Paranoia Kecurangan Pilpres

Suara Pembaruan Selasa, 26 Maret 2019 | 18:00 WIB

Janji siap kalah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 rupanya hanya sebatas ucapan di bibir. Berbagai tindakan pihak-pihak tertentu untuk mendelegitimasi pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya pilpres, membuktikan ada yang tidak siap kalah dalam pilpres kali ini.

Hal itu tercermin dari sejumlah kabar bohong atau hoax yang sengaja diembuskan untuk meruntuhkan kepercayaan atas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya. Kasus kotak suara kardus yang dituding memudahkan manipulasi surat suara serta jutaan surat suara pilpres yang sudah dicoblos untuk pasangan tertentu, merupakan contoh kabar bohong yang pernah disebar, tetapi tak terbukti.

Belakangan di media sosial mulai dimainkan dua tanda pagar (tagar, hashtag), yakni #INAelectionObserverSOS dan #IndonesiaCallsObserver. Entah apa yang ada di benak pembuat tagar dan skenario di belakangnya, tetapi bagi kita, pesan tersebut merupakan kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, bahkan bisa digolongkan sebagai paranoia mengenai kecurangan pemilu. Pesan tersebut tak sehat bagi demokrasi, sekaligus melecehkan KPU dan Bawaslu yang secara kelembagaan, telah mendapat pengakuan dunia internasional dalam penyelenggaraan pemilu sejak 2004.

Kita menilai persiapan Pemilu Serentak 2019 telah berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, yang bermitra dengan Bawaslu sebagai pengawas pemilu, telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Aparat pemerintah tak ikut campur dalam persiapan pemilu. Demikian juga dengan aparat Polri dan TNI yang tetap netral untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan ini. Satu-dua kasus yang menjurus pada upaya memihak pasangan calon tertentu berhasil diungkap dan pihak yang terlibat dikenai sanksi. Kasus tersebut tak bisa dijadikan dasar untuk membuat asumsi bahwa kecurangan akan marak dalam Pemilu 2019.

Bertolak dari kenyataan itu, kita ingin menegaskan bahwa tak perlu ada kekhawatiran berlebihan dan tidak perlu dikesankan kepada dunia internasional melalui media sosial bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat pemilu. Dugaan kecurangan dalam pemilu jangan sampai dijadikan alibi oleh pihak-pihak tertentu yang kelak terbukti kalah!

Sebetulnya kita tak perlu berkoar-koar untuk mengundang peninjau atau pemantau asing untuk memantau pelaksanaan pemilu di Tanah Air. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur keterlibatan pemantau asing dalam pemilu. Pihak-pihak yang diperkenankan memantau pemilu di Indonesia adalah lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia. Para pemantau asing harus mendapat akreditasi dari Bawaslu dan jajarannya, serta menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian tingkat provinsi.

KPU pun telah mengundang lembaga penyelenggara pemilu dari 33 negara dan diplomat dari negara-negara tersebut, serta 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga pemantau pemilu internasional untuk ikut memonitor penyelenggaraan pemilu. Tak hanya itu, KPU juga bekerja sama dengan LSM dan perguruan tinggi di Indonesia dalam proses pemantauan pemilu.

Semua itu menunjukkan upaya penyelenggara pemilu untuk bekerja secara transparan dalam menciptakan pemilu yang kredibel dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak-pihak yang tetap menaruh curiga--meski telah ada saksi pasangan capres-cawapres dan juga saksi parpol--bisa mengerahkan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), asal senantiasa menjaga ketertiban. Masyarakat juga bisa ikut mendokumentasikan hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS. Apabila dari hasil dokumentasi patut diduga ada kecurangan, pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan keberatan. Bahkan, apabila perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilpres, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pilpres.

Pilpres yang dilaksanakan setiap lima tahun merupakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Layaknya setiap pesta, kegembiraanlah yang harus terpancar, bukan sebaliknya kekhawatiran, ketakutan, hingga kecurigaan yang tak perlu. Kalah atau menang merupakan konsekuensi dalam pertarungan politik dan siapa pun harus siap menghadapinya. Apabila takut kalah, sebaiknya tak perlu maju ke gelanggang. Sebagai bangsa beradab, kita wajib menghormati apa pun hasil Pilpres 2019 dan tak perlu ada dendam, apalagi huru-hara!