Parpol Minim Kader

Suara Pembaruan Senin, 25 Maret 2019 | 18:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan kepesertaan 11 partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu legislatif (pileg) di 1 provinsi dan 428 kabupaten/kota. Pembatalan lantaran parpol-parpol tersebut tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) di wilayah bersangkutan hingga tenggat waktu yang ditetapkan. Dipastikan, 11 parpol tidak akan memiliki wakil di wilayah di mana kepesertaan mereka dibatalkan, meskipun telah mengajukan calon anggota legislatif (caleg).

Keputusan KPU tersebut didasarkan aturan Pasal 334 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu. Pasal itu mengatur, parpol peserta pemilu, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota wajib menyerahkan LADK kepada KPU sesuai tingkatan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. Adapun kampanye rapat umum dimulai 24 Maret. Jika parpol tidak menyerahkan LADK, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah bersangkutan.

Hingga 10 Maret lalu, yang merupakan batas akhir penyerahan LADK di semua tingkatan, ada 11 parpol yang tidak menyerahkannya secara lengkap. Kesebelas parpol itu adalah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Berdasarkan pengakuan pengurus parpol, mereka gagal menyerahkan LADK lantaran tidak memiliki pengurus di daerah dimaksud, akibat minim kader di daerah.

Adanya parpol peserta pemilu yang tidak memiliki kepengurusan di semua wilayah memang dimungkinkan oleh aturan. Merujuk syarat verifikasi peserta pemilu, parpol hanya wajib memiliki pengurus di seluruh provinsi. Namun di tingkat kabupaten/kota, parpol hanya wajib memiliki pengurus di paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.

Meski demikian, ada beberapa catatan kritis terkait hal tersebut. Pertama, dari 11 parpol yang dibatalkan kepesertaannya oleh KPU, ada setidaknya tiga parpol yang tetap mengajukan caleg. Hal ini tentu merugikan caleg yang telanjur mendaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan aturan perundangan maupun aturan internal parpol. Karena parpol gagal memenuhi syarat administrasi yakni menyerahkan LADK tepat waktu, ambisi mereka menjadi wakil rakyat di DPRD kandas.

Bisa dibayangkan, para caleg tersebut tentu sudah berjerih payah sejak lama untuk menyosialisasikan diri mereka. Tak terhitung biaya dan energi yang sudah dikeluarkan. Namun, saat menjelang pemilihan, langkah politik mereka terhenti. Hal-hal demikian ke depan seharusnya bisa diantisipasi, sehingga tidak ada caleg yang dirugikan. Perlu dipertimbangkan sanksi yang lebih keras bagi parpol jika tidak mampu memenuhi persyaratan atau kewajiban di semua tingkatan di mana mereka mengajukan caleg.

Kedua, pembatalan ini berpotensi merugikan pemilih. Dengan sisa waktu kurang dari satu bulan, perlu sosialisasi yang intensif oleh KPU setempat agar publik mengerti adanya 11 parpol yang dibatalkan kepesertaannya. Sebab, hal itu berkonsekuensi tidak sahnya caleg yang telanjur diajukan. Di sisi lain, kertas suara sudah dicetak. Jika tidak ada sosialisasi, ada kemungkinan parpol dan caleg dimaksud dicoblos oleh pemilih. Ada risiko suara yang diberikan tidak sah atau tidak dihitung. Jika ini terjadi, tentu kerugian bagi pemilih karena suara yang diberikan menjadi mubazir lantaran kurangnya sosialisasi di sisa waktu yang mepet menjelang hari pemungutan suara. Kondisi tersebut yang harus diantisipasi oleh KPU dan penyelenggara pemilu di daerah. Jangan sampai ada suara pemilih yang hilang karena kekurangsigapan dalam sosialisasi.

Ke depan, KPU dan perumus aturan perundangan harus mengantisipasi agar peristiwa serupa tidak terjadi. Perketat persyaratan sejak verifikasi parpol, verifikasi parpol menjadi peserta pemilu, serta syarat-syarat pengajuan caleg.

Ketiga, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan parpol menjadi wadah perekrutan politik. Partai-partai yang dibatalkan tersebut karena mereka minim kader di daerah. Ini tak lepas dari kondisi kepartaian di Tanah Air yang berlumuran dengan noda korupsi dan politik transaksional, sehingga publik alergi dengan politik. Ini menjadi peringatan kepada parpol untuk ke depan membenahi diri.