Jual Beli Jabatan

Suara Pembaruan Jumat, 22 Maret 2019 | 00:00 WIB

Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) adalah salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di Indonesia. Dengan pemerintahan seperti itu, pelayanan terhadap rakyat juga akan maksimal, tanpa pandang bulu, dan yang terpenting tanpa ada anggaran negara yang dikorupsi masuk ke kantong pribadi atau golongan.

Namun, upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik itu akan sulit diwujudkan bila praktik jual beli jabatan masih marak terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan. Pemerintah tentu tidak bisa sendiri dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Selain penegakan hukum, peran masyarakat hingga partai politik sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar melayani masyarakat.

Praktik jual beli jabatan masih saja terjadi di Indonesia. Kasus terakhir adalah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy. Pria yang akrab disapa Romy itu tertangkap tangan karena diduga menerima suap terkait praktik jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemag). Selain Romy, KPK juga membidik sejumlah pejabat di Kemag.

Kasus jual beli jabatan bukan baru pertama kali ini terjadi. Pada Oktober tahun lalu, Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadi Sastra juga terkena OTT KPK karena terbukti melakukan praktik jual beli jabatan itu. Kasus itu menambah panjang daftar pejabat yang terseret kasus korupsi.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan, praktik jual beli jabatan tidak hanya terjadi di Kemag. Ombudsman banyak mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa praktik seperti itu juga terjadi di kementerian/lembaga lain. Masyarakat melaporkan ada kejanggalan dalam proses seleksi jabatan di berbagai kementerian/lembaga itu.

Ombudsman telah menyampaikan berbagai rekomendasi untuk mencegah masalah dalam pengisian jabatan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait. Hanya saja rekomendasi tersebut kerap tak diindahkan. Para pimpinan kementerian/lembaga seringkali berjalan atas kemauan sendiri. Mereka baru mengikuti rekomendasi Ombudsman bila ada risiko terjerat kasus hukum.

Praktik jual beli jabatan sebenarnya sudah diantisipasi dengan sejumlah aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada intinya, dua peraturan itu mengamanatkan bahwa sistem perekrutan PNS, termasuk pejabat, harus berdasarkan sistem merit yang profesional, terbuka, dan kompetitif. Tujuannya agar aparatur negara benar-benar diisi oleh orang-orang yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat.

Pengisian jabatan dengan sistem merit itu dilakukan melalui seleksi yang terbuka dan diawasi oleh Komisi ASN di setiap rangkaian prosesnya. Dalam kasus jual beli jabatan di Kemag, pada 18 Maret lalu, Komisi ASN pernah meminta menteri agama agar tidak meloloskan dua nama calon Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemag Jawa Timur. Namun, rekomendasi Komisi ASN itu tidak diindahkan.

Dalam kasus-kasus jual beli jabatan yang telah diungkap KPK, peran partai politik cukup signifikan. Sejumlah politisi terlibat dalam kasus-kasus itu, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Para politisi itu memanfaatkan posisinya untuk melakukan praktik trading in influence (memperdagangkan pengaruh).

Oleh karena itu, selain menerapkan prinsip-prinsip seleksi jabatan yang terbuka, peran partai politik juga sangat penting untuk menghentikan praktik jual beli jabatan. Parpol memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Proses perekrutan pemimpin di tubuh partai harus dibenahi agar politisi-politisi yang duduk di eksekutif dan legislatif benar-benar orang terbaik.

Harus diakui bahwa sistem perekrutan pemimpin di parpol masih menjadi masalah besar. Hal itu terjadi karena ekosistem di parpol masih sangat permisif terhadap praktik-praktik suap dan korupsi. Dalam proses perekrutan di parpol, biaya politik yang tinggi masih terjadi, baik dalam memilih calon anggota legislatif (caleg), untuk pemilihan pemimpin eksekutif seperti kepala daerah, hingga proses pemilihan pemimpin di internal partai itu sendiri. Mahar politik, yakni sejumlah uang yang harus dikeluarkan bakal calon untuk mendapatkan dukungan parpol, masih saja terjadi. Uang miliaran rupiah harus dikeluarkan bakal caleg atau bakal calon kepala daerah, belum ditambah dana yang harus mereka rogoh dari kantong untuk berkampanye.

Alhasil, saat terpilih, para pemimpin itu harus mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan, baik dari tabungan atau dana yang “dipinjam” dari pemodal. Dengan gaji yang tidak terlalu besar, mereka akhirnya para caleg dan kepala daerah terpilih memanfaatkan posisinya itu dengan korupsi atau menerima suap.

Kita tentu berharap agar partai mau berbenah diri dalam proses perekrutan calon pemimpin. Budaya korupsi di tubuh partai harus benar-benar dihapuskan. Bahkan, bila perlu, partai membiayai tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan dan integritas agar bisa duduk di jajaran pemimpin bangsa, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, peran inspektorat di masing-masing kementerian/lembaga harus benar-benar dimaksimalkan. Inspektorat belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam mengawasi kinerja kementerian/lembaga, terutama mencegah praktik-praktik jual beli jabatan itu.

Masyarakat tentu berharap agar ke depan praktik seperti ini tidak lagi terjadi. Proses penunjukan pejabat publik harus benar-benar terbuka dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem merit. Lelang jabatan, seperti yang pernah dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, patut menjadi contoh agar para pejabat itu benar-benar menjadi pelayan publik yang baik dan berintegritas.