MRT, Tonggak Peradaban Baru

Suara Pembaruan Sabtu, 23 Maret 2019 | 15:00 WIB

Indonesia akhirnya memiliki moda transportasi massal modern mass rapid transit (MRT) setelah hampir 30 tahun hanya berkeliaran sebatas wacana. MRT yang pertama di negeri ini bakal diresmikan Presiden Joko Widodo, Minggu (24/3).

Peresmian ini merupakan tonggak sejarah pembangunan kota sekaligus membuka lembar baru peradaban warga Jakarta. MRT menjadi salah satu capaian pembangunan yang membuat bangsa ini tidak tertinggal jauh dari negara-negara lain. Tak bisa dimungkiri, keberadaan MRT –dan akan berlanjut dengan LRT serta kereta cepat– menumbuhkan kepercayaan diri bangsa.

MRT menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota di negara maju yang membangun dan mengedepankan moda transportasi massal modern. Inilah peradaban baru itu. Jutaan kendaraan bermotor di jalanan sebagai penyumbang polusi, pelan tapi pasti berganti dengan moda transportasi ramah lingkungan. Semakin banyak orang yang diangkut oleh transportasi umum membuat pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dihemat. Polusi udara dan kemacetan di jalan raya berkurang.

Bukan hanya MRT, Jakarta juga mengembangkan transit oriented development (TOD) di mana terdapat hunian dan pusat bisnis atau perbelanjaan. Pergerakan manusia dibuat semakin efisien dan tidak boros energi.

Transportasi umum modern ini juga memaksa pengguna untuk lebih disiplin baik dalam hal waktu maupun perilaku di tempat umum. Warga dilatih bertenggang rasa dengan sesama pengguna angkutan umum, apalagi kepada warga difabel, perempuan hamil, atau lansia.

Keberadaban juga ditunjukkan oleh fungsi pemerintah yang mendisiplinkan warganya bukan dengan cara kuno melakukan tindakan represif melainkan dengan lebih dahulu menyediakan fasilitas angkutan yang memadai. Seruan pemerintah agar warganya beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum menjadi masuk akal untuk dipatuhi karena angkutan umum yang aman, nyaman, dan tarif terjangkau, telah tersedia. Tidak beradab adalah bila pemerintah memaksa warganya meninggalkan kendaraan pribadi untuk beralih ke bus atau angkot bobrok, dan tidak aman.

Namun demikian masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam jangka pendek maupun panjang. Pertama, pengelolaan MRT yang profesional. Pemprov DKI Jakarta akan segera menentukan tarif yang masuk akal dan terjangkau warga. Tarif yang terlalu tinggi tidak akan menarik minat warga menggunakannya. MRT bakal mangkrak. Ia hanya akan menjadi monumen peradaban baru yang tidak implementatif.

Tarif yang terjangkau berarti membutuhkan subsidi. Perhitungan subsidi inilah yang kini tengah digodok Pemprov DKI Jakarta sehingga pada awal April mendatang sudah ada keputusan. Perhitungan penentuan tarif ini, seperti diungkapkan Presiden Jokowi, tentu saja harus berlandaskan pada filosofi pemikiran demi kepentingan rakyat, bukan untuk perhitungan pada untung rugi. Namun demikian, harus pula dipikirkan agar MRT tidak merugi. TOD adalah salah satu solusi yang membuat manajemen MRT tidak harus terus- menerus bergantung pada subsidi. Di sinilah profesionalitas para pemangku kepentingan dalam manajemen MRT dipertaruhkan.

Terkait dengan pengelolaan yang profesional adalah mengenai keamanan MRT. Sistem digitalisasi dalam bidang transportasi yang demikian canggih ini harus benar-benar dipastikan tidak akan ada kesalahan. Setiap elemen pengamanan, baik internal MRT, pengamanan kota dan bahkan negara harus senantiasa siap sedia mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk, baik kecelakaan maupun ancaman lain seperti terorisme dan bencana alam.

Kedua, melanjutkan pola transportasi massal ini ke bagian lain sehingga meluas. Beberapa waktu lalu Wapres Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengabarkan niat pemerintah membangun MRT sepanjang 200 kilometer sampai 2029 mendatang.

Niat ini memberikan sinyal bahwa pemerintah, terutama Pemprov DKI Jakarta, serius dalam membangun transportasi massal Ibu Kota, terutama angkutan massal berbasis rel. Pemerintah tetap fokus melanjutkan pembangunan sistem angkutan umum agar warga meninggalkan kendaraan pribadinya. Dengan adanya MRT koridor utara-selatan dan disusul timur-barat beserta light rail transit (LRT) dan KRL commuter line yang melingkar Jakarta, maka angkutan berbasis rel yang ramah lingkungan dan lebih hemat BBM fosil ini bakal menjadi tulang punggung transportasi Jakarta dan sekitarnya.

Keseriusan pemerintah juga bisa dirasakan karena membangun MRT butuh modal luar biasa besar, waktu yang relatif panjang, dan risiko besar terkait kegunaannya. Tanpa perhitungan matang, pembangunan proyek besar dan mahal bisa saja mubazir. Orang tak menggunakan moda transportasi ini bila jalur yang dibangun ternyata tidak mengakomodasi arus utama pergerakan manusia, tarif sangat mahal, serta keamanan tidak terjamin.

Profesionalisme dalam mengelola MRT yang sudah ada sekaligus melakukan pembangunan sebagai keberlanjutan MRT merupakan kunci keberhasilan meletakkan peradaban baru ini menjadi sebuah realita yang benar-benar bermanfaat bagi warga.