ini didasarkan pada alasan-alasan pragmatis dan temporal dapat tereduksi. Dengan pemilu serentak, perlahan koalisi akan menuju ke arah koalisi permanen sehingga koalisi akan lebih solid, terarah, dan tentu berdasarkan pada kepentingan substansial.